Prabowo akan luncurkan PLTS 100 GWp di Bali untuk perkuat kemandirian energi

Prabowo Luncurkan PLTS 100 GWp di Bali untuk Kemandirian Energi

Atapkitadonasi.com – Prabowo akan luncurkan PLTS 100 GWp secara resmi di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa. Peresmian tersebut menandai pergeseran fundamental dalam arsitektur energi Indonesia yang selama beberapa dekade masih bergantung pada minyak, gas, dan batu bara. Pemerintah memosisikan proyek ini sebagai tulang punggung Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, sebuah kerangka kebijakan yang bertujuan memangkas ketergantungan bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik di seluruh kepulauan.

Target Waktu dan Penghematan Biaya

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan kapasitas surya hingga rampung pada tahun 2029. Estimasi efisiensi biaya listrik yang dihasilkan dari program ini mencapai Rp73,9 triliun per tahun, angka yang mencerminkan selisih biaya operasi antara pembangkit fosil dan panel surya yang biaya pemeliharaannya jauh lebih rendah.

“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).”

Strategi substitusi langsung yang digariskan untuk 2026—penambahan 30 GWp surya beriringan dengan penghapusan 13 GW diesel—berarti setiap megawatt baru yang tersambung ke jaringan secara otomatis menggantikan megawatt diesel yang dikecualikan. Pendekatan ini sekaligus menekan emisi karbon dan volatilitas harga bahan bakar impor.

Potensi Geografis dan Kesenjangan Realisasi

Indonesia menempati posisi strategis di antara wilayah beriradiasi surya tertinggi di Asia Tenggara, dengan total potensi energi surya diperkirakan sekitar 3.294 GWp. Namun hingga April 2026, kapasitas terpasang PLTS baru menyentuh sekitar 1,5 GWp, yakni kurang dari satu per seribu potensi yang tersedia. Kesenjangan inilah yang mendorong percepatan pembangunan dalam skala masif.

Untuk mengelola transisi secara terukur, program surya 100 GWp dipecah ke dalam tiga tahap: tahap pertama 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp. Pembagian bertahap memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan rantai pasok, infrastruktur transmisi, serta kapasitas teknis operator pada setiap fase.

Progres 2025 dan Ekspansi 2026 ke Wilayah 3T

Sebelum peluncuran skala nasional, pemerintah telah mencatat kemajuan konkret sepanjang 2025. Sebanyak 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berhasil dibangun—terdiri atas 12 unit PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)—dengan total nilai investasi Rp103,3 miliar. Fasilitas-fasilitas tersebut kini melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum di berbagai pelosok.

Masuk tahun 2026, skala pembangunan diperluas secara signifikan. Prasetyo mengungkapkan bahwa 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sedang dikerjakan untuk menjangkau 4.259 rumah tangga dengan alokasi anggaran Rp450,2 miliar. Di samping itu, tiga lokasi PLTMH tambahan disiapkan bagi 464 rumah tangga senilai Rp50,4 miliar. Program listrik desa secara keseluruhan telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi, dan 220.845 rumah tangga tidak mampu telah menerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang membebaskan mereka dari biaya pemasangan awal.

Dampak Ekonomi dan Penciptaan Green Jobs

Dimensi ekonomi program ini melampaui penghematan biaya operasional semata. Prasetyo memproyeksikan bahwa investasi pada pembangkit, sistem penyimpanan baterai, dan jaringan transmisi akan menjadi mesin pertumbuhan baru. Penguatan industri surya fotovoltaik (PV) dalam negeri diharapkan mengurangi impor modul dan komponen, sekaligus membangun ekosistem manufaktur lokal.

“Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.”

Proyeksi 1,7 juta lapangan kerja dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menempatkan sektor energi terbarukan sebagai salah satu penggerak utama penyerapan tenaga kerja nasional, dengan lebih dari 760 ribu posisi yang berpotensi berstatus green jobs.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan program PLTS 100 GWp ditargetkan rampung? Presiden menginstruksikan agar seluruh kapasitas 100 GWp selesai dibangun pada tahun 2029, dengan tahap pertama (17 GWp) dimulai lebih awal.

Berapa penghematan biaya listrik yang diproyeksikan? Estimasi efisiensi biaya mencapai Rp73,9 triliun per tahun setelah seluruh kapasitas surya menggantikan pembangkit fosil yang sebelumnya beroperasi.

Bagaimana program ini menjangkau wilayah terpencil? Untuk wilayah 3T, pemerintah mengalokasikan 39 lokasi PLTS Terpadu (4.259 rumah tangga, Rp450,2 miliar) dan tiga lokasi PLTMH (464 rumah tangga, Rp50,4 miliar) pada tahun 2026, di samping program BPBL yang telah membantu 220.845 rumah tangga tidak mampu.

Berapa potensi surya Indonesia yang belum dimanfaatkan? Total potensi nasional diperkirakan sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp—artinya lebih dari 99,9 persen potensi masih belum terealisasi.