Pemerhati: Kemenkeu dan Pemprov DKI perlu duduk bersama soal obligasi

Isu Obligasi Daerah DKI Rp5,6 Triliun: Panggilan untuk Dialog Fiskal yang Terukur

Atapkitadonasi.com – Perdebatan soal penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memasuki fase yang lebih substansial. Bukan lagi soal apakah Jakarta boleh atau tidak boleh berutang, melainkan sejauh mana instrumen pembiayaan tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur secara konkret bagi warga ibu kota maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Zulfikar Marikar, pemerhati kebijakan kota Jakarta, menegaskan bahwa kerangka kerja sama fiskal antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI menjadi prasyarat mutlak sebelum instrumen ini dijalankan.

Pergeseran Narasi: Dari Dikotomi Utang ke Manfaat Ekonomi

Angka obligasi daerah DKI yang semula direncanakan sebesar Rp3,5 triliun kini berkembang menjadi sekitar Rp5,6 triliun. Lonjakan nilai ini terjadi di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi Jakarta, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan harus dipertanggungjawabkan secara ketat. Marikar mengingatkan bahwa diskursus publik tidak boleh terjebak pada polarisasi sederhana antara “berutang” dan “tidak berutang.”

“Perdebatan tidak boleh berhenti pada dikotomi ‘utang atau tidak utang’, melainkan bergeser pada sejauh mana instrumen tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi terukur bagi Jakarta dan nasional.”

Perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut Marikar, merupakan dinamika yang wajar dalam tata kelola fiskal Indonesia. Pusat memiliki mandat menjaga disiplin fiskal nasional, sementara Jakarta menghadapi tekanan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang menjadi kekhawatiran bukan adanya perbedaan itu sendiri, melainkan potensi perbedaan tersebut bermetamorfosis menjadi benturan kewenangan yang merugikan kedua belah pihak.

Alokasi Dana dan Risiko Penundaan Proyek Vital

Dana dari obligasi daerah ini ditujukan untuk membiayai infrastruktur strategis, khususnya LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas serta penguatan sektor kesehatan. Kedua sektor ini memiliki efek pengganda yang luas: transportasi publik yang andal mengurangi kemacetan kronis, sementara layanan kesehatan yang memadai menjaga produktivitas tenaga kerja. Penundaan proyek-proyek semacam itu akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan berisiko memicu konsekuensi berantai—mulai dari kerugian akibat banjir yang tidak tertangani, hingga penurunan daya tarik investasi yang dampaknya melampaui batas provinsi dan menyentuh skala nasional.

Data realisasi investasi Jakarta pada semester I 2026 menunjukkan angka Rp173,6 triliun, setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional. Proporsi tersebut menegaskan bahwa Jakarta bukan sekadar satu kota, melainkan simpul ekonomi yang aktivitas pembangunannya menyerap rantai pasok, tenaga kerja, dan bahan bangunan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Setiap gangguan pada mesin pembangunan ibu kota akan dirasakan secara langsung oleh ekonomi daerah lain.

Kerangka Kerja Bersama dan Mekanisme Pengawasan

Marikar mendorong pembentukan apa yang ia sebut Jakarta-Central Government Fiscal Framework, sebuah arsitektur koordinasi yang memuat parameter bersama antara pusat dan daerah. Parameter tersebut mencakup batas aman utang, kriteria kelayakan proyek, mekanisme pengujian stres (stress test) dalam berbagai skenario krisis, serta indikator manfaat sosial-ekonomi yang terukur. Dengan kerangka semacam ini, kedua pihak memiliki bahasa teknis yang sama untuk menilai risiko dan peluang secara objektif.

Di samping itu, kemampuan pembayaran utang wajib diuji secara ketat melalui tes ketahanan dalam berbagai skenario krisis. Transparansi penuh kepada publik menjadi syarat tak terpisahkan—mulai dari rincian biaya bunga hingga skenario pelunasan harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Seluruh upaya penyelarasan ini kemudian ditopang oleh pembentukan forum koordinasi fiskal permanen antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat, yang berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi jangka panjang.

“Prinsip kehati-hatian pemerintah pusat untuk mengantisipasi risiko gagal bayar memang sangat penting. Namun, kehati-hatian tersebut hendaknya tidak menutup ruang pembiayaan daerah selama risikonya terkelola.”

Marikar juga menekankan bahwa dana obligasi harus dialokasikan secara eksklusif bagi investasi produktif, bukan untuk belanja rutin. Setiap proyek yang dibiayai wajib memiliki imbal hasil ekonomi (economic return) yang dapat diukur dan diaudit. Komitmen kedua belah pihak untuk menjaga disiplin alokasi ini menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap instrumen pembiayaan tersebut.

Respons Gubernur dan Konteks Politik Fiskal

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah.

“Karena bagaimana pun, Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga, dan untuk bangun itu kan perlu duit.”

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono pada 4 September 2026. Ia mengakui mendengarkan dan mematuhi arahan pusat, namun menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan Jakarta tidak dapat ditunda tanpa konsekuensi serius. Sebagai alternatif, Pramono meminta agar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dikembalikan ke jumlah semula apabila daerah diminta menahan diri dari penerbitan obligasi.

“Atau kalau enggak, ya, dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi, simpel, itu saja.”

Kalimat singkat itu merangkum inti ketegangan fiskal yang sedang berlangsung: Jakarta membutuhkan ruang pembiayaan yang memadai untuk memenuhi mandat pembangunan, sementara pusat berkepentingan menjaga agar agregat utang daerah tidak menggerus stabilitas fiskal nasional. Jalan keluarnya, sebagaimana diuraikan Marikar, bukan memilih salah satu kutub, melainkan membangun tata kelola bersama yang memungkinkan kedua kepentingan berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

“Melalui sinergi dan tata kelola yang terukur, instrumen obligasi diharapkan dapat menjaga kesinambungan investasi Jakarta sekaligus menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.”