KAMMI tolak rencana aksi demo pada 27 Agustus 2026

KAMMI Menolak Rencana Aksi AMPB di Gedung DPR/MPR, 27 Agustus 2026

Atapkitadonasi.com – Perdebatan soal cara menyalurkan tuntutan publik kembali memanas di ibu kota. Kali ini, organisasi mahasiswa muslim terbesar di Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), secara tegas menolak rencana unjuk rasa yang dijadwalkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Penolakan tersebut dilontarkan dengan alasan menjaga ketertiban umum sekaligus mempertahankan keutuhan persatuan nasional di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar, di Jakarta pada hari Jumat. Ia menegaskan bahwa sikap organisasi yang dipimpinnya bukan bentuk intervensi terhadap hak berserikat, melainkan upaya preventif agar ruang demokrasi tidak tergerus oleh tindakan yang melampaui batas konstitusional.

“Penolakan ini kami sampaikan demi menjaga ketertiban umum, kedaulatan simbol negara, dan keutuhan persatuan nasional yang tidak dapat kami tawar-tawar.”

Ancaman Penyanderaan yang Memicu Ketegangan

Benang merah ketegangan ini berakar pada pernyataan sebelumnya dari perwakilan AMPB. Organisasi yang berakar dari masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu pernah mengeluarkan ancaman akan menyandera anggota DPR RI apabila tuntutan mereka untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi terus diabaikan oleh parlemen. Ancaman tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa yang memandang bahwa intimidasi terhadap wakil rakyat bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

RUU Perampasan Aset sendiri merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita dan melelang aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama bertahun-tahun, RUU ini menjadi salah satu agenda legislasi yang paling dinantikan oleh masyarakat sipil karena dianggap mampu menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Bagi AMPB, pengesahan RUU tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, sementara bagi sebagian pengamat, tekanan berlebihan terhadap lembaga legislatif justru dapat melemahkan proses deliberasi yang sehat.

KAMMI: Demokrasi Tidak Toleransi Eskalasi Koersif

Amri Akbar menjelaskan bahwa KAMMI menolak segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat tetapi berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif, serta ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan dan pejabat publik. Dalam pandangannya, demokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari tujuh dekade pasca-kemerdekaan tidak seharusnya menjadi ruang bagi intimidasi, sekuat apa pun alasan di baliknya.

“Pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam anggota DPR RI merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam alam demokrasi yang beradab.”

Sikap ini sejalan dengan tradisi panjang gerakan mahasiswa Indonesia yang sejak era 1998 menempatkan diri sebagai penjaga moralitas politik, bukan sebagai pihak yang ikut memperkeruh suasana. Gedung DPR/MPR RI sendiri merupakan simbol kedaulatan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif; setiap aksi di kawasan tersebut otomatis membawa dimensi simbolik yang melampaui sekadar ekspresi ketidakpuasan.

Panggilan untuk Kanal Resmi dan Kedewasaan Demokrasi

Lebih jauh, Amri menekankan bahwa mahasiswa sebagai kelompok agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan penyelenggara negara secara elegan, bukan memperkeruh suasana dengan narasi konfrontatif. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat sipil agar menyalurkan tuntutan mereka—termasuk pemberantasan korupsi, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penegakan hukum yang berkeadilan—melalui forum-forum resmi, audiensi legislatif, serta mekanisme partisipasi publik yang telah tersedia dalam kerangka hukum Indonesia.

“Ini sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi. Mari kita kawal agenda pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang konstitusional, damai, dan bermartabat, sehingga suara rakyat didengar tanpa harus mengorbankan keutuhan dan kedaulatan bangsa.”

Di balik retorika tersebut terdapat implikasi praktis yang tidak bisa diabaikan. Apabila aksi AMPB tetap terlaksana pada tanggal yang telah dijadwalkan, pertanyaan besar akan muncul soal bagaimana aparat keamanan mengelola kerumunan di kawasan yang menjadi pusat pengambilan keputusan nasional. Sebaliknya, apabila tuntutan tersebut disalurkan melalui jalur audiensi dan konsultasi publik, proses legislasi RUU Perampasan Aset berpotensi berjalan lebih terstruktur dan mendapat legitimasi yang lebih luas. Bagi masyarakat luas, inti persoalan bukan sekadar di mana dan kapan sebuah aksi digelar, melainkan apakah mekanisme demokrasi yang tersedia masih mampu menampung aspirasi rakyat tanpa harus melewati garis antara kritik dan intimidasi.