Polres Kudus daftarkan 548 pekerja rentan sebagai peserta JKN-KIS

548 Pekerja Rentan di Kudus Mendapat Perlindungan JKN-KIS

Atapkitadonasi.com – Perluasan perlindungan kesehatan bagi warga yang bekerja di sektor rentan dilakukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Kudus mendaftarkan 548 orang ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Penerima manfaat mencakup kelompok yang sehari-hari menggantungkan pendapatan dari pekerjaan informal. Di antaranya pedagang kecil, pengemudi ojek, marbot masjid dan musala, serta petugas parkir. Kepesertaan tersebut diharapkan memberi rasa aman ketika mereka atau anggota keluarganya memerlukan layanan medis.

Penyerahan kartu JKN-KIS secara simbolis digelar di Mapolres Kudus pada Senin. Kegiatan itu juga dihadiri anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI, Afif Johan.

Menjangkau Kelompok dengan Keterbatasan Ekonomi

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa program ini bertumpu pada kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kolaborasi lintas lembaga diarahkan untuk menjangkau warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Program ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan sosial, hasil kolaborasi Polres Kudus dengan Pemkab Kudus yang menyasar 548 pekerja rentan, mulai dari pedagang kecil, tukang ojek, marbot masjid atau musala, hingga petugas parkir,” kata AKBP Wahyu Sulistyo.

Bagi pekerja informal, gangguan kesehatan dapat membawa dampak yang lebih luas daripada kebutuhan pengobatan semata. Ketika seseorang tidak dapat bekerja, penghasilan harian dapat ikut terhenti. Kehadiran kepesertaan JKN-KIS diharapkan membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung sendiri saat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program.

Program JKN memberi akses perlindungan kesehatan bagi peserta melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam konteks pekerja rentan, kepesertaan menjadi penting karena kelompok ini sering kali tidak memiliki perlindungan kesehatan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Dengan terdaftar sebagai peserta, kebutuhan terhadap layanan medis tidak seluruhnya dibebankan pada kemampuan finansial pribadi.

Sinergi untuk Akses Kesehatan yang Lebih Inklusif

Wahyu menilai kerja bersama antara Polres Kudus, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten Kudus perlu dijaga serta diperkuat. Langkah tersebut dinilai relevan untuk mendorong pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau lebih luas, terutama oleh warga dengan kondisi ekonomi yang rentan.

Perlindungan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan saat seseorang jatuh sakit. Kepastian sebagai peserta juga memberi ruang bagi warga untuk mengakses pelayanan yang diperlukan tanpa menghadapi kekhawatiran penuh terhadap biaya pengobatan. Karena itu, perluasan cakupan bagi kelompok rentan memiliki arti sosial yang besar di tingkat daerah.

Afif Johan mengapresiasi langkah yang ditempuh Polres Kudus dan jajarannya. Ia melihat pendaftaran ratusan pekerja rentan tersebut sebagai bentuk nyata keterlibatan Polri bersama masyarakat, sekaligus upaya bersama agar kelompok yang membutuhkan tidak tertinggal dalam perlindungan JKN.

“Sinergi dan kolaborasi ini menjadi salah satu teladan yang baik bagi daerah lainnya,” ujar Afif Johan.

Afif menekankan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Keberlanjutan perlindungan itu perlu dijaga, termasuk bagi warga yang menghadapi kerentanan ekonomi dan memiliki keterbatasan dalam menanggung risiko biaya kesehatan secara mandiri.

Harapan Menjadi Contoh bagi Daerah Lain

Inisiatif di Kudus diharapkan dapat menjadi praktik yang menginspirasi kepolisian di wilayah lain. Keterlibatan institusi publik, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dapat memperkuat perhatian terhadap kelompok pekerjaan informal yang kerap berada dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pedagang kecil, pengemudi ojek, penjaga tempat ibadah, hingga petugas parkir menjalankan peran penting dalam aktivitas warga. Perlindungan kesehatan bagi mereka berarti memberi perhatian kepada orang-orang yang bekerja dengan penghasilan yang dapat berubah dari hari ke hari. Program seperti ini juga memperlihatkan pentingnya pendataan dan kerja sama agar bantuan perlindungan tepat menjangkau sasaran.

“Semoga ini menjadi praktik baik yang dapat diikuti seluruh Polres di Indonesia untuk hadir bersama masyarakat dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan,” ujar Afif Johan.

Pendaftaran 548 pekerja rentan di Kudus menjadi pengingat bahwa akses kesehatan yang inklusif membutuhkan tindakan bersama. Saat perlindungan kesehatan diperluas kepada warga yang paling membutuhkan, manfaatnya tidak hanya dirasakan individu peserta, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya.