KDM: Alokasi anggaran pembangunan jalan Pemkab Garut 2026 timpang

Anggaran Jalan Garut 2026 Jadi Sorotan, Pemprov Jabar Minta Penyesuaian

Atapkitadonasi.com – KDM – Keluhan panjang warga mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Garut kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menilai porsi anggaran infrastruktur jalan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Garut untuk tahun 2026 belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan akses di daerah tersebut.

Persoalan ini mencuat ketika masyarakat di sejumlah wilayah Garut Selatan menyuarakan dampak jalan rusak terhadap aktivitas sehari-hari. Kondisi akses utama yang tidak memadai bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga berpengaruh pada mobilitas warga, angkutan umum, serta keterhubungan antarwilayah.

Rekomendasi Rp360 Miliar Belum Terpenuhi

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Garut tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mendorong agar pembangunan jalan memperoleh alokasi sebesar 7 persen dari total APBD. Nilai yang direkomendasikan mencapai Rp360 miliar.

Namun, anggaran yang tercantum untuk pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum atau PJU hanya berjumlah Rp105 miliar. Angka tersebut setara sekitar 2,2 persen dari keseluruhan APBD Kabupaten Garut.

Dari total Rp105 miliar itu, dana yang benar-benar diperuntukkan bagi pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Sisa anggaran mencakup kebutuhan jembatan dan PJU. KDM menilai komposisi tersebut belum mampu menjawab luasnya pekerjaan perbaikan jalan yang diperlukan di Garut.

“Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU,” kata Dedi.

Selisih antara rekomendasi Rp360 miliar dan alokasi Rp105 miliar menunjukkan adanya jarak yang besar dalam prioritas belanja infrastruktur. Jika dihitung secara sederhana, nominal yang tersedia masih jauh dari sasaran 7 persen yang telah direkomendasikan pemerintah provinsi.

Bupati dan TAPD Akan Dipanggil ke Bandung

Menanggapi rendahnya porsi belanja jalan itu, Pemprov Jawa Barat akan segera mengundang Bupati Garut bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Garut ke Bandung. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas perubahan APBD Garut 2026 agar lebih selaras dengan arahan gubernur dan ketentuan yang direkomendasikan.

Langkah ini menegaskan bahwa pembahasan anggaran tidak berhenti pada angka yang tercantum dalam dokumen rancangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan belanja dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama ketika keluhan mengenai sarana dasar telah berlangsung dalam waktu lama.

Bagi warga, anggaran jalan memiliki dampak yang mudah dirasakan. Jalan yang layak mendukung perjalanan ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan berbagai kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kerusakan yang berlarut-larut dapat memperpanjang waktu tempuh serta meningkatkan beban kendaraan yang melintasi jalur tersebut.

Pembangunan jalan juga perlu dipandang sebagai bagian dari pelayanan publik. Infrastruktur bukan hanya proyek fisik, melainkan sarana yang menentukan apakah masyarakat dapat bergerak dengan aman dan lancar dalam menjalankan aktivitas hariannya.

Protes Warga Garut Selatan

Tekanan publik terhadap persoalan jalan rusak di Garut terlihat dalam aksi yang berlangsung pada 20 Agustus 2026. Ribuan warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut. Mereka bergabung dengan ratusan pengemudi angkutan elf untuk menyampaikan tuntutan perbaikan akses utama di Garut Selatan.

Warga mempersoalkan kondisi jalan yang telah rusak kurang lebih selama 11 tahun. Kerusakan tersebut dinilai menghambat perjalanan dan kegiatan masyarakat di kawasan selatan Garut. Dalam aksi itu, muncul pula ancaman untuk menempuh opsi pemekaran wilayah apabila tidak terdapat langkah perbaikan.

Keluhan dari Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy memperlihatkan bahwa pembenahan jalan bukan isu yang dapat ditunda tanpa batas. Ketika jalur utama mengalami kerusakan dalam waktu panjang, dampaknya dirasakan oleh berbagai kelompok pengguna jalan, termasuk warga yang bergantung pada angkutan umum.

Penyesuaian Anggaran Menjadi Titik Penting

Rencana pemanggilan pemerintah Kabupaten Garut ke Bandung menempatkan perubahan APBD 2026 sebagai tahap krusial. Pembahasan itu akan menentukan apakah kebutuhan pembangunan jalan dapat memperoleh porsi yang lebih besar dari rancangan awal.

Pemprov Jawa Barat menekankan perlunya jaminan atas hak warga Garut untuk menikmati jalan yang memadai dan mulus. Fokus tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa penggunaan APBD harus memberi perhatian yang cukup pada persoalan mendasar yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dengan alokasi pembangunan jalan yang saat ini berada pada angka Rp80 miliar, tuntutan penyesuaian anggaran menjadi semakin relevan. Pemerintah Kabupaten Garut kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan perencanaan fiskal 2026 dengan kondisi akses jalan dan aspirasi warga yang telah lama menunggu perbaikan.