Advokat: RUU Perampasan Aset harus perjelas “pidana ekonomi lainnya”

Rumusan tindak pidana ekonomi dalam RUU Perampasan Aset diminta lebih tegas

Atapkitadonasi.com – Praktisi hukum Amin Fahrudin menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masih memerlukan penegasan, khususnya pada frasa “tindak pidana ekonomi lainnya”. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) draf RUU dan dinilai perlu dirumuskan secara lebih pasti agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Pandangan itu disampaikan Amin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa pembentukan norma pidana harus berpegang pada asas legalitas, sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki batas yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikenai perampasan aset.

“Kita diajarkan asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Itu kan artinya tidak ada delik, tidak ada pemidanaan sebelum diundangkan terlebih dahulu, Pak. Jadi, ini asas legalitas,” kata Amin.

Potensi ketidakpastian hukum

Frasa yang bersifat terbuka dalam undang-undang pidana dapat memunculkan penafsiran yang beragam. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, istilah “tindak pidana ekonomi lainnya” dinilai belum memberikan batasan yang cukup mengenai jenis kejahatan yang dimaksud, ruang lingkupnya, serta dasar penerapan tindakan perampasan.

Amin memandang pengaturan semacam itu berisiko menghadirkan ketidakpastian hukum. Kejelasan norma menjadi penting karena perampasan aset menyangkut hak kepemilikan dan dapat berdampak besar terhadap pihak yang terkait dengan perkara pidana. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu menghindari rumusan yang terlalu luas atau dapat berkembang tanpa batas yang terukur.

Ia mendorong agar kategori tindak pidana ekonomi tersebut dijelaskan langsung dalam batang tubuh undang-undang. Jika perinciannya belum dapat dibuat secara tegas dan pasti, ketentuan itu sebaiknya tidak dipertahankan dalam rumusan pasal.

Pilihan untuk menjabarkan makna frasa tersebut hanya pada bagian penjelasan undang-undang juga dipandang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Penjelasan memang dapat membantu memahami maksud pembentuk undang-undang, tetapi kedudukannya sebagai landasan norma dapat menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum.

“Apakah penjelasan dari batang tubuh pasal itu merupakan norma dalam sebuah undang-undang? Ini kan perdebatan,” katanya.

Usulan memasukkan 13 jenis tindak pidana

Untuk memperjelas cakupan pengaturan, Amin mengusulkan agar 13 jenis tindak pidana yang akan dimuat dalam RUU Perampasan Aset ditempatkan dalam bagian yang mengatur tindak pidana ekonomi. Penyebutan secara spesifik dapat membuat pembaca undang-undang mengetahui secara langsung delik yang menjadi dasar tindakan perampasan aset.

Perincian tersebut juga akan membantu membedakan tindak pidana yang memiliki karakter dan korban berbeda. Tidak semua kejahatan ekonomi memiliki pola kerugian yang sama dengan tindak pidana korupsi. Ada perkara yang berkaitan dengan keuangan negara, namun ada pula perkara yang kerugiannya lebih langsung dialami oleh nasabah, konsumen, atau pihak tertentu.

Contoh yang disoroti adalah tindak pidana di sektor perbankan dan perasuransian. Dalam perkara seperti itu, pihak yang mengalami kerugian dapat berupa nasabah, bukan negara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai parameter kerugian yang akan digunakan ketika aset hendak dirampas.

“Nah, apakah bisa kerugian nasabah itu ditarik menjadi kerugian keuangan negara?” katanya.

Parameter kerugian perlu disusun per delik

Selain daftar tindak pidana, RUU Perampasan Aset dinilai perlu menetapkan ukuran kerugian untuk setiap delik yang diatur. Parameter tersebut penting untuk menentukan hubungan antara tindak pidana, keuntungan yang diperoleh, aset yang diduga berasal dari kejahatan, serta pihak yang dirugikan.

Pengaturan yang seragam untuk seluruh tindak pidana berpotensi tidak memadai karena setiap delik memiliki unsur, pola perbuatan, serta akibat hukum yang berbeda. Dalam korupsi, misalnya, isu kerugian keuangan negara sering menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Sementara itu, perkara perbankan atau asuransi dapat menempatkan kepentingan nasabah sebagai aspek utama yang harus diperhatikan.

Perbedaan karakter tersebut juga dapat memengaruhi kebutuhan pembuktian dan penggunaan instrumen hukum acara. Aparat perlu memiliki dasar yang jelas dalam menilai asal-usul aset, kaitannya dengan tindak pidana, serta mekanisme perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan sah atas harta tersebut.

Amin menilai kekhususan masing-masing tindak pidana tidak dapat diabaikan ketika RUU Perampasan Aset dirancang. Peraturan yang rinci diharapkan dapat mengurangi ruang sengketa mengenai penerapan pasal, sekaligus menjaga agar tujuan penindakan kejahatan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

“Karena parameter masing-masing delik ini berbeda satu sama lain, nanti implikasi instrumen formilnya itu juga akan menemui kajian dan kekhususan dalam penanganannya,” kata dia.

Pentingnya kepastian bagi penegakan hukum

RUU Perampasan Aset diarahkan untuk menyediakan kerangka hukum terkait penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, efektivitas pengaturan tidak hanya ditentukan oleh luasnya jangkauan pasal. Ketepatan definisi, pembatasan ruang lingkup, dan ukuran kerugian merupakan unsur yang sama pentingnya agar penerapannya dapat diuji secara adil.

Rumusan yang lebih spesifik akan memberi pedoman bagi penyidik, penuntut umum, hakim, serta masyarakat. Di sisi lain, kejelasan itu dapat membantu memastikan bahwa tindakan perampasan dilakukan atas dasar norma yang telah ditetapkan secara terbuka, bukan melalui penafsiran yang terlalu longgar.

Pembahasan mengenai “tindak pidana ekonomi lainnya” menunjukkan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset bukan sekadar persoalan menambah kewenangan penegakan hukum. Rancangan tersebut juga perlu menyelaraskan kebutuhan pemberantasan kejahatan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan.