Kemenhub: Integrasi transportasi umum bertarif Rp10.000 masih berlaku
Latest Program – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi, menyatakan kebijakan penggabungan tarif transportasi umum di DKI Jakarta dengan batas harga maksimal Rp10.000 tetap berlaku. Kebijakan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk bepergian dengan biaya lebih rendah, sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan. Dedy menekankan bahwa aturan ini telah dijalankan secara konsisten sejak diterapkan, dan masih aktif hingga kini.
Integrasi Moda Transportasi Umum
Skema integrasi tarif ini mencakup empat layanan utama, yaitu Mikrotrans, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini memungkinkan penumpang mengganti moda transportasi dalam satu perjalanan tanpa harus membayar ulang setiap kali beralih. Dedy menjelaskan, dengan sistem ini, pengguna bisa mengakses berbagai jenis transportasi umum dalam rentang waktu tiga jam, terutama pada jam sibuk pagi.
“Itu sudah jalan, dan sampai sekarang juga tetap dilaksanakan,” ujar Dedy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Skema tersebut memastikan masyarakat dapat mengubah dari satu moda ke moda lainnya dengan tarif maksimal Rp10.000, terlepas dari jarak tempuh.
Dengan tarif terjangkau, kebijakan ini diharapkan mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih luas. Pasalnya, sebelumnya biaya perjalanan antarmoda bisa mencapai puluhan ribu rupiah, terutama untuk rute yang jauh. Misalnya, perjalanan menggunakan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi dan Jakarta biasanya memakan biaya Rp20.000. Namun, dengan integrasi ini, tarif bisa ditekan menjadi Rp10.000 dalam waktu tiga jam.
Keuntungan dan Perhitungan Tarif
Sistem ini dirancang untuk memastikan pengguna mendapatkan tarif yang optimal selama periode tertentu. Dedy menyebutkan, pengaturan tiga jam pagi (jam 6 hingga jam 9) memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta. Misalnya, seseorang dari Bekasi bisa naik LRT ke Dukuh Atas, lalu beralih ke Transjakarta ke kota, tanpa mengurangi jumlah tarif yang diperlukan. Total biaya tetap dihitung sebagai Rp10.000 selama memenuhi kondisi waktu.
“Artinya begini, apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu tiga jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans dan itu dihitung hanya Rp10.000,” tambahnya.
Keuntungan utama dari skema ini adalah penghematan biaya. Dedy menyoroti bahwa tarif terintegrasi lebih murah dibandingkan membeli tiket secara parsial untuk setiap moda. Misalnya, penggunaan MRT Jakarta dan Transjakarta dalam satu perjalanan bisa lebih ekonomis daripada membeli tiket masing-masing. Keberlanjutan kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik transportasi umum di tengah persaingan dengan kendaraan pribadi.
Sistem Pembayaran Terintegrasi
Untuk memudahkan penggunaan skema ini, pembayaran dilakukan melalui kartu uang elektronik yang terhubung ke sistem JakLingko. Dedy menjelaskan, mekanisme tap-in dan tap-out otomatis memungkinkan perpindahan antarmoda diakui secara real-time. Sistem ini beroperasi tanpa perlu intervensi manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan.
“Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya,” ucapnya. Dedy menambahkan, pengguna bisa memanfaatkan berbagai jenis kartu e-money seperti JakLingko, sehingga pilihan pembayaran lebih fleksibel.
Salah satu contoh penerapan adalah ketika penumpang naik LRT Jakarta dari Bekasi, lalu beralih ke Transjakarta. Selama tiga jam dari jam 6 pagi, biaya maksimal tetap Rp10.000. Keberhasilan skema ini ditandai oleh pengurangan biaya yang signifikan, terutama untuk rute yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
Upaya Meningkatkan Penggunaan Transportasi Umum
Kebijakan integrasi tarif ini telah diterapkan sejak 2022 sebagai bagian dari strategi Kemenhub untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Dedy menyebutkan, integrasi ini bukan hanya mengurangi biaya, tetapi juga memperkuat keterhubungan antar moda. “Tiga jam, biasanya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau mau merasakan, sekarang menggunakan kartu uang elektronik kartu apa saja e-money, berangkat jam 6 tapi pindah moda misalkan dari Bekasi naik LRT Bekasi terus turun di Dukuh Atas mau ke kota tinggal naik Transjakarta, pindah halte itu selama tiga jam maksimal Rp10.000,” katanya.
Manfaat kebijakan ini juga mencakup peningkatan kualitas mobilitas masyarakat, terutama di area yang padat. Integrasi tarif mendorong lebih banyak orang menggunakan transportasi umum sebagai alternatif transportasi pribadi, yang seringkali lebih mahal. Dedy berharap kebijakan ini mampu mengurangi kemacetan di Ibu Kota dan membantu pengelolaan lingkungan secara lebih bijak.
Kebijakan integrasi tarif ini diharapkan menjadi bagian dari langkah strategis Kemenhub untuk menyelesaikan masalah transportasi. Dengan pembayaran yang otomatis dan tarif yang terjangkau, masyarakat di Jakarta kini memiliki pilihan yang lebih baik untuk bepergian. Selain itu, Dedy menyebutkan bahwa skema ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup lebih banyak moda transportasi, termasuk angkutan kota lainnya di luar DKI Jakarta.
Implementasi kebijakan ini juga memerlukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak pengelola badan usaha milik daerah. Dedy menegaskan bahwa pengintegrasian layanan ini bisa terus dipertahankan jika masyarakat terus memanfaatkannya. “Kita perlu memastikan kebijakan ini berjalan baik, karena manfaatnya sangat besar untuk kota besar seperti Jakarta,” tambahnya.
Seiring waktu, Kemenhub juga terus memantau dampak dari kebijakan ini. Dedy menyatakan bahwa data penggunaan transportasi umum menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada jam sibuk pagi. Integrasi tarif Rp10.000 menjadi salah satu langkah kunci dalam upaya mengubah pola transportasi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi yang terpadu.
