Kapolri minta serikat buruh jaga ketertiban saat demo di depan DPR

Kapolri Ingatkan Buruh Jaga Ketertiban Saat Aksi di Kawasan DPR

Atapkitadonasi.com – Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal penyampaian aspirasi elemen buruh di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa. Di tengah kegiatan tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui massa dan mengajak peserta aksi mempertahankan situasi yang aman serta tertib.

Aksi buruh berlangsung bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR RI. Kapolri menilai momentum itu mendapat perhatian luas dari masyarakat, sehingga pelaksanaan demonstrasi yang damai menjadi penting bagi para peserta maupun publik yang mengikuti perkembangan kebijakan tersebut.

Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pandangan di ruang publik telah memiliki dasar hukum. Namun, penggunaan hak tersebut tetap perlu dibarengi tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan lingkungan, kelancaran aktivitas warga, dan ketertiban selama aksi berlangsung.

“Walaupun penyampaian pendapat di muka umum itu diatur di Undang-Undang, tetapi yang paling penting kita semua harus menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kapolri saat menemui massa aksi.

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Dalam dialog bersama peserta demonstrasi, Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kaum buruh telah memperoleh hal yang dinanti melalui Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menyebut pengesahan regulasi tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan dapat terwujud pada 2026.

Keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan tenaga kerja memiliki arti penting bagi pekerja karena isu ketenagakerjaan kerap menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari kepastian kerja hingga perlindungan dalam menjalankan pekerjaan. Karena itu, pembahasan dan pengesahan aturan seperti ini juga menjadi perhatian serikat-serikat buruh yang hadir dalam aksi di depan kompleks parlemen.

Kapolri turut menyampaikan apresiasi kepada peserta aksi, sekaligus meminta mereka menutup kegiatan dengan cara yang tertib. Pesan tersebut diarahkan agar kepulangan massa tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun persoalan arus kendaraan di Jakarta.

“Selamat. Sekali lagi sukses untuk teman-teman semua. Pesan saya yang terakhir, kembali ke rumah masing-masing dengan tertib,” kata dia.

Lebih dari 11 Ribu Personel Disiagakan

Pengamanan kegiatan di kawasan DPR/MPR melibatkan 11.261 personel dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jumlah itu disiapkan untuk mendukung pengamanan lokasi aksi sekaligus menjaga kondisi sekitar gedung parlemen selama penyampaian pendapat berlangsung.

Tidak hanya berfokus pada area massa berkumpul, kepolisian juga menaruh perhatian pada pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan sekitar lokasi. Sebanyak 2.055 personel Polisi Lalu Lintas diterjunkan untuk membantu mengatur arus kendaraan dan mengurangi potensi kepadatan di sekitar kawasan kegiatan.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar menyatakan pendekatan pengamanan diarahkan pada sikap yang mengedepankan dialog dan perlakuan humanis. Pengaturan tersebut juga dilakukan secara terukur, menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

“Pengamanan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, dan terukur,” kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ketertiban Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Aksi penyampaian pendapat di sekitar pusat pemerintahan dan parlemen membutuhkan kerja sama antara peserta, aparat, serta pengguna jalan. Bagi peserta aksi, menjaga ketertiban dapat membantu aspirasi disampaikan dengan jelas tanpa mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan atau agenda yang dibawa.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas diperlukan karena kawasan DPR/MPR merupakan salah satu titik dengan aktivitas kendaraan yang tinggi di Jakarta. Kehadiran personel lalu lintas ditujukan untuk menjaga mobilitas masyarakat, termasuk warga yang tidak terlibat dalam kegiatan demonstrasi.

Ajakan Kapolri kepada serikat buruh untuk menjadi contoh dalam berdemonstrasi menempatkan aksi damai sebagai bagian penting dari penyampaian aspirasi. Dengan situasi yang terkendali, perhatian dapat tetap tertuju pada perkembangan kebijakan pelindungan ketenagakerjaan yang menjadi pokok perhatian para pekerja.