Sudan kritik AS karena tolak berikan visa untuk kepala negaranya

Penolakan Visa Pemimpin Sudan Memicu Sorotan di Majelis Umum PBB

Atapkitadonasi.com – Sudan mempersoalkan keputusan Amerika Serikat yang tidak menerbitkan visa bagi Abdel Fattah al-Burhan, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Pemerintah Sudan menilai langkah tersebut tidak hanya menghambat kehadiran pemimpinnya dalam forum internasional, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban yang melekat pada status AS sebagai negara tuan rumah markas PBB.

Menteri Luar Negeri Sudan Mohieldin Salem membawa isu itu ke hadapan Sidang Majelis Umum PBB. Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap kehadiran al-Burhan dipandang sebagai pelanggaran atas ketentuan hukum internasional dan kesepakatan yang mengatur akses perwakilan negara anggota ke markas organisasi dunia tersebut.

“Penolakan visa bagi Abdel Fattah al-Burhan, selaku Ketua Dewan Kedaulatan Transisi, untuk menghadiri sesi Majelis Umum merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum dan perjanjian internasional,” tegas Salem dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Perjanjian Markas Besar PBB Jadi Dasar Keberatan

Keberatan Sudan merujuk pada Perjanjian Markas Besar PBB yang disepakati pemerintah AS dan PBB pada 26 Juni 1947. Ketentuan ini mengatur peran Amerika Serikat dalam memfasilitasi masuknya delegasi negara anggota, pejabat PBB, serta wakil badan khusus yang diakui organisasi tersebut ke wilayah AS untuk menjalankan tugas resmi mereka.

Dalam informasi yang tercantum di laman resmi PBB, perjanjian itu mengharuskan AS menyediakan visa tanpa biaya dan dalam waktu sesegera mungkin bagi perwakilan negara anggota maupun pejabat organisasi internasional terkait, termasuk keluarga mereka. Bagi Sudan, ketentuan tersebut menjadikan penolakan visa terhadap al-Burhan sebagai persoalan yang melampaui hubungan bilateral dengan Washington.

Isu visa bagi delegasi internasional memiliki arti penting karena New York menjadi pusat berbagai pertemuan utama PBB. Sidang Majelis Umum memberi negara-negara anggota ruang untuk menyampaikan posisi politik, mengangkat krisis kemanusiaan, serta berinteraksi langsung dengan pemerintahan lain dan lembaga internasional. Tidak hadirnya seorang kepala pemerintahan atau kepala negara dapat membatasi kesempatan suatu negara menyuarakan kepentingannya dalam agenda global.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dibuka pada 8 September 2026. Debat umum dalam rangkaian sidang tersebut berlangsung pada 22 hingga 28 September. Dalam periode itu, Sudan berupaya menempatkan konflik dalam negerinya, persoalan campur tangan pihak luar, dan kebutuhan akan penghentian perang sebagai perhatian penting komunitas internasional.

Seruan Mengakhiri Dukungan Bersenjata bagi RSF

Selain mengkritik penolakan visa, Salem menekankan perlunya penghentian intervensi asing dan aliran persenjataan kepada kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Sudan yang dirilis pada Senin, 28 September, juga menyerukan agar kelompok tersebut segera dilucuti.

Posisi Sudan menempatkan pasokan senjata dan keterlibatan pihak eksternal sebagai unsur yang perlu dihentikan demi meredakan konflik. Seruan tersebut muncul di tengah perang berkepanjangan antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan yang telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan warga sipil di berbagai wilayah negara itu.

Salem menyatakan Sudan tetap membuka diri bagi langkah-langkah yang bersifat konstruktif untuk mengakhiri pertempuran. Pemerintah Sudan menekankan pentingnya perdamaian yang tidak sekadar menghentikan kekerasan sementara, melainkan juga bersifat adil dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Gagasan perdamaian berkelanjutan menjadi sangat relevan dalam konflik yang terus berubah secara geografis. Pergeseran wilayah kendali dan serangan di sejumlah daerah membuat penyelesaian politik, keamanan, serta perlindungan warga sipil menjadi tantangan yang saling berkaitan.

Konflik yang Bergeser dari Khartoum ke Darfur dan Kordofan

Pertempuran antara RSF dan militer Sudan berlangsung sejak musim semi 2023. Konflik tersebut pada awalnya menjadikan ibu kota Khartoum sebagai salah satu pusat ketegangan utama. Pada 2025, Angkatan Bersenjata Sudan berhasil merebut kembali Khartoum, sebuah perkembangan penting dalam perjalanan perang tersebut.

Namun, pengambilalihan kembali ibu kota tidak menghentikan kekerasan. RSF meningkatkan serangan di wilayah selatan dan barat Sudan, terutama di Darfur serta Kordofan. Perubahan fokus konflik ini menunjukkan bahwa perebutan kendali tidak hanya berlangsung di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah-daerah yang memiliki arti penting bagi stabilitas nasional dan kehidupan masyarakat setempat.

Pada April 2025, kelompok pemberontak itu mengumumkan pembentukan pemerintahan sendiri di sejumlah wilayah yang mereka kuasai. Langkah tersebut memperdalam kompleksitas politik dalam konflik Sudan karena mencerminkan upaya membangun struktur pemerintahan di luar otoritas pusat.

Hingga kini, militer Sudan dan RSF terus saling menuduh terkait kematian warga sipil dalam bentrokan bersenjata. Kondisi ini memperbesar kebutuhan akan mekanisme perlindungan masyarakat, akses kemanusiaan, dan langkah diplomatik yang mampu mengurangi risiko kekerasan lebih lanjut.

Bagi Sudan, perdebatan tentang visa di PBB bukan semata persoalan administratif. Pemerintahnya memandang kehadiran langsung al-Burhan dalam sidang internasional sebagai bagian dari upaya menyampaikan pandangan Sudan mengenai perang, pelucutan RSF, penghentian dukungan asing, dan pencarian jalan menuju perdamaian yang adil serta berkelanjutan.