Hanura tak pusing parliamentary threshold, fokus bangun mesin politik

Strategi Konsolidasi Internal Jadi Andalan Hanura Hadapi Pemilu, Ambang Batas Parlemen Dikesampingkan

Atapkitadonasi.com – Di tengah perdebatan publik soal besaran ambang batas parlemen yang kerap menjadi sorotan menjelang setiap kontestasi elektoral, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengambil jalur berbeda. Alih-alih menyita energi politik untuk memperdebatkan angka threshold, partai berlambang matahari biru itu memilih menajamkan mesin organisasinya dari tingkat pusat hingga akar rumput di daerah. Keputusan strategis ini menempatkan konsolidasi kader dan penguatan struktur kepengurusan sebagai agenda utama, bukan sekadar respons reaktif terhadap dinamika regulasi pemilu.

Pendekatan tersebut disampaikan langsung oleh Patrice Rio Capella, Ketua Tim Task Force Partai Hanura, dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta pada Jumat. Rio menegaskan bahwa komposisi kepengurusan yang telah terbentuk saat ini memberikan landasan lebih kokoh bagi langkah-langkah politik partai ke depan.

“Kita tidak memusingkan berapa pun Parliamentary Threshold. Mudah-mudahan dengan komposisi kepengurusan hari ini, saya pikir jalan ke depan akan sedikit lebih mudah bagi Hanura.”

Bengkulu: Titik Kedelapan dalam Konsolidasi Nasional

Pernyataan Rio bukan sekadar retorika di ruang konferensi pers. Ia diucapkan seusai memimpin langsung kegiatan konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force di Provinsi Bengkulu pada Kamis. Bengkulu tercatat sebagai provinsi kedelapan yang menjadi sasaran penguatan organisasi dalam rangkaian konsolidasi nasional yang sedang dijalankan partai secara bertahap.

Menurut Rio, progres pembangunan struktur di Bengkulu sudah mendekati tahap akhir. Kepengurusan di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir September. Ia menyebut tingkat penyelesaian di Bengkulu telah menyentuh angka mendekati seratus persen.

“Konsolidasi nasional di Bengkulu ini provinsi yang ke-8. Kami melihat Bengkulu hampir menyelesaikan hampir 100 persen struktur kepengurusan. Kami meyakini akhir September, mudah-mudahan ini bisa selesai 100 persen di tingkat provinsi, kemudian DPC dan PAC.”

Kehadiran seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara DPC, ditambah perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta DPRD kabupaten/kota, menandai skala konsolidasi yang tidak sekadar administratif. Rio menilai kekompakan jajaran pengurus dan kader di Bengkulu merupakan modalitas penting untuk membangun kembali basis elektoral partai di wilayah tersebut.

“Sangat solid dan mudah-mudahan kekompakan ini bisa menjadi modal besar bagi Partai Hanura.”

Target Kursi: Dari Empat Dapil ke Satu Kursi Senayan

Penguatan mesin politik yang sedang dibangun Hanura bukan tanpa tujuan kuantitatif. Rio secara eksplisit menyebut target perolehan satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Bengkulu, yang memiliki alokasi empat kursi di parlemen pusat. Target ini, kata Rio, telah ditetapkan sejak awal pembentukan strategi elektoral partai.

“Kita menargetkan Hanura dengan mesin politik yang mulai kita bangun, dari empat kursi DPR RI di Dapil Bengkulu, mudah-mudahan kami yakini dapat satu kursi ke Senayan. Ini memang jadi target kami sejak awal.”

Di tingkat daerah, ambisi Hanura lebih luas: tidak ada satu pun daerah pemilihan yang kehilangan keterwakilan partai di parlemen daerah. Rio memberikan ilustrasi konkret dengan menyebut dapil yang sebelumnya menyumbang tiga kursi bagi Hanura kini ditargetkan mampu meningkatkan perolehan menjadi lima hingga enam kursi. Lonjakan dua hingga tiga kursi tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan konsolidasi di tingkat akar rumput.

Keterwakilan Perempuan sebagai Prioritas Struktural

Di samping dimensi elektoral, Hanura juga menempatkan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam seluruh lini kepengurusan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda konsolidasi. Rio menyatakan optimisme bahwa kekurangan representasi perempuan di struktur kepengurusan dapat ditutupi sepenuhnya melalui proses konsolidasi kader di daerah sebelum akhir September. Langkah ini sejalan dengan ketentuan undang-undang yang mewajibkan partai politik memenuhi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan dan daftar calon.

Dengan demikian, konsolidasi nasional yang sedang dijalankan Hanura bukan sekadar penataan ulang susunan organisasi, melainkan upaya simultan membangun kapasitas elektoral, memenuhi kewajiban hukum terkait representasi gender, dan menyiapkan infrastruktur politik yang mampu bersaing dalam kontestasi mendatang — semua itu dilakukan tanpa menjadikan ambang batas parlemen sebagai variabel utama dalam kalkulasi strategis partai.