Bahlil Siap Terbitkan Aturan Harga Khusus BBM Nelayan
Langkah Konkret Pemerintah untuk Sektor Perikanan
Topics Covered – Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya bersiap memberikan respons cepat terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut menyangkut pemberian tarif istimewa untuk bahan bakar minyak kepada para pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal dengan kapasitas antara 30 hingga 200 gross ton. Pernyataan ini disampaikan setelah Bahlil menghadiri rapat terbatas yang diselenggarakan di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin.
Sebagai tindak lanjut langsung, Bahlil menyatakan akan segera menyusun surat keputusan resmi dari Kementerian ESDM. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan harga istimewa bagi nelayan. “Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” tegasnya dalam keterangan pers setelah rapat.
Mekanisme Pembiayaan Tanpa APBN
Salah satu poin penting dari kebijakan ini adalah sumber pendanaannya. Bahlil menjelaskan bahwa dukungan harga BBM untuk nelayan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan bantuan tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran.
Untuk mencegah penyalahgunaan, titik penyaluran BBM akan ditentukan melalui koordinasi intensif antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan berperan penting dalam proses ini. “Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan agar niat baik pemerintah membantu nelayan tidak disalahgunakan,” jelas Bahlil.
Target dan Besaran Harga
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian usaha bagi pelaku sektor perikanan yang selama ini terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar. Bahlil menyebutkan bahwa harga istimewa sebesar Rp15.000 per liter diharapkan mampu meringankan beban operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas. “Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi harga BBM saat ini. Ia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi sempat menyentuh level Rp21.300 per liter. Di sisi lain, nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 30 GT sudah menikmati BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Melihat kesenjangan ini, Presiden Prabowo memberikan arahan agar nelayan dengan kapal 30-200 GT juga mendapatkan perlakuan istimewa.
“Pengusaha nelayan perlu diberikan harga khusus. Harga yang disepakati adalah Rp15.000 per liter,” kata Airlangga. Ia menambahkan bahwa harga tersebut didasarkan pada rata-rata biaya produksi solar dalam negeri yang mencapai Rp18.600 per liter. Selisih sebesar Rp3.600 per liter akan ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, bukan dari APBN. “Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” urai Airlangga.
Kehadiran Para Menteri dalam Rapat
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintah. Selain Airlangga dan Bahlil, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Juga hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Para pejabat lain yang turut serta dalam pertemuan tersebut meliputi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kebijakan ini mendapat dukungan lintas kementerian untuk implementasi yang efektif.
