MDR QRIS 0 persen dinilai memunculkan peluang pendapatan lain bagi PJP

Ekspansi MDR QRIS Nol Persen: Ancaman bagi Satu Sumber Pendapatan, Peluang bagi yang Lain

Atapkitadonasi.com – Perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS nol persen yang akan diterapkan Bank Indonesia mulai 1 Oktober 2026 membawa konsekuensi langsung bagi seluruh penyedia jasa pembayaran (PJP) di Indonesia. Selama ini, potongan biaya per transaksi dari merchant menjadi salah satu pilar pendapatan utama bagi perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan infrastruktur pembayaran digital. Ketika porsi transaksi yang bebas biaya itu melebar secara signifikan, model bisnis lama tidak lagi cukup untuk menopang keberlangsungan operasional. Namun, di balik tekanan tersebut tersimpan ruang pertumbuhan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

Pergeseran Logika Pendapatan PJP

Yogi Rizkian Bahar, Chief Executive Officer PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), menegaskan bahwa penurunan pendapatan dari sisi MDR memang nyata, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya cerminan kesehatan finansial sebuah PJP. Dalam acara Executive Media Luncheon LinkAja yang digelar di Jakarta pada hari Rabu, ia menjelaskan bahwa efek samping dari kebijakan nol persen justru mendorong volume transaksi digital naik secara masif.

“Impact dari MDR 0 sebenarnya yes, revenue di MDR berkurang, tapi jangan salah, ada efek lainnya. Orang-orang akan top-up lebih banyak, sehingga dia akan menggunakan wallet lebih banyak.”

Penjelasan tersebut mengisyaratkan pergeseran fundamental: ketika merchant tidak lagi menanggung biaya per transaksi, frekuensi penggunaan QRIS meningkat, yang pada gilirannya menaikkan jumlah pengisian saldo (top-up) ke dalam dompet digital. Volume transaksi yang membengkak membuka pintu bagi pendapatan dari layanan pendamping, bukan dari potongan merchant itu sendiri.

“Dari sisi merchant-nya akan naik, dari sisi PJP volume transaksinya akan naik, tapi revenue enggak dari MDR, revenue dari yang lain.”

Cash-in sebagai Mesin Pendapatan Alternatif

Yogi memberikan contoh konkret dari sisi LinkAja. Setiap kali pengguna mengisi saldo dompet digital melalui jalur tunai (cash-in), terdapat biaya layanan yang menjadi sumber pemasukan perusahaan. Dengan meningkatnya adopsi QRIS, frekuensi top-up ikut melonjak, dan pendapatan dari segmen ini berpotensi melampaui kontribusi MDR yang sebelumnya mendominasi.

“Kalau kami dari cash-in-nya. Jadi orang kan kalau top-up ke LinkAja ada fee-nya untuk cash-in, itu dari revenue kita.”

Ia kemudian merangkum prinsip yang seharusnya dipegang oleh seluruh PJP: diversifikasi sumber pendapatan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan struktural.

“Revenue generator-nya enggak harus dari MDR. Berarti harus dari yang lain.”

Rincian Kebijakan Bank Indonesia

Perluasan MDR nol persen yang diumumkan Bank Indonesia mencakup beberapa lapisan pelaku usaha dengan ambang batas nilai transaksi yang berbeda. Untuk usaha mikro, transaksi bernilai hingga Rp500.000 bebas dari biaya jasa. Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar menikmati pembebasan biaya pada transaksi bernilai hingga Rp100.000. Sektor pendidikan dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga memperoleh perlakuan serupa dengan batas Rp100.000 per transaksi.

Di luar sektor komersial, kebijakan ini menjangkau badan layanan umum (BLU), badan layanan publik, serta layanan pemerintah seperti pengurusan pajak, penerbitan paspor, dan penyaluran bantuan sosial. Seluruh transaksi di kanal-kanal tersebut tidak akan dikenai biaya jasa apa pun.

Implikasi bagi Ekosistem Pembayaran Digital Indonesia

Langkah Bank Indonesia ini bukan sekadar penyesuaian tarif. Ia merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk mempercepat inklusi pembayaran digital di seluruh lapisan ekonomi, termasuk pelaku usaha yang selama ini masih bergantung pada transaksi tunai. Dengan menghilangkan hambatan biaya di titik-titik transaksi bernilai rendah, pemerintah berharap adopsi QRIS meluas secara organik tanpa perlu insentif tambahan.

Bagi PJP, konsekuensinya bersifat dua arah. Di satu sisi, margin per transaksi dari MDR menyusut secara struktural. Di sisi lain, basis pengguna dan volume transaksi yang diperluas menciptakan skala ekonomi baru pada layanan pendamping: pengisian saldo, transfer antar-akun, penyaluran insentif korporat, hingga integrasi sistem pembayaran merchant. PJP yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan bahwa pendapatan agregat dari layanan-layanan tersebut dapat mengompensasi bahkan melampaui kehilangan dari sisi MDR.

Peran LinkAja sebagai Financial Service Enabler

Menjawab tantangan struktural ini, LinkAja memperkuat posisinya sebagai Financial Service Enabler melalui portofolio layanan yang mencakup gerbang pembayaran (payment gateway), penyelesaian pembayaran merchant, transfer uang, penyaluran insentif, penautan akun (account linking), serta solusi finansial terintegrasi bagi pelaku bisnis. Pendekatan ini menempatkan perusahaan bukan sekadar sebagai operator kode QR, melainkan sebagai penyedia infrastruktur keuangan digital end-to-end yang mampu menghasilkan nilai dari berbagai titik dalam siklus transaksi.

Yogi menutup pandangannya dengan penekanan bahwa perluasan MDR nol persen, jika dikelola dengan tepat, justru menjadi katalis percepatan pemanfaatan layanan pembayaran digital di Indonesia. Kuncinya terletak pada kemampuan setiap PJP untuk merekonfigurasi model pendapatan secara proaktif, bukan menunggu hingga tekanan kompetitif memaksa perubahan.