Ragam hukum kemarin, kasus Unsoed hingga penanganan karhutla

Penyidikan Korupsi Jalur Mandiri Unsoed dan Siaga Udara Karhutla Kalbar: Dua Wajah Krisis Sabtu (22/8)

Atapkitadonasi.com – Peristiwa hukum yang mengguncang dunia akademik dan lingkungan pada Sabtu (22/8) memperlihatkan dua sisi persoalan yang sama-sama mendesak: praktik jual-beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang kini diobrak-abrik Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kesiapan armada udara untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Keduanya menuntut respons cepat dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.

KPK Bongkar Jejak Gratifikasi Rektor Unsoed

Salah satu temuan paling mengejutkan dalam penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed adalah pembelian tiga bidang tanah oleh Rektor Akhmad Sodiq. Pembelian tersebut dilakukan setelah Sodiq diduga menerima gratifikasi melalui keponakannya, MYN yang juga dikenal dengan nama Nono. Dalam hukum pidana Indonesia, gratifikasi kepada penyelenggara negara merupakan bentuk penerimaan hadiah atau janji yang dapat dipidana apabila tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu tertentu. Fakta bahwa tanah dibeli setelah gratifikasi diterima memperkuat dugaan adanya aliran dana hasil praktik tidak sah di lingkungan kampus.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa Sodiq diduga memberikan instruksi kepada MYN selama periode penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026. Kode yang digunakan dalam komunikasi keduanya cukup spesifik:

“Jangan diminta di awal” dan “jika dikasih bilang terima kasih.”

Kode semacam ini, menurut pengamat hukum pidana, kerap dipakai untuk menyamarkan transaksi agar tidak tercatat secara eksplisit dalam dokumen resmi kampus. Pola komunikasi tertutup semacam itu menjadi salah satu indikator bahwa praktik tersebut bersifat sistematis, bukan insidental.

Guru Jadi Pengepul Kursi: Nilai Rp50 Juta hingga Rp500 Juta

Dimensi lain yang terungkap adalah keterlibatan tenaga pengajar sebagai perantara. KPK menemukan dugaan peran guru yang bertindak sebagai pengepul atau koordinator dalam penawaran kursi jalur mandiri Unsoed. Nilai yang ditawarkan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta per kursi, tergantung fakultas dan program studi yang dituju.

Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa guru-guru tersebut bertugas mengumpulkan siswa di sekolah masing-masing, lalu menyalurkan data ke pihak yang berwenang di kampus. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi tidak berhenti di level rektorat, melainkan merembet ke tingkat sekolah menengah. Bagi orang tua yang membayar, implikasinya serius: uang yang seharusnya menjadi biaya pendidikan justru menjadi komoditas yang diperdagangkan di balik layar.

Dugaan Pemerasan Rp650 Juta oleh Warek Kemahasiswaan

Lebih jauh lagi, KPK menduga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo melakukan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru. Jumlah yang ditagih mencapai Rp650 juta agar anak mereka dapat diterima di Fakultas Kedokteran. Pemerasan tersebut diduga dijalankan melalui dua orang perantara, yakni DMW dan AW.

Fakultas Kedokteran selama ini menjadi salah satu program paling diminati dan paling kompetitif di Indonesia. Tekanan untuk masuk ke fakultas tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum di lingkungan kampus untuk memaksakan pembayaran di luar ketentuan resmi. Kasus ini menambah daftar panjang persoalan integritas dalam seleksi masuk kedokteran yang sudah lama menjadi perhatian publik.

Jual Beli Kursi Meluas ke FPIK dan FH

Penyidikan tidak berhenti pada satu fakultas. KPK menyebut bahwa tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed juga melakukan praktik jual-beli kursi jalur mandiri untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Fakultas Hukum (FH). Perluasan cakupan ke beberapa fakultas sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme korupsi tersebut bersifat terstruktur dan mencakup lebih dari satu unit akademik.

Bagi calon mahasiswa dan keluarga, temuan ini menjadi peringatan bahwa jalur mandiri—yang seharusnya menjadi alternatif seleksi berbasis prestasi—bisa berubah menjadi kanal komersial apabila pengawasan internal lemah. Reformasi tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri menjadi semakin mendesak.

Delapan Armada Udara Disiagakan untuk Karhutla Kalimantan Barat

Sementara dunia akademik berguncang oleh temuan KPK, di Kalimantan Barat ancaman kebakaran hutan dan lahan memasuki fase kritis. Satuan tugas udara menyiapkan delapan armada untuk mendukung operasi penanganan karhutla melalui patroli udara, pemadaman dari atas, serta operasi modifikasi cuaca.

Komandan Lanud Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setyono merinci penempatan armada: enam unit ditempatkan di Lanud Supadio sebagai basis utama, sementara dua unit lainnya digeser ke Kabupaten Ketapang. Ketapang dipilih karena wilayah tersebut memiliki luas lahan gambur yang signifikan dan kerap menjadi titik api berulang setiap musim kemarau.

Operasi modifikasi cuaca, yang melibatkan penyemaian bahan kimia ke awan untuk memicu hujan buatan, menjadi instrumen penting ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau darat. Kombinasi patroli, pemadaman langsung, dan hujan buatan diharapkan mampu menekan sebaran asap dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan permukiman maupun kawasan konservasi.

Dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari ini—korupsi di jantung institusi pendidikan dan kebakaran yang mengancam ekosistem—menggarisbawahi urgensi penguatan akuntabilitas publik, baik di sektor pendidikan tinggi maupun di sektor pengelolaan lingkungan. Masyarakat berhak atas transparansi penuh dalam kedua isu tersebut.