Kepercayaan publik fondasi keberlanjutan inovasi ekonomi digital

Kepercayaan Digital Jadi Penopang Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Atapkitadonasi.com – Transformasi digital yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar jaringan internet yang luas dan teknologi yang cepat berkembang. Di Bali Tech Week 2026 di Sanur, Bali, Senin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa rasa percaya masyarakat merupakan dasar penting agar inovasi digital, kecerdasan artifisial, dan ekonomi berbasis teknologi dapat terus tumbuh.

“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” kata Meutya.

Pesan tersebut menempatkan keamanan dan perlindungan pengguna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda digital nasional. Kehadiran konektivitas, peningkatan jumlah pengguna internet, serta penggunaan teknologi yang makin luas memang penting. Namun, capaian itu belum cukup apabila masyarakat masih merasa ragu, tidak aman, atau tidak memiliki kendali ketika menggunakan layanan digital.

Dalam praktiknya, kepercayaan publik menentukan apakah teknologi akan benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif. Lingkungan digital yang terasa aman dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan daring untuk belajar, bekerja, memperoleh layanan publik, menjalankan usaha, hingga mengakses informasi. Pada saat yang sama, ekosistem yang dipercaya juga berpotensi memperkuat minat investasi dan memperluas penerapan teknologi di berbagai bidang.

Keamanan bukan penghalang inovasi

Meutya menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi digital harus dilihat dari kemampuan pemerintah dan industri menciptakan ruang digital yang dapat diandalkan. Masyarakat perlu memperoleh manfaat teknologi tanpa terus dibayangi risiko yang dapat muncul di dunia maya.

Pemerintah mengarahkan transformasi digital nasional melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, atau 3T. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerataan akses digital harus berjalan bersama peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan pengguna juga harus tetap menjadi perhatian, terutama ketika semakin banyak aktivitas sehari-hari berpindah ke platform elektronik.

Dalam kerangka tersebut, keamanan digital dipandang bukan sebagai hambatan bagi pengembangan teknologi. Perlindungan yang jelas justru menjadi syarat agar inovasi diterima oleh masyarakat dalam jangka panjang. Tanpa rasa aman, manfaat kemajuan digital dapat sulit dirasakan secara merata karena pengguna enggan memanfaatkan layanan yang tersedia.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak. Pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS, untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab dari penyelenggara platform digital.

“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” ujar Meutya.

Aturan tersebut menandai pentingnya peran platform dalam membangun ruang digital yang lebih terlindungi. Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan cara penyelenggara sistem elektronik mengelola potensi risiko yang muncul dari layanan mereka.

Etika dan peta jalan AI disiapkan

Selain isu perlindungan anak, pemerintah juga menyiapkan fondasi tata kelola untuk kecerdasan artifisial. Indonesia tengah menyusun dua rancangan Peraturan Presiden, yaitu rancangan mengenai etika kecerdasan artifisial dan rancangan peta jalan AI nasional. Keduanya ditujukan sebagai pijakan bagi pengembangan serta pemanfaatan AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab.

Adopsi AI yang tinggi di Indonesia dinilai membuka kesempatan besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Meski demikian, percepatan pemanfaatannya perlu disertai aturan yang mampu mengenali risiko dan memberi kepastian bagi masyarakat maupun pelaku industri.

“Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” kata Meutya.

Kerangka etika AI yang disiapkan akan menjadi panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang menjalankan kegiatan di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan AI dirancang dan digunakan secara aman serta bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi, keterbukaan, pencegahan diskriminasi, dan kendali manusia menjadi unsur utama dalam kebijakan yang sedang dipersiapkan.

Prinsip-prinsip itu penting karena penggunaan AI tidak hanya menyangkut kecanggihan sistem. Teknologi dapat memengaruhi keputusan, akses terhadap layanan, dan pengalaman pengguna. Karena itu, transparansi serta pengawasan manusia menjadi bagian penting untuk menjaga agar pemanfaatan AI tetap berpihak pada kepentingan publik.

AI diarahkan pada kebutuhan masyarakat

Peta jalan AI nasional diarahkan untuk mempercepat penggunaan teknologi pada bidang-bidang prioritas yang manfaatnya dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi termasuk sektor yang mendapat perhatian dalam arah pengembangan tersebut.

Fokus ini menunjukkan bahwa kemajuan AI tidak diharapkan berhenti pada peningkatan kemampuan teknis. Pemerintah ingin teknologi tersebut menghasilkan dampak yang dapat dirasakan, baik melalui pelayanan publik yang lebih baik maupun penguatan perekonomian nasional.

Pendekatan serupa disampaikan Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo. Ia menjelaskan bahwa Singapura menerapkan tata kelola AI yang menyesuaikan diri dengan perubahan risiko. Pemerintah perlu mengenali persoalan secara spesifik, menilai apakah aturan yang ada masih efektif, lalu menentukan kebutuhan regulasi baru seiring perkembangan teknologi.

Risiko AI dapat berkembang cepat dan tidak selalu muncul dalam bentuk yang telah diperkirakan sebelumnya. Karena itu, kebijakan tidak cukup berhenti pada penyusunan pedoman awal. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar perlindungan masyarakat tetap relevan, sementara ruang bagi inovasi dan pemanfaatan teknologi tetap terbuka.

Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan publik menjadi pekerjaan yang berjalan seiring dengan perluasan konektivitas dan percepatan ekonomi digital. Ketika masyarakat merasa terlindungi, pelaku industri memperoleh kepastian, dan teknologi diterapkan secara bertanggung jawab, inovasi memiliki landasan yang lebih kuat untuk memberi manfaat secara berkelanjutan.