Temui Wakapolri, Komnas HAM bahas penilaian HAM terhadap Polri

Komnas HAM Siapkan Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Kinerja Polri

Atapkitadonasi.com – Sebuah langkah baru dalam pengawasan institusi penegak hukum di Indonesia tengah digulirkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi memulai proses penilaian HAM terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inisiatif ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian perkara.

Pembukaan proses tersebut ditandai dengan pertemuan antara jajaran Komnas HAM dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo beserta pejabat terkait. Pertemuan berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada hari Senin. Dalam kesempatan itu, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan sekadar audit administratif, melainkan memastikan kepatuhan substantif terhadap standar HAM dalam praktik kepolisian sehari-hari.

“Kami sedang berproses untuk memulai upaya penilaian HAM atas kinerja kepolisian agar patuh dengan hak asasi manusia dalam proses-proses penegakan hukum.”

Quinze Pilar Penilaian

Menurut Anis, kerangka penilaian yang akan diterapkan oleh komisi mencakup 15 elemen fundamental. Beberapa di antaranya mencakup jaminan persamaan di hadapan hukum serta perlindungan bagi seluruh pihak yang berhadapan dengan proses hukum. Elemen lain meliputi penerapan keadilan restoratif, perlindungan khusus bagi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas—serta mekanisme penangkapan yang bebas dari kekerasan.

Akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang tersandung perkara juga menjadi salah satu pilar penilaian. Selain itu, Komnas HAM akan mengevaluasi keterbukaan informasi kepolisian, bukan hanya informasi yang dirilis secara rutin, tetapi juga ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas melalui kanal resmi. Kode etik kepolisian turut masuk dalam cakupan penilaian.

Pendekatan ini menempatkan Komnas HAM bukan sebagai lembaga yang sekadar memeriksa kepatuhan prosedural, melainkan sebagai pengawas yang menilai apakah substansi tindakan kepolisian benar-benar menghormati martabat dan hak setiap individu. Dalam konteks Indonesia, di mana Polri memegang peran sentral dalam penegakan hukum sekaligus menjaga ketertiban umum, langkah semacam ini membawa implikasi luas bagi akuntabilitas institusi tersebut.

Metodologi dan Jadwal Kerja

Untuk mengumpulkan bahan penilaian, Komnas HAM menerapkan dua jalur pengumpulan data. Jalur pertama berupa penggalian data langsung dari internal Polri, sementara jalur kedua menangkap persepsi masyarakat—baik melalui aduan formal maupun data yang dihimpun dari komunitas. Pengumpulan data dijadwalkan berlangsung pada bulan September.

Setelah fase pengumpulan data selesai, tim penyusun laporan akan bekerja selama bulan Oktober dan November untuk menyusun temuan serta rekomendasi. Hasil akhir dari seluruh proses penilaian diperkirakan diumumkan pada bulan Desember.

Sistem Skor dan Rekomendasi

Hasil penilaian tidak akan berhenti pada narasi kualitatif semata. Komnas HAM akan memberikan skor kuantitatif pada skala 4 hingga 10. Skor 4 sampai 6 dikategorikan sebagai tingkat rendah, skor 6 sampai 7 masuk kategori sedang, skor 7 sampai 8 tergolong tinggi, dan skor 8 sampai 10 berada pada kategori sangat tinggi.

“Nanti ujungnya tentu saja adalah rekomendasi ya. Jadi temuan-temuan kami,推荐 dan skor dari 4 sampai 10. Jadi, 4 sampai 6 itu kategorinya rendah, 6 sampai 7 kategorinya sedang, kemudian 7 sampai 8 itu tinggi, dan 8 sampai 10 itu kategorinya sangat tinggi.”

Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi instrumen perbaikan nyata. Anis menyampaikan harapannya agar temuan dan saran dari penilaian mampu mendorong peningkatan kinerja kepolisian, khususnya dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Konteks dan Implikasi

Penilaian HAM terhadap institusi penegak hukum bukan hal baru di tingkat internasional. Banyak negara telah menerapkan mekanisme audit HAM internal maupun eksternal terhadap kepolisian sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan. Di Indonesia, Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan HAM, sehingga langkah ini merupakan pemenuhan fungsi yang telah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagi masyarakat, proses ini membuka ruang akuntabilitas yang lebih transparan. Skor dan rekomendasi yang dipublikasikan pada akhir tahun akan menjadi tolok ukur publik atas sejauh mana praktik kepolisian sejalan dengan standar HAM. Bagi Polri sendiri, keterlibatan aktif dalam proses penilaian—termasuk penyediaan data internal—menunjukkan kesediaan institusi untuk menerima pengawasan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Jika berjalan sesuai rencana, hasil penilaian Desember mendatang akan menjadi salah satu dokumen paling komprehensif mengenai kondisi HAM dalam operasional kepolisian Indonesia. Dokumen tersebut berpotensi menjadi dasar kebijakan reformasi internal sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat sipil dalam mengawal komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi setiap warga negara.