Pertamina siapkan biometrik untuk subsidi BBM dan elpiji

Pertamina Kembangkan Biometrik untuk Penyaluran BBM dan Elpiji Bersubsidi

Atapkitadonasi.com – Pertamina Patra Niaga tengah menyiapkan pemanfaatan biometrik dan penguatan data sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi energi diterima oleh kelompok yang berhak. Pengembangan ini mencakup pembelian elpiji tabung 3 kilogram serta penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar.

Langkah tersebut menjadi penting di tengah besarnya porsi anggaran negara untuk subsidi energi. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi senilai Rp210,1 triliun. Angka itu setara dengan 65,87 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp318,9 triliun. Jika ditambah kompensasi, dana yang disiapkan pemerintah untuk menopang ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Transaksi Elpiji 3 Kg Menuju Verifikasi Biometrik

Untuk pembelian elpiji bersubsidi, Pertamina telah menggunakan Merchant Apps Pertamina atau MAP. Melalui sistem tersebut, pembeli elpiji 3 kg perlu memasukkan nomor induk kependudukan saat melakukan transaksi. Data ini menjadi salah satu dasar pencatatan distribusi di tingkat konsumen.

Tahap berikutnya adalah pengembangan verifikasi biometrik bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Sistem ini masih diuji sebelum diterapkan secara lebih luas dalam transaksi elpiji bersubsidi.

“Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji,” kata Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.

Penggunaan biometrik berpotensi menambah lapisan verifikasi identitas dibandingkan sekadar pencatatan NIK. Dalam konteks subsidi, pencocokan identitas diperlukan agar transaksi dapat dikaitkan dengan konsumen yang terdaftar, sekaligus membantu mengurangi ruang bagi pembelian yang tidak sesuai peruntukan.

“Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik,” ujarnya.

Pertamina belum menyatakan kapan teknologi tersebut akan diterapkan secara penuh. Eko menegaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg dengan sistem biometrik masih berada pada fase pengujian. Artinya, proses evaluasi teknis dan kesiapan pelaksanaan masih menjadi bagian dari pengembangan program.

Data Kendaraan untuk Pertalite dan Biosolar

Di sektor BBM subsidi, mekanisme yang digunakan saat ini berbeda. Pertamina memanfaatkan kode batang melalui aplikasi MyPertamina untuk transaksi Pertalite dan Biosolar. Penggunaan kode tersebut berkaitan dengan pencatatan pembelian kendaraan yang memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi.

Selain pengembangan sistem transaksi, Pertamina juga bekerja dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan. Pembaruan dan penyelarasan data dibutuhkan karena kebijakan penyaluran subsidi tidak hanya menyangkut ketersediaan produk di lapangan, tetapi juga penetapan siapa yang dapat membeli dan kendaraan apa yang masuk dalam kategori penerima.

Pengaturan lebih lanjut masih menunggu keputusan pemerintah. Opsi yang sedang menjadi perhatian mencakup pengaturan melalui kelompok desil masyarakat atau pengelompokan berdasarkan tipe kendaraan. Desil digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat dalam pembagian tingkat kesejahteraan, sehingga validitas datanya akan sangat menentukan ketepatan sasaran kebijakan.

“Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” kata Eko.

Bagi masyarakat, perubahan mekanisme penyaluran berarti pentingnya memastikan data identitas dan data kendaraan tercatat dengan benar dalam sistem yang digunakan. Ketelitian data menjadi faktor utama agar penerapan teknologi verifikasi tidak justru menimbulkan kendala bagi penerima subsidi yang memang memenuhi ketentuan.

Validasi Data Desil Masih Berjalan

Pemerintah juga belum menetapkan pembatasan penyaluran Pertalite untuk kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa langkah tersebut masih bergantung pada proses validasi data.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan klasifikasi desil masyarakat benar-benar akurat sebelum digunakan sebagai dasar pengaturan pembelian Pertalite bersubsidi. Ketepatan pembagian kelompok penerima menjadi hal krusial karena kebijakan subsidi dirancang untuk membantu pihak yang membutuhkan, bukan untuk memperluas manfaat bagi kelompok yang dinilai lebih mampu.

Pembaruan data juga akan menentukan sejauh mana pengendalian distribusi dapat dilakukan secara adil. Sistem digital, kode batang, pencatatan NIK, dan rencana biometrik pada akhirnya memerlukan basis data yang selaras agar tujuan subsidi tepat sasaran dapat dicapai.

Pengembangan yang dilakukan Pertamina menunjukkan bahwa penyaluran energi bersubsidi bergerak menuju proses yang semakin berbasis identitas dan data transaksi. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap akan bergantung pada arahan pemerintah, hasil pengujian teknologi, serta penyelesaian validasi data penerima manfaat dan kendaraan yang berhak memperoleh subsidi.