Mengenal pelecehan seksual digital dan cara melaporkannya

Ruang Digital Bukan Tempat Aman bagi Pelecehan Seksual

Atapkitadonasi.com – Kemudahan berkomunikasi melalui internet membawa manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesan instan, media sosial, forum daring, surat elektronik, hingga panggilan video juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan di ruang digital dapat meninggalkan dampak serius karena korban kerap merasa terancam, dipermalukan, atau kehilangan kendali atas informasi pribadinya.

Di Indonesia, kekerasan seksual yang dilakukan melalui perangkat elektronik bukan sekadar persoalan etika penggunaan internet. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS telah memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Persoalan ini masih membutuhkan perhatian luas. Sepanjang 2025, terdapat 1.091 kasus kekerasan berbasis gender online di ruang publik. Sebanyak 977 kasus, atau sekitar 90 persen, termasuk kekerasan berbasis gender online yang bersifat seksual. Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan di dunia digital perlu berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi.

Memahami Pelecehan Seksual Digital

Pelecehan seksual digital adalah tindakan bernuansa seksual yang dilakukan melalui media elektronik tanpa kehendak atau persetujuan penerimanya. Perilaku ini tidak selalu berbentuk penyebaran gambar intim. Pesan yang merendahkan secara seksual, komentar vulgar, ajakan seksual yang terus dipaksakan, dan ancaman terhadap korban juga dapat termasuk dalam bentuk pelecehan.

Peristiwa semacam ini dapat terjadi di banyak kanal, mulai dari aplikasi percakapan pribadi, kolom komentar media sosial, grup obrolan, forum komunitas, hingga panggilan video. Pelaku bisa saja dikenal korban, tetapi dapat pula menggunakan akun anonim atau identitas palsu.

Salah satu bentuk yang perlu diwaspadai terjadi saat seseorang sengaja mempertontonkan bagian tubuh atau melakukan tindakan seksual lewat video call tanpa persetujuan lawan bicara. Pada September 2026, kepolisian di Indonesia masih menangani pengaduan seorang perempuan terkait dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui panggilan video.

Tindakan lain yang patut dikenali meliputi permintaan foto atau video intim secara memaksa, pengiriman materi seksual tanpa diminta, pemerasan menggunakan konten pribadi, ancaman menyebarluaskan gambar atau rekaman, serta distribusi konten seksual tanpa persetujuan pihak yang ada di dalamnya. Dalam sejumlah keadaan, korban dapat merasa ragu untuk melapor karena takut disalahkan atau khawatir kontennya semakin tersebar. Padahal, korban berhak memperoleh bantuan dan perlindungan.

Perlindungan Hukum bagi Korban

UU TPKS memberikan dasar hukum untuk menangani kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketentuan khusus mengenai bentuk kekerasan ini tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS. Undang-undang tersebut juga mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu tindak pidana.

Keberadaan aturan ini menegaskan bahwa pelecehan melalui gawai atau platform digital tidak selalu cukup diselesaikan dengan memblokir akun pelaku atau melaporkannya kepada pengelola aplikasi. Bila unsur tindak pidana terpenuhi, perkara dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Korban juga memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak tindak pidana terjadi. Dukungan tersebut penting karena pelecehan digital sering kali tidak berhenti pada satu pesan atau unggahan. Materi yang telah beredar dapat menimbulkan tekanan berulang, terutama bila pelaku terus menghubungi korban atau mengancam menyebarkan informasi pribadi.

Langkah Awal yang Dapat Dilakukan

Amankan bukti sebelum menghapus percakapan

Jangan terburu-buru menghapus chat, unggahan, rekaman panggilan, atau pesan yang berkaitan dengan dugaan pelecehan. Simpan tangkapan layar secara utuh dan, bila memungkinkan, catat tautan akun, nama pengguna, nomor telepon, tanggal, waktu, serta platform tempat kejadian berlangsung.

Bukti digital membantu menggambarkan konteks peristiwa. Jika pelaku kemudian menghapus pesan atau mengganti akun, dokumen yang telah disimpan sebelumnya tetap dapat berguna dalam proses pengaduan. Menyimpan bukti juga dapat membantu korban saat meminta pendampingan hukum atau dukungan psikologis.

Susun kronologi dengan jelas

Tuliskan peristiwa secara berurutan: kapan tindakan terjadi, media apa yang dipakai, akun atau nomor mana yang terlibat, bentuk pelecehan yang dialami, dan apa dampaknya bagi korban. Catatan sederhana ini dapat memudahkan penjelasan ketika berbicara dengan petugas, pendamping, maupun orang tepercaya.

Korban tidak perlu menunggu sampai semua bukti terasa sempurna untuk mencari pertolongan. Yang penting, informasi yang tersedia disimpan dan disampaikan secara jujur sesuai kejadian yang dialami.

Saluran Pengaduan yang Tersedia

Laporan dapat dibuat kepada kepolisian dengan membawa bukti digital yang telah diamankan. Polri juga menyediakan Call Center 110 untuk masyarakat yang membutuhkan informasi, ingin menyampaikan pengaduan, atau membuat laporan terkait ancaman dan tindak kekerasan. Layanan ini dapat diakses tanpa biaya.

Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat menghubungi layanan SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengaduan tersedia melalui telepon 129, WhatsApp di nomor 08-111-129-129, serta formulir pengaduan daring. Layanan tersebut dapat membantu korban memahami pilihan langkah hukum dan bentuk dukungan yang tersedia.

Proses pelaporan tidak harus dijalani sendirian. Korban dapat meminta pendampingan dari orang tepercaya atau lembaga yang memberikan bantuan bagi penyintas kekerasan. Kehadiran pendamping dapat membantu korban merasa lebih aman ketika menyusun kronologi, mengumpulkan dokumen, atau mendatangi tempat pengaduan.

Pelecehan seksual digital bukan kesalahan korban. Menjaga bukti, mencari bantuan, dan menggunakan saluran pengaduan merupakan langkah penting untuk melindungi diri serta mendorong penanganan yang lebih tepat atas kekerasan di ruang digital.