Kemenhut pastikan akselerasi operasi terpadu pengendalian karhutla

12.880 Personel Dikerahkan: Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

Atapkitadonasi.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra. Pengiriman pasukan besar-besaran ini mencakup tugas pemadaman langsung, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan. Keputusan tersebut diambil untuk memastikan respons di lapangan berlangsung lebih cepat, lebih presisi, dan mampu membatasi penyebaran api sebelum meluas ke area yang lebih luas.

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar masalah lingkungan lokal. Asap yang dihasilkan dari pembakaran gambut dan vegetasi tropis dapat melumpuhkan penerbangan, menurunkan kualitas udara hingga berhari-hari, dan mengancam kesehatan jutaan warga di lintas provinsi. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kali ini tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, melainkan juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan penerbangan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pendidikan di kawasan terdampak.

Komposisi Personel dan Penempatan Dinamis

Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), menjelaskan bahwa kekuatan yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur negara dan masyarakat. Personel tersebut meliputi anggota Manggala Agni Kemenhut, prajurit TNI, anggota Polri, petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparatur pemerintah daerah, relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan pelaku usaha, hingga sukarelawan sipil.

“Sebagai bentuk respons cepat di field, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan.”

Penempatan setiap kelompok personel dan armada sarana pemadaman tidak dilakukan secara statis. Tim di lapangan menyesuaikan posisi mereka secara dinamis dengan mempertimbangkan arah pergerakan angin, kondisi cuaca harian, sebaran ekosistem gambut, tingkat aksesibilitas lokasi, serta potensi dampak kebakaran terhadap fasilitas publik dan permukiman warga. Pendekatan ini memastikan sumber daya tidak terbuang di titik yang sudah terkendali, melainkan diarahkan ke area yang masih berisiko tinggi.

Taktik Lapangan dan Dukungan Udara

Di darat, taktik operasional mencakup rangkaian tindakan mulai dari patroli terpadu untuk mendeteksi titik api sejak dini, pemadaman awal guna mencegah eskalasi, pemadaman lanjutan untuk memastikan api benar-benar padam, pembuatan sekat bakar sebagai penghalang fisik, pendinginan area untuk menurunkan suhu tanah dan vegetasi, hingga penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman agar tidak terjadi penyalaan ulang.

Aksi darat tersebut diperkuat secara taktis oleh dukungan dari udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilaksanakan secara terukur dengan memanfaatkan ketersediaan awan yang telah dianalisis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, pesawat patroli dan pesawat pemadaman udara atau water bombing dioperasikan untuk menjangkau bentang alam yang sulit dijangkau lewat jalur darat, sekaligus menahan eskalasi kebakaran di area yang belum terjangkau tim darat.

Pemantauan Kualitas Udara dan Dampak Sosial

Di samping upaya pemadaman, pemerintah meningkatkan frekuensi pemantauan pergerakan asap dan kualitas udara melalui koordinasi lintas instansi. Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang untuk penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian jadwal aktivitas pendidikan diperbarui secara berkala. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi terkini sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat terkait aktivitas harian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

Pencegahan sebagai Kunci Utama

Kemenhut menegaskan bahwa seluruh upaya pemadaman, baik dari darat maupun udara, akan sia-sia tanpa langkah pencegahan yang konsisten. Imbauan disampaikan secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik pembakaran lahan, meskipun tampak murah dan cepat, justru menjadi pemicu utama karhutla tahunan di Indonesia, terutama di kawasan gambut yang menyimpan bahan bakar alami dalam jumlah besar.

Seluruh operasi pemadaman dijalankan secara terkoordinasi berdasarkan sistem pemantauan terintegrasi SiPongi milik Kementerian Kehutanan. Sistem ini memanfaatkan data pencitraan dari satelit Terra-Aqua milik NASA untuk mendeteksi titik panas (hotspot) secara real-time, sehingga komando di lapangan dapat merespons dengan cepat dan terarah.

Enam Provinsi Prioritas dan Titik Pemantauan

Pemerintah memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat pada enam provinsi yang secara historis paling rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemantauan terpadu mencakup wilayah dengan dinamika harian yang tinggi, antara lain:

Di Kalimantan Barat, perhatian difokuskan pada Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Di Kalimantan Tengah, wilayah yang dipantau meliputi Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Palangka Raya. Sementara di Kalimantan Selatan, pemantauan dilakukan di Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan. Untuk koridor Sumatra, titik pemantauan mencakup Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis di Riau; Sarolangun, Muaro Jambi, dan Merangin di Jambi; serta Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim di Sumatera Selatan.

Pembaruan data titik panas secara aktual dapat diakses oleh publik melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi pada laman sipongi.gakkum.kehutanan.go.id. Warga yang menemukan indikasi kejadian di lapangan dapat menyampaikan laporan langsung kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD setempat, atau aparat pemerintah daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dini menjadi elemen krusial yang melengkapi kapasitas teknis pemerintah dalam menekan skala kebakaran sebelum menjadi bencana yang lebih besar.