Aprindo Usulkan Pemangkasan Rantai Pasok Beras Fortifikasi
Topics Covered – Dalam upayanya meningkatkan aksesibilitas beras fortifikasi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengajukan saran untuk memperpendek jalur distribusi produk tersebut. Tujuannya adalah menekan biaya penjualan, agar beras yang dikaya selama ini bisa dijangkau oleh lebih banyak masyarakat. Direktur Eksekutif Aprindo, Dasep Suryanto, menyampaikan usulan ini selama diskusi panel bertajuk “Membuat Beras Fortifikasi Lebih Terjangkau di Pasar Ritel” di Jakarta, Rabu. Menurut Dasep, memperpendek rantai pasok dapat mengurangi pengeluaran yang terjadi di tengah proses distribusi, karena semakin panjang rantaipasok, semakin tinggi pula biaya logistik.
Langkah untuk Menekan Biaya Distribusi
Dasep menekankan bahwa hubungan langsung antara pabrik beras fortifikasi dengan toko modern bisa menjadi solusi. “Kami akan mendukung aspek distribusi agar jejak pasokannya tidak terlalu panjang, karena jika semakin panjang, prosesnya akan semakin mahal,” katanya. Ia menjelaskan, dengan memperkuat kemitraan antara penggilingan padi dan peritel, biaya yang dikeluarkan bisa ditekan secara signifikan. Ini akan membuat harga beras fortifikasi lebih kompetitif, serta meningkatkan daya jangkau bagi konsumen yang memiliki anggaran terbatas.
“Kita ingin masyarakat dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau,” ujar Dasep.
Menurut Dasep, harga beras fortifikasi di pasar ritel modern saat ini bervariasi antara Rp90 ribu hingga Rp130 ribuan per kemasan lima kilogram. “Di ritel, kita kesulitan memperoleh beras premium. Yang ada justru banyak beras fortifikasi, namun harganya masih cukup beragam,” tambahnya. Dasep mengungkapkan, rentang harga ini menjadi tantangan bagi peritel yang ingin memasarkan produk bernutrisi secara efektif. Kebutuhan akan beras fortifikasi yang terjangkau semakin mendesak, terutama mengingat konsumsi beras di Indonesia mencapai sekitar 87 kg per kapita per tahun. Hal ini menjadikan beras sebagai media fortifikasi yang efektif, karena tidak perlu mengubah pola konsumsi sehari-hari.
Peran Badan Pangan Nasional
Usulan Aprindo sejalan dengan perhatian Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang telah mendorong pengawasan harga beras fortifikasi. Bapanas menekankan bahwa beras fortifikasi harus tetap terjangkau, sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya tanpa mengorbankan kualitas. Pemerintah juga memastikan bahwa beras menjadi pilihan utama dalam program pemberdayaan gizi, karena keberadaannya yang dominan dalam diet sehari-hari.
Sementara itu, Bapanas meminta dukungan dari seluruh rantai pasok, mulai dari penggilingan beras, hingga pengawasan mutu produk. “Kesiapan seluruh pihak dalam ekosistem pasokan adalah kunci untuk memperluas akses terhadap beras fortifikasi,” jelas Dasep. Ia menambahkan bahwa pemangkasan rantai distribusi bukan hanya soal biaya, tetapi juga efisiensi dalam mencapai konsumen. Dengan mengurangi lapisan distributor, proses penyampaian produk bisa lebih cepat, sehingga meminimalkan risiko kerusakan dan pemborosan.
Regulasi dan Kapasitas Industri
Menurut Mirza Muttaqien, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, fondasi regulasi untuk beras fortifikasi telah cukup kuat. Ia menyebut pemerintah telah menerbitkan berbagai standar, termasuk SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk kernel beras fortifikasi. “Regulasi ini memberikan pedoman jelas bagi pelaku usaha dalam pengembangan beras bernutrisi,” tutur Mirza. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempercepat adopsi produk tersebut dan memperluas pasar.
“Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mempercepat adopsinya, memperluas pasarnya, dan memperbesar dampaknya bagi masyarakat,” kata Mirza.
Mirza menyoroti bahwa industri dalam negeri mulai memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk kernel beras fortifikasi (FRK). Kapasitas produksi FRK saat ini mencapai sekitar 1.000 ton per bulan, yang bisa diubah menjadi 100.000 ton beras fortifikasi apabila dicampurkan dengan beras sosoh dalam proporsi 1 persen FRK dan 99 persen beras biasa. “Kapasitas ini membuktikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar sendiri,” ujarnya.
Kolaborasi untuk Membentuk Ekosistem yang Solid
Dalam rangka mewujudkan distribusi yang lebih efektif, Mirza menegaskan bahwa kolaborasi antarpihak perlu ditingkatkan. “Kerja sama antara pemerintah, penggilingan padi, produsen FRK, dan peritel adalah kunci untuk memperluas akses,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kesinambungan dari hulu hingga hilir harus dipertahankan agar kualitas produk tetap terjaga, sementara biaya produksi bisa dikurangi.
Aprindo juga berharap adanya kebijakan yang menjaga harga beras fortifikasi agar tidak terlalu berbeda antarproduk dengan kandungan gizi serupa. “Masyarakat perlu memahami manfaat beras fortifikasi, tetapi keputusan pembelian tidak hanya berdasarkan harga,” ungkap Dasep. Ia menyarankan bahwa peritel dapat berperan dalam edukasi konsumen, sehingga permintaan terhadap beras bernutrisi bisa meningkat.
Menurut Mirza, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih perlu percepatan. “Beras fortifikasi sudah siap, tetapi masalahnya adalah bagaimana menjangkau masyarakat secara luas,” katanya. Ia menyebut bahwa ekosistem distribusi yang kuat akan membantu mengurangi kesenjangan harga, sehingga produk tersebut bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Dengan memperbesar volume produksi dan menekan biaya logistik, harga beras fortifikasi diprediksi akan semakin kompetitif.
Selain itu, Aprindo mengusulkan peran pemerintah dalam meninjau kembali mekanisme distribusi. “Bahan baku seperti FRK harus bisa bergerak cepat ke konsumen, sehingga tidak ada kesenjangan yang berlebihan,” tambah Dasep. Ia berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan beras fortifikasi secara merata, termasuk di daerah-daerah yang masih kesulitan mengaksesnya.
Langkah-langkah ini di
