Walkot tidak ingin stigma “Gotham City” melekat dengan Jakarta Barat

Forum Forkopimko Jakarta Barat Buka Ruang Dialog Langsung dengan Warga, Tekankan Keamanan Kolektif

Atapkitadonasi.com – Program silaturahmi lintas sektor yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat kembali digelar pada Senin (24/8), kali ini menyasar warga di Balai Warga RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan. Pertemuan semacam ini dirancang secara bertahap dan akan menjangkau seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Barat, dengan tujuan membuka kanal komunikasi langsung antara pejabat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Di balik agenda rutin tersebut, satu pernyataan dari pimpinan daerah menjadi sorotan: penolakan tegas terhadap label “Gotham City” yang kerap disematkan pada kawasan ibu kota bagian barat.

Menolak Label Kota Fiksi Penuh Kejahatan

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah secara eksplisit menyatakan ketidaksediaannya menerima stigma tersebut. Gotham City, bagi siapa pun yang familiar dengan semesta DC Comics, adalah kota fiksi yang identik dengan kriminalitas sistemik, korupsi, dan ketakutan warga. Membandingkan wilayah berpenduduk jutaan jiwa dengan setting komik superhero jelas tidak proporsional, dan Iin menegaskan bahwa perbandingan itu tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Kita tidak ingin Jakarta Barat dibilang Gotham City. Masa Jakarta Barat tidak aman? Malam hari saja masih banyak warga kita yang bermain bola dan beraktivitas.”

Pernyataan itu disampaikan di hadapan ratusan warga yang hadir dalam forum silaturahmi tersebut. Iin menekankan bahwa julukan semacam itu mengaburkan fakta bahwa aktivitas sosial warga tetap berlangsung normal, termasuk olahraga malam di lingkungan permukiman. Bagi pemerintah daerah, narasi keamanan bukan sekadar urusan statistik kriminalitas, melainkan juga soal persepsi dan kepercayaan publik terhadap ruang-ruang publik di sekitar mereka.

Keamanan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Iin kemudian menggarisbawahi bahwa ketertiban wilayah tidak bisa ditopang oleh satu institusi saja. Dalam kerangka Forkopimko, koordinasi antara eksekutif daerah, kepolisian, dan komando militer setempat menjadi tulang punggung kebijakan keamanan. Namun, tanpa partisipasi aktif masyarakat, mekanisme koordinasi itu kehilangan daya guna di tingkat akar rumput.

“Keberhasilan menjaga ketertiban wilayah bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.”

Konteks Jakarta Barat sebagai salah satu kawasan paling padat di ibu kota membuat dinamika keamanan di sana berbeda dari wilayah lain. Kepadatan permukiman, aktivitas ekonomi informal, dan mobilitas tinggi warga menciptakan permukaan kontak sosial yang luas. Dalam kondisi demikian, setiap celah informasi atau kekosongan pengawasan dapat dengan cepat berimbas pada rasa tidak aman kolektif. Oleh karena itu, pendekatan preventif berbasis dialog komunitas menjadi instrumen yang tidak tergantikan.

Kapolres: Jadilah “Polisi bagi Diri Sendiri”

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, memanfaatkan kesempatan forum untuk menyampaikan pesan keamanan personal. Ia mengajak warga mengadopsi mentalitas kewaspadaan mandiri, yang ia rumuskan dengan frasa “polisi bagi diri sendiri.” Konsep ini bukan berarti warga harus menggantikan fungsi aparat, melainkan bahwa setiap individu memiliki peran aktif dalam mencegah diri sendiri menjadi pelaku maupun korban tindak kriminal.

“Mari kita menjadi polisi bagi kita sendiri. Artinya, kita tidak menjadi pelaku kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan.”

Nasriadi juga menyoroti kelompok usia muda sebagai sasaran perhatian khusus. Ia mengingatkan para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama di luar rumah pada jam-jam rawan. Ancaman yang ia sebutkan meliputi tawuran antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai aktivitas yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Di kawasan padat seperti Jakarta Barat, interaksi antarpelajar di ruang-ruang publik menjadi titik rawan yang memerlukan perhatian orang tua secara berkelanjutan.

Dandim: Literasi Informasi sebagai Benteng Anti-Kekacauan

Dandim 0503/Jakarta Barat, Letkol Saputra Haki, menambahkan dimensi lain dari keamanan komunitas: literasi digital. Ia mengingatkan warga agar tidak serta-merta menerima informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, berita bohong atau informasi setengah benar yang viral kerap memicu reaksi berlebihan di tingkat lokal, mulai dari kepanikan hingga potensi kerusuhan kecil.

“Harus dicek betul apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru membuat kepanikan dan berujung pada kerusuhan.”

Pesan ini relevan mengingat Jakarta Barat memiliki populasi yang sangat terhubung secara digital. Satu pesan berantai di grup WhatsApp warga bisa menyebar ke ratusan rumah dalam hitungan menit. Tanpa kebiasaan memeriksa sumber dan konteks sebelum membagikan informasi, potensi gangguan ketertiban di tingkat lingkungan menjadi nyata. Saputra Haki menekankan bahwa kewaspadaan informasi adalah bagian dari kewaspadaan keamanan secara keseluruhan.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Forum silaturahmi Forkopimko yang berlangsung di RW 10 Meruya Utara ini merupakan salah satu dari rangkaian pertemuan yang akan menyasar seluruh kecamatan di Jakarta Barat. Pendekatan bertahap ini memungkinkan pemerintah daerah dan aparat keamanan membaca langsung keluhan, aspirasi, dan kekhawatiran warga tanpa perantara birokratis. Bagi warga, forum semacam ini menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan keamanan lingkungan secara spesifik, mulai dari pencahayaan jalan, patroli malam, hingga penanganan konflik antarpelajar.

Dengan menolak narasi “Gotham City” dan menggantinya dengan kerangka kerja sama kolektif, Forkopimko Jakarta Barat berupaya menggeser diskursus keamanan dari ketakutan menuju tanggung jawab bersama. Efektivitas pendekatan ini pada akhirnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar retorika dalam forum.