Pertamina Patra Niaga tegaskan siap pasok BBM subsidi ke Muna Barat

Kekurangan Pasokan BBM Subsidi di Muna Barat Memicu Tindakan Langsung dari Pusat

Atapkitadonasi.com – Kabupaten Muna Barat, yang baru beberapa tahun berdiri sebagai daerah otonom di Sulawesi Tenggara, menghadapi persoalan energi yang cukup serius. Kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah tersebut jauh melampaui jumlah yang benar-benar diterima masyarakat. Data yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan selisih mencolok: permintaan Pertalite mencapai sekitar 14 juta liter per tahun, sementara pasokan yang tiba di lapangan tidak lebih dari 2 juta liter. Kondisi serupa terjadi pada solar subsidi, dengan kebutuhan tahunan sekitar 17 juta liter berhadapan dengan penerimaan yang juga hanya sedikit di atas 2 juta liter. Kesenjangan sebesar itu berarti sebagian besar warga yang berhak menikmati subsidi energi praktis tidak terlayani.

Respons terhadap persoalan ini datang cepat. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman melakukan inspeksi mendadak ke salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kambara, Kabupaten Muna Barat. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso. Sidak itu menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk menegaskan komitmen penyaluran BBM subsidi ke daerah yang selama ini kekurangan.

Pertamina Patra Niaga: Siap Pasok Setelah Kuota Ditetapkan

Alimuddin Baso menyatakan bahwa perusahaan siap memenuhi kebutuhan BBM subsidi Muna Barat, dengan satu syarat administratif: pemerintah bersama BPH Migas terlebih dahulu menetapkan besaran kuota yang menjadi dasar distribusi. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki profil konsumsi energi yang berbeda, sehingga mekanisme penyaluran tidak bisa diseragamkan tanpa melalui asesmen kebutuhan lokal.

“Bisa (memasok kebutuhan BBM subsidi bagi Muna Barat), (tetapi) setelah diputuskan oleh pemerintah bersama BPH Migas (mengenai kuotanya),” ujar Alimuddin di Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Sabtu.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala BPH Migas telah menyampaikan rencana pengalokasian kuota tertentu yang berbasis pada penilaian kebutuhan yang diharapkan pemerintah daerah. Dengan kata lain, angka kuota bukan ditetapkan secara sepihak oleh satu lembaga, melainkan hasil kalkulasi bersama yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPH Migas bahwa akan ada pengalokasian untuk kuota tertentu. Tentu berbasis assessment atas kebutuhan yang diharapkan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

Edukasi Publik dan Peran Pengawasan Daerah

Di luar persoalan kuantitas pasokan, Pertamina Patra Niaga juga menyoroti dimensi kualitas penggunaan BBM subsidi. Perusahaan berkomitmen memperkuat edukasi kepada masyarakat agar bahan bakar bersubsidi benar-benar dikonsumsi oleh pihak yang berhak dan untuk keperluan yang sesuai peruntukan. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dinilai krusial: selain mengawasi rantai distribusi, pemda diharapkan menjadi bagian dari ekosistem yang membangun kesadaran kolektif agar penyaluran berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

“Yang terpenting memberikan edukasi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dan pengendalian tentu kami harapkan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi bagian dari ekosistem untuk membangun kesadaran bersama,” kata Alimuddin.

Kolaborasi empat pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga—diharapkan meningkatkan efektivitas pengendalian distribusi. Tujuannya sederhana: memastikan manfaat subsidi energi dari negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan bocor ke pihak yang tidak memenuhi syarat.

Langkah Konkret Pemkab Muna Barat: Pemetaan dan Penambahan SPBU

Di sisi pemerintah daerah, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan pemetaan kebutuhan BBM subsidi secara rinci. Selain itu, pemerintah kabupaten juga mengkaji kemungkinan penambahan SPBU penyalur agar kapasitas distribusi tidak lagi menjadi bottleneck. Hasil pemetaan dan rencana penambahan infrastruktur tersebut akan disampaikan kepada BPH Migas serta Kementerian ESDM sebagai dasar evaluasi ulang alokasi kuota.

“Kami akan rapatkan sehingga nanti kami bisa memutuskan apa yang akan kami tambah, kemudian kuotanya apakah masih cukup atau ditambah itu nanti akan kami tindak lanjuti dalam satu, dua minggu ke depan,” tambah Darwin.

Timeline satu hingga dua minggu yang disebutkan Darwin menunjukkan urgensi persoalan. Bagi masyarakat Muna Barat yang selama ini harus berbagi pasokan BBM subsidi yang jauh di bawah kebutuhan, setiap minggu keterlambatan berarti antrean lebih panjang, biaya transportasi yang membengkak, dan potensi kelangkaan di tingkat ritel. Penambahan SPBU penyalur, jika terealisasi, juga akan memperpendek jarak tempuh warga menuju titik pengisian, mengurangi beban logistik, dan membuka ruang bagi pengawasan distribusi yang lebih ketat.

Secara lebih luas, kasus Muna Barat menggarisbawahi tantangan yang dihadapi daerah-daerah baru di Indonesia: infrastruktur energi sering kali belum mengikuti kecepatan pembentukan wilayah administratif. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data, kesenjangan pasokan BBM subsidi berisiko menjadi masalah struktural yang membebani ekonomi lokal dan memperlebar ketimpangan akses energi antarwilayah.