Anggota DPR: Bulog jadi badan otonom dapat perkuat peran negara

Transformasi Bulog ke Badan Otonom: Langkah Strategis Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Atapkitadonasi.com – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi jutaan masyarakatnya. Dalam konteks inilah, rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom muncul sebagai salah satu solusi strategis yang sedang digodok oleh legislatif. Langkah ini diyakini dapat memperkuat peran negara dalam mengelola cadangan pangan pemerintah serta menstabilkan harga komoditas pangan secara nasional.

Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR RI, mengungkapkan bahwa pembahasan perubahan kelembagaan Bulog masih berlangsung intensif. Proses ini tertanam dalam kerangka revisi Undang-Undang Pangan yang sedang dibahas bersama pemerintah. Perubahan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan transformasi fundamental yang akan mengubah cara negara mengelola ketahanan pangan.

“Oh iya (rencana peralihan Perum Bulog menjadi badan otonom) itu di Undang-Undang Pangan sedang kita revisi,” kata Firman saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.

Mengapa Bulog Perlu Diperkuat?

Menurut Firman, penguatan kelembagaan Bulog melalui perubahan status menjadi badan otonom akan memberikan negara kendali lebih kuat terhadap pengelolaan cadangan pangan. Saat ini, Bulog beroperasi sebagai korporasi atau BUMN yang harus memperhitungkan untung rugi. Dengan transformasi menjadi badan otonom, perusahaan pelat merah tersebut tidak perlu lagi terbebani oleh logika komersial semata.

“Kenapa Bulog itu harus diperkuat? Karena Bulog itu kan menjadi salah satu lembaga buffer stock dan penyangga harga, sehingga ke depan itu semua bisa dikendalikan oleh negara,” ujarnya.

Sebagai lembaga buffer stock, Bulog memiliki peran krusial dalam menstabilkan fluktuasi harga di pasar. Ketika harga melonjak tinggi, Bulog dapat menjual cadangan pangan dengan harga terjangkau. Sebaliknya, saat harga anjlok, Bulog dapat menyerap produksi petani untuk mencegah krisis overproduksi. Mekanisme ini menjadi lebih efektif ketika Bulog tidak terbebani target keuntungan finansial.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Proses transformasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa perubahan status Bulog merupakan kewenangan DPR RI melalui revisi undang-undang pangan. Ia juga melaporkan bahwa Komisi VI DPR memberikan dukungan penuh terhadap percepatan revisi tersebut.

“Sekarang dalam proses penggodokan. Intinya Komisi VI juga mendorong Komisi IV untuk segera ini terwujud undang-undang tersebut,” beber Rizal.

Dukungan dari Komisi VI menunjukkan bahwa transformasi Bulog bukan hanya urusan teknis kelembagaan, melainkan juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Kedua komisi ini bekerja sama untuk memastikan kepastian hukum bagi Bulog ke depan.

Cakupan Komoditas yang Lebih Luas

Salah satu aspek menarik dari rencana transformasi ini adalah perluasan cakupan pengelolaan komoditas pangan. Sebagai badan otonom, Bulog akan mengelola sembilan bahan pokok secara lebih komprehensif. Pengelolaan tidak hanya terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta berbagai bahan pokok penting lainnya.

Perluasan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam. Setiap komoditas memiliki karakteristik pasar dan mekanisme stabilisasi yang berbeda. Dengan struktur kelembagaan yang lebih otonom, Bulog dapat merancang strategi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika masing-masing komoditas.

Visi Swasembada Pangan 2027

Rencana transformasi Perum Bulog pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Visi besar di balik transformasi ini adalah mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Target ini memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran Bulog sebagai penyangga, serta partisipasi aktif sektor swasta dan petani.

Diharapkan transformasi ini dapat berjalan cepat guna mendukung tercapainya target swasembada pangan. Dengan menjadi lembaga yang tidak komersial, Bulog diharapkan dapat fokus pada fungsi utamanya sebagai penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional. Ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada keterjangkauan harga bahan pokok.

Revisi Undang-Undang Pangan terkait rencana menjadikan Bulog sebagai badan otonom masih terus berjalan. Belum ada keputusan akhir yang diambil, namun momentum positif dari berbagai pihak menunjukkan bahwa transformasi ini akan segera terwujud. Ketika selesai, Bulog akan otomatis beralih status menjadi badan otonom sesuai mandat regulasi baru yang mengatur fungsi kewenangan dan struktur kelembagaan pangan nasional terpadu.