Ditjen Imigrasi masih periksa dugaan pungli WNA di Batam-Kepri
Jakarta – Pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), masih terus meneliti kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dikenai terhadap warga negara asing (WNA) di daerah Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa mereka sedang mengaudit Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Kepri yang pernah menjabat Ujo Sutojo, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang diisi oleh Hajar Aswad.
“Kami melakukan pencopotan jabatan kakanwil dan kakanim, serta memanggil mereka untuk diinvestigasi,” ungkap Hendarsam.
Ditjen Imigrasi mengakui bahwa kasus dugaan pungli terhadap WNA Singapura tidak masuk dalam lingkup wewenang mereka. Dirjen menegaskan bahwa tugas tersebut akan diambil alih oleh lembaga penegak hukum lainnya, sementara mereka bersedia mendukung proses penyelidikan.
“Soal pungli ini bukan domain kami. Jika APH ingin mengambil alih, silakan. Kami tetap terbuka untuk membantu,” kata Hendarsam.
Hendarsam, yang baru saja dilantik pada awal April 2026, menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran, termasuk pungli. “Di masa kepemimpinan saya, pungli tidak akan ada pengecualian. Imigrasi bertujuan melayani rakyat, bukan merugikan,” jelasnya.
Nilai kerugian yang diduga dialami WNA oleh petugas Imigrasi di Batam belum diungkapkan, karena masih dalam proses penyelidikan internal. “Jumlah kerugian ini sedang dianalisis, belum selesai. Jika saya mengumumkan sekarang, akan terlalu dini,” tambahnya.
Sebagai langkah penguatan, Ditjen Imigrasi telah mengangkat pejabat baru untuk mengisi posisi Kakanwil Kepri dan Kakanim Batam. Guntur Sahat Hamonangan menjabat sebagai Kakanwil, sedangkan Wahyu Eka Putra menjadi Kakanim Batam.
