Komisi VII DPR-Sucofindo dorong percepat sertifikasi SNI UMKM Kaltim

Percepatan Sertifikasi SNI Didorong untuk UMKM Kalimantan Timur

Atapkitadonasi.com – Produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalimantan Timur didorong agar lebih cepat memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat mutu produk lokal, meningkatkan kepercayaan pembeli, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional.

Dorongan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Balikpapan pada Jumat. Kegiatan itu melibatkan PT Sucofindo (Persero), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Kota Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan bahwa standar mutu bukan sekadar dokumen pelengkap bagi pelaku usaha. Sertifikat menjadi salah satu pijakan penting agar barang yang diproduksi UMKM dapat memenuhi persyaratan pasar yang lebih besar dan bersaing dengan produk dari luar daerah maupun luar negeri.

“Salah satu pelaku usaha bahkan mencatatkan peningkatan omzet penjualan lebih dari 70 persen setelah produknya berhasil mengantongi sertifikasi standar,” ujar Chusnunia.

Sertifikasi dan Kepercayaan Pasar

Penerapan standar mutu dinilai dapat memberi dampak langsung pada perkembangan usaha. Ketika produk telah melalui proses pengujian dan memenuhi ketentuan yang berlaku, konsumen memiliki dasar lebih kuat untuk mempercayai kualitas, keamanan, serta konsistensi barang yang dibeli.

Bagi UMKM, SNI juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperbaiki tata kelola produksi. Proses menuju sertifikasi mendorong pelaku usaha memperhatikan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pengendalian kualitas. Perbaikan pada setiap tahap tersebut berpotensi membuat produk lebih siap memasuki saluran distribusi yang lebih luas.

Komisi VII DPR RI tidak hanya menaruh perhatian pada pelaku usaha mikro dan kecil. Industri berskala menengah juga menjadi fokus karena sektor ini mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus memiliki keluwesan untuk berkembang mengikuti kebutuhan pasar.

Penguatan industri menengah dipandang relevan bagi daerah yang ingin memperluas aktivitas ekonomi berbasis produk bernilai tambah. Ketika usaha lokal dapat bertumbuh secara berkelanjutan, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja, pemasok, dan jaringan pendukung di sekitarnya.

Biaya Uji dan Ketersediaan Laboratorium Masih Menjadi Kendala

Meski manfaat sertifikasi cukup besar, prosesnya masih menghadapi hambatan di sejumlah daerah. Chusnunia menyampaikan bahwa biaya pengujian serta keterbatasan fasilitas laboratorium merupakan persoalan yang perlu ditangani agar UMKM tidak tertinggal dalam pemenuhan standar.

Pengujian laboratorium menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan mutu. Namun, biaya dan akses layanan dapat menjadi beban bagi usaha yang masih berada pada tahap awal pertumbuhan. Karena itu, percepatan sertifikasi perlu diiringi pendampingan yang praktis dan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran.

Direktur Operasi PT Sucofindo Dani Pramantyo menyatakan perusahaan siap mendukung pelaku usaha melalui layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, serta konsultasi teknis. Pendampingan tersebut diharapkan membantu UMKM memahami tahapan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi.

Sucofindo juga mengoptimalkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu meringankan biaya pengujian laboratorium bagi UMKM yang memiliki potensi berkembang. Dukungan ini dapat memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mengalokasikan sumber daya mereka pada peningkatan kapasitas produksi dan mutu barang.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, BSN, dan BUMN menunjukkan bahwa penguatan standar produk tidak dapat dibebankan hanya kepada pelaku UMKM. Perlu ada ekosistem yang menyediakan informasi, fasilitas pengujian, konsultasi, dan skema bantuan yang mudah dijangkau.

Sinergi tersebut diharapkan menciptakan kepastian hukum bagi produk yang beredar di pasar. Standar yang diterapkan secara konsisten juga dapat membantu menjaga pasar domestik dari masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan mutu.

Bagi konsumen, keberadaan standar memberi perlindungan tambahan dalam memilih produk. Sementara bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap standar dapat menjadi modal untuk membangun reputasi dan mempertahankan kualitas saat skala produksi meningkat.

Percepatan sertifikasi SNI bagi UMKM Kalimantan Timur pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar. Dengan akses pengujian yang lebih terbuka, biaya yang lebih terjangkau, dan pendampingan teknis yang memadai, lebih banyak usaha diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan.