Pakar nilai APBN masih tangguh hadapi lonjakan harga minyak dunia

APBN 2026 Dinilai Masih Memiliki Daya Tahan di Tengah Gejolak Harga Minyak

Atapkitadonasi.com – Lonjakan harga minyak dunia belum serta-merta membuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 runtuh. Peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, melihat ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat, meski pemerintah perlu lebih waspada terhadap tekanan subsidi energi pada sisa tahun berjalan.

Ketahanan tersebut terutama ditopang proyeksi defisit APBN yang masih berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, ruang yang tersedia tidak besar sehingga kenaikan harga minyak perlu dipantau secara ketat, khususnya karena dampaknya dapat langsung menjalar ke biaya penyediaan BBM dan LPG bersubsidi.

“APBN masih tangguh untuk tahun ini (2026), defisit diperkirakan 2,85 persen PDB, di bawah batas 3 persen,” ujar Yayan.

Dengan proyeksi defisit 2,85 persen PDB, sisa ruang menuju batas maksimal 3 persen diperkirakan sekitar Rp39 triliun. Nilai tersebut menjadi bantalan penting bagi pemerintah untuk menyerap perubahan kondisi global. Meski begitu, kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel saja diperkirakan dapat menggerus lebih dari separuh ruang fiskal tersebut.

Pergerakan ICP Berubah Tajam Sepanjang Tahun

Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) memperlihatkan perubahan yang cukup tajam sejak awal 2026. Pada Januari, ICP tercatat 64,41 dolar AS per barel. Angkanya kemudian naik menjadi 68,79 dolar AS per barel pada Februari dan melonjak ke 102,26 dolar AS per barel pada Maret.

Kenaikan berlanjut pada April, ketika ICP mencapai 117,31 dolar AS per barel. Setelah itu, harga mulai terkoreksi menjadi 106,56 dolar AS pada Mei, lalu turun lebih dalam ke 83,45 dolar AS pada Juni dan 81,68 dolar AS pada Juli. Pada Agustus, ICP kembali meningkat hingga 89,43 dolar AS per barel.

Untuk September, Yayan memperkirakan ICP berada di kisaran 100 dolar AS hingga 104 dolar AS per barel. Perhitungan itu mengacu pada harga Brent pada September serta selisih Brent dan ICP yang berada sekitar 1,9 dolar AS per barel.

“Oleh karena itu, rata-rata ICP Januari–September sekitar 90,6 dolar AS per barel, 29 persen di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel,” kata Yayan.

Perbedaan antara rata-rata ICP dan asumsi APBN penting dicermati karena harga minyak tidak hanya berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor migas. Kenaikan harga juga meningkatkan biaya yang harus ditanggung untuk menjaga harga sejumlah komoditas energi bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Tekanan Terbesar Berasal dari Subsidi Solar

Yayan memperkirakan kebutuhan subsidi untuk pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar Rp426 triliun. Perhitungan ini berasal dari selisih harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat, yang kemudian dikalikan dengan volume penyaluran.

Dari total tersebut, subsidi pertalite diproyeksikan mencapai Rp122 triliun. Beban subsidi solar diperkirakan menjadi yang terbesar, yakni Rp206 triliun, sedangkan kebutuhan subsidi LPG 3 kilogram berada di kisaran Rp98 triliun.

Posisi solar sebagai komponen dengan tekanan paling tinggi tidak semata-mata dipicu kenaikan harga minyak mentah. Harga produk solar olahan di pasar Asia disebut meningkat jauh lebih cepat dibandingkan harga minyak mentah. Kondisi itu membuat selisih antara harga keekonomian dan harga jual solar semakin melebar.

Pada periode Agustus hingga Desember, subsidi per liter solar diperkirakan naik ke rentang Rp11.100 sampai Rp12.600. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat rencana subsidi APBN yang ditetapkan sebesar Rp5.150 per liter.

Tekanan ini menunjukkan bahwa pengelolaan subsidi energi bukan hanya persoalan harga minyak internasional. Volume penyaluran, ketepatan penerima, dan perbedaan harga antarproduk energi juga menentukan seberapa besar beban yang akhirnya masuk ke anggaran negara.

Cadangan Fiskal dan Penyaluran Tepat Sasaran

Untuk menghadapi risiko pada akhir tahun, Yayan mendorong pemerintah menempatkan sebagian tambahan penerimaan dari harga komoditas sebagai cadangan. Langkah tersebut dapat membantu APBN memiliki ruang respons bila harga minyak kembali bergerak naik secara tajam.

“Yang sebaiknya dilakukan untuk jangka pendek adalah menyisihkan sebagian tambahan penerimaan dari harga komoditas sebagai cadangan menghadapi guncangan minyak akhir tahun. Perketat penyaluran solar dan LPG 3 kg agar volume tidak terus melampaui kuota,” ujar dia.

Pengawasan penyaluran solar dan LPG 3 kilogram menjadi bagian penting dari upaya menjaga subsidi tetap sesuai sasaran. Ketika volume penggunaan melampaui kuota, beban anggaran berpotensi membesar meskipun harga energi global tidak mengalami kenaikan baru.

Dalam jangka menengah, penajaman sasaran subsidi energi perlu mendapat perhatian lebih besar, terutama pada solar. Kebijakan subsidi pada dasarnya dirancang untuk membantu kelompok yang membutuhkan, sehingga ketepatan distribusi menentukan efektivitas perlindungan sosial sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

APBN 2026 masih dinilai memiliki kemampuan menghadapi gejolak minyak dunia. Namun, ruang fiskal yang tersisa mengharuskan pengelolaan subsidi, cadangan penerimaan, dan pengendalian penyaluran energi dilakukan secara disiplin agar tekanan harga global tidak berkembang menjadi beban yang lebih berat bagi anggaran negara.