DPRD DKI minta pertahankan 106 kursi pada Pemilu 2029

DPRD DKI Dorong Kepastian 106 Kursi untuk Pemilu 2029

Atapkitadonasi.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong agar jumlah anggota DPRD DKI Jakarta tetap berjumlah 106 kursi pada Pemilu 2029. Dorongan ini berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terutama pengaturan dalam Pasal 11 ayat (3).

Usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menaikkan jumlah kursi secara besar-besaran. Fokusnya adalah menjaga jumlah perwakilan yang telah digunakan dalam Pemilu 2024 agar tidak berkurang pada pemilihan berikutnya.

“DPRD DKI Jakarta tidak meminta penambahan kuota kursi baru secara drastis. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana jumlah 106 kursi yang berlaku pada Pemilu 2024 dapat dipertahankan,” ujar Suhud di Jakarta, Sabtu.

Pertahankan jumlah kursi menjadi isu penting karena tanpa ketentuan khusus, komposisi DPRD DKI Jakarta berpotensi menyusut menjadi 85 kursi. Pengurangan tersebut dinilai dapat memengaruhi ruang representasi warga dalam lembaga legislatif daerah.

Keterwakilan Warga Jadi Pertimbangan Utama

Jakarta memiliki karakter pemerintahan dan kehidupan kota yang kompleks. Dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, persoalan sosial, serta kebutuhan layanan publik terus berkembang. Dalam konteks itu, jumlah wakil rakyat dipandang berkaitan langsung dengan kemampuan DPRD menyerap berbagai kepentingan masyarakat.

Suhud menekankan bahwa pembahasan mengenai kursi legislatif tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mempertahankan angka semata. Hal yang lebih utama adalah memastikan aspirasi warga dari beragam wilayah dan latar belakang tetap memperoleh saluran yang memadai.

“Yang perlu kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat. Keterwakilan yang proporsional menjadi faktor penting agar aspirasi warga dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal,” ujarnya.

Jumlah 106 kursi yang digunakan pada Pemilu 2024 menjadi titik acuan dalam usulan revisi tersebut. Dengan jumlah yang tetap, DPRD diharapkan memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi warga, pembahasan ini relevan karena anggota DPRD menjadi salah satu jalur formal untuk menyampaikan persoalan publik. Keluhan terkait pelayanan, pembangunan lingkungan, pendidikan, kesehatan, transportasi, tata ruang, hingga kebutuhan sosial dapat masuk ke proses pembahasan kebijakan melalui wakil daerah pemilihan masing-masing.

Revisi UU DKJ Diharapkan Dibahas Terbuka

Suhud juga berharap revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dibicarakan secara terbuka. Koordinasi dan komunikasi antarlembaga dipandang diperlukan agar perubahan aturan benar-benar memperhatikan kondisi Jakarta serta kebutuhan penduduknya.

Pembahasan yang terbuka memberi ruang untuk menilai dampak pengaturan jumlah kursi secara lebih menyeluruh. Perhatian bukan hanya tertuju pada besaran kuota, melainkan juga pada apakah sistem keterwakilan mampu menjawab persoalan masyarakat kota yang terus bergerak.

“Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan angka, melainkan memastikan sistem keterwakilan di Jakarta tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Suhud.

Dalam sistem demokrasi daerah, jumlah anggota legislatif memiliki kaitan dengan kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya. Ketika cakupan representasi terlalu luas, seorang anggota dewan dapat menghadapi tantangan lebih besar untuk menjangkau kebutuhan warga di wilayah yang diwakilinya. Karena itu, perdebatan mengenai jumlah kursi perlu ditempatkan dalam kerangka mutu pelayanan politik kepada masyarakat.

Usulan mempertahankan 106 kursi juga menegaskan bahwa perubahan status Jakarta sebagai Daerah Khusus tidak boleh mengabaikan kebutuhan representasi publik. Penyesuaian regulasi tetap perlu menjaga agar warga memiliki akses yang layak terhadap lembaga yang menyusun peraturan daerah, membahas anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Orientasi pada Kebijakan yang Responsif

Penguatan keterwakilan, bagi Suhud, harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Penyerapan aspirasi perlu berjalan lebih efektif, lalu diterjemahkan menjadi kebijakan yang tanggap terhadap kebutuhan warga.

“Penguatan keterwakilan diharapkan dapat bermuara pada penyerapan aspirasi yang lebih efektif serta kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga,” ucapnya.

Pandangan tersebut menempatkan revisi UU DKJ sebagai pembahasan yang melampaui urusan teknis jumlah kursi. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana desain kelembagaan Jakarta dapat tetap memberi ruang bagi suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menjelang Pemilu 2029, kepastian aturan mengenai komposisi DPRD DKI Jakarta akan penting bagi penyelenggara pemilu, peserta politik, dan warga. Kejelasan regulasi membantu seluruh pihak memahami kerangka representasi yang akan digunakan, sekaligus memastikan perubahan hukum tidak mengurangi perhatian terhadap aspirasi publik.

Dengan demikian, dorongan untuk mempertahankan 106 kursi DPRD DKI Jakarta diarahkan pada tujuan yang lebih luas: menjaga keterwakilan yang proporsional dan memastikan kebijakan daerah tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.