Pengadilan Mataram kembalikan berkas tersangka Dirut MSI ke KPK

Berkas Perkara Dirut MSI Dikembalikan Pengadilan Mataram untuk Dilengkapi

Atapkitadonasi.com – Pengadilan Negeri Mataram mengembalikan berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI), Alvonsus Gani, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian ini dilakukan karena dokumen pelimpahan perkara dinilai belum disertai kelengkapan barang bukti.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi yang juga menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini. Alvonsus menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK di Lombok Barat.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, menjelaskan bahwa kekurangan terdapat pada tautan atau dokumen pendukung barang bukti yang diperlukan dalam administrasi perkara tindak pidana korupsi.

“Menurut petugas bagian Tipikor, link BB belum lengkap yang dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram. Makanya berkas kami kembalikan dulu untuk dilengkapi,” kata Kelik di Mataram, Senin.

BB merupakan singkatan dari barang bukti. Dalam proses pelimpahan perkara pidana, kelengkapan daftar dan dokumen barang bukti diperlukan agar pengadilan dapat memeriksa berkas yang diajukan secara utuh. Tahap pengembalian berkas seperti ini tidak berarti perkara dihentikan, melainkan memberikan kesempatan bagi penyidik dan penuntut untuk menyempurnakan administrasi pelimpahan.

Kelik belum merinci jenis barang bukti yang belum tercantum atau belum dapat diakses dalam berkas tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kekurangan itu berhubungan dengan unsur pelengkap perkara tindak pidana korupsi.

“Yang jelas berkaitan barang bukti yang jadi pelengkap berkas tipikornya,” ujarnya.

Tiga Tersangka dalam Perkara Dugaan Suap dan Gratifikasi

Selain Alvonsus Gani, KPK menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Sudirman dan Lalu Ahmad Zaini, yang juga dikenal dengan inisial LAZ, sebagai tersangka. Ketiganya diamankan dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang berlangsung di Lombok Barat pada Senin, 20 Juli.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 19 orang menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat. Setelah proses pemeriksaan awal, tujuh orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, termasuk Lalu Ahmad Zaini.

Penyidik turut mengamankan uang tunai serta sejumlah dokumen yang diduga memiliki kaitan dengan perkara. Barang-barang tersebut menjadi bagian penting dalam pendalaman perkara, terutama untuk menelusuri dugaan sumber dana, pihak yang menerima atau menyerahkan dana, serta aliran uang yang disebut berkaitan dengan gratifikasi dan suap.

Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK. Penahanan dilakukan dalam proses penyidikan perkara yang masih berjalan.

Dugaan Pengumpulan Dana dari Proyek Pekerjaan Umum

KPK menduga praktik gratifikasi dalam perkara ini telah berjalan sejak 2025. Salah satu dugaan yang didalami adalah permintaan dana oleh Lalu Ahmad Zaini kepada Sudirman menjelang Idul Fitri, dengan nilai sekitar Rp500 juta hingga Rp750 juta.

Sudirman juga diduga meminta pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Barat untuk menghimpun fee dari sejumlah proyek pekerjaan umum. Dana tersebut diduga dikumpulkan untuk kepentingan bupati.

Pada Maret 2026, Sudirman diduga menerima uang Rp250 juta. Menjelang lebaran pada tahun yang sama, ia kembali diduga menerima Rp100 juta. Rangkaian dugaan penerimaan dana ini menjadi bagian dari materi yang terus ditelusuri penyidik.

Pemeriksaan terhadap bukti-bukti keuangan memiliki arti penting dalam perkara korupsi. Penelusuran itu dapat membantu memperjelas asal dana, jalur penerimaan, penggunaan uang, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK masih mendalami seluruh aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dugaan Pembelian Aset dan Titipan Dana Rp2,25 Miliar

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa sebagian uang gratifikasi dipakai untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan. Dugaan penggunaan dana untuk pembelian aset menjadi salah satu bagian yang dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan, transaksi keuangan, serta keterangan para pihak terkait.

Di sisi lain, Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman diduga menitipkan sekitar Rp2,25 miliar ke sebuah rumah sakit di Lombok Barat. Penitipan dana tersebut diduga menggunakan skema pembelian saham atau disebut sebagai “uang operasional bupati”.

Penelusuran terhadap dugaan titipan dana itu masih berlangsung. KPK juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terkait setelah seluruh bukti, dokumen, dan keterangan diperiksa lebih lanjut.

Dalam konstruksi perkara ini, Lalu Ahmad Zaini dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama Sudirman juga dikenai Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Alvonsus Gani dijerat Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2026 terkait dugaan pemberian suap.

Setelah kelengkapan barang bukti dipenuhi, berkas perkara Alvonsus dapat kembali diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram. Tahap tersebut diperlukan agar proses penanganan perkara dapat berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.