Hukum kemarin, tarik permohonan di MK hingga tersangka pembakar lahan

Perkembangan Hukum 7 September: Dari Batas Jabatan Kapolri hingga Penangkapan Pembakar Lahan

Atapkitadonasi.com – Senin, 7 September, menjadi hari yang padat bagi dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam satu hari, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting yang menyentuh ranah kebijakan publik, sementara di Kalimantan Selatan aparat kepolisian resmi menetapkan nama-nama tersangka dalam perkara kebakaran lahan. Di sisi lain, dua lembaga penegak hukum — Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi — masing-masing menggeser penanganan perkara korupsi ke tahap yang lebih serius. Berikut uraian lengkap kelima peristiwa tersebut beserta konteksnya bagi pembaca.

MK Izinkan Penarikan Permohonan soal Masa Jabatan Kapolri

Salah satu putusan paling disorot pada hari itu datang dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan konstitusi tersebut mengabulkan permohonan penarikan kembali perkara bernomor 315/PUU-XXIV/2026. Permohonan itu sebelumnya diajukan untuk menguji materiil ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur durasi masa jabatan Kapolri.

Penarikan kembali permohonan uji materiil bukan hal yang lazim. Biasanya, pemohon yang merasa tidak lagi memiliki kepentingan hukum atau ingin menghindari putusan yang bisa berdampak luas pada tatanan birokrasi kepolisian memilih untuk menarik gugatannya sebelum hakim konstitusi memutus pokok perkara. Dalam konteks ini, keputusan menarik permohonan berarti MK tidak akan mengeluarkan amar putusan yang membatalkan atau mempertahankan norma terkait batas waktu jabatan Kapolri. Implikasinya, ketentuan yang berlaku saat ini tetap berjalan tanpa perubahan, dan polemik publik seputar rotasi pimpinan kepolisian tidak akan menemukan titik akhir melalui jalur yudisial konstitusional.

Permohonan Guru sebagai Pengawas MBG Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Di hari yang sama, MK juga memutus perkara nomor 301/PUU-XXIV/2026. Pemohon dalam perkara ini adalah Herifuddin Daulay, yang mengajukan uji materiil dengan dalih bahwa pelibatan guru dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pengawas distribusi tidak memiliki dasar konstitusional yang memadai. Hakim konstitusi memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima, artinya gugatan tidak memenuhi syarat formil atau materiil untuk diproses lebih lanjut.

Keputusan ini penting bagi jalannya program MBG yang tengah digulirkan di berbagai daerah. Dengan tidak diterimanya permohonan, kerangka hukum yang menempatkan guru sebagai salah satu mata rantai pengawasan distribusi makanan bergizi di lingkungan sekolah tetap berlaku. Bagi ribuan guru di seluruh Indonesia, putusan ini sekaligus menegaskan bahwa peran mereka tidak terbatas pada aktivitas di ruang kelas, melainkan juga mencakup fungsi pengawasan sosial yang diamanatkan kebijakan negara.

Tujuh Tersangka Pembakar Lahan Resmi Ditetapkan di Kalimantan Selatan

Beralih ke ranah pidana lingkungan, Kepolisian Resor di lingkungan Polda Kalimantan Selatan mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pembakaran lahan. Yang menarik dari pengumuman ini adalah keterangan bahwa seluruh tindakan pembakaran dilakukan secara perorangan, bukan sebagai bagian dari satu kelompok terorganisir.

Penetapan tersangka perorangan mengindikasikan bahwa motif masing-masing pelaku kemungkinan berbeda — mulai dari persiapan lahan untuk pertanian subsisten, pembukaan area perkebunan kecil, hingga pembakaran sisa panen. Dalam konteks Kalimantan Selatan yang kerap dilanda kabut asap setiap musim kemarau, setiap titik api sekecil apa pun berpotensi memicu kebakaran besar yang merembet ke kawasan hutan atau perkebunan tetangga. Proses penyidikan lanjutan akan menentukan apakah ketujuh tersangka ini akan dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun KUHP terkait kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Kejagung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi PT PSMI di Lampung

Di ranah pemberantasan korupsi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan PT PSMI. Objek perkara berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan perkebunan di areal yang semula dikelola PT Inhutani V, Lampung.

Pengambilalihan oleh Jampidsus menandakan bahwa perkara ini dinilai memiliki kompleksitas hukum dan nilai kerugian negara yang cukup signifikan untuk ditangani langsung oleh jaksa-jaksa senior di tingkat pusat. Kasus-kasus yang melibatkan konversi fungsi kawasan hutan dari konservasi atau produksi kayu menjadi perkebunan komersial kerap menjadi sengketa panjang antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Penggeseran penanganan ke Kejagung juga memberi sinyal bahwa penyidikan akan difokuskan pada aspek pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran administrasi kehutanan.

KPK Periksa Lima Saksi dalam Kasus Gratifikasi Mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lima orang untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Gratifikasi dalam konteks perpajakan merujuk pada pemberian hadiah, fasilitas, atau manfaat lain kepada pejabat pajak yang seharusnya menjadi milik negara, baik berupa uang, barang, maupun jasa.

Pemanggilan saksi merupakan tahapan awal penyidikan yang bertujuan memetakan alur pemberian dan penerimaan gratifikasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan apakah nilai gratifikasi tersebut melampaui ambang batas yang dikecualikan oleh undang-undang. Bagi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perkara ini menjadi pengingat bahwa integritas pejabat di lini depan pelayanan pajak — termasuk di wilayah Jakarta Khusus yang menangani wajib pajak korporasi berskala besar — berada di bawah pengawasan ketat lembaga antikorupsi.

Kelima peristiwa hukum di atas menggambarkan spektrum luas tantangan yang dihadapi sistem peradilan dan penegakan hukum Indonesia: dari tafsir norma konstitusional tentang jabatan publik, perlindungan lingkungan hidup, hingga pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan perpajakan. Setiap putusan dan penetapan tersangka membawa konsekuensi nyata bagi kebijakan publik, hak warga, dan tata kelola negara.