Key Strategy: Reformasi Karbon Kemenhut Pulihkan Kepercayaan Investor
Key Strategy – Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Kehutanan dalam mereformasi regulasi perdagangan karbon telah berhasil memulihkan kepercayaan para investor, pengembang proyek karbon, serta calon pembeli kredit karbon di pasar internasional. Hal ini disampaikan oleh Hadi Prayitno, Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI), yang menilai bahwa transformasi kebijakan ini merupakan momen penting bagi perkembangan pasar karbon di Indonesia. Sebagai Key Strategy utama, reformasi ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi hijau nasional.
Titik Balik Regulasi Perdagangan Karbon
Menurut Hadi, perubahan kebijakan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 menjadi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi titik balik bagi pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Transformasi kebijakan tersebut dimotori oleh Menteri Kehutanan bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Komite Pengarah. Aturan baru tersebut memungkinkan pemilik dan pengembang proyek karbon mendaftarkan proyeknya melalui sistem registri internasional maupun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Hadi menjelaskan, sebelum revisi aturan diterbitkan pemilik dan pengembang proyek karbon hanya diperbolehkan mendaftarkan proyeknya ke SRN-PPI. Key Strategy ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya tarik investasi.
Mengatasi Hambatan yang Menghambat Pertumbuhan
Kondisi itu dinilai menyulitkan pelaku usaha karena Indonesia belum memiliki metodologi yang memadai dan kredit karbon yang dihasilkan dinilai kurang diminati pasar internasional. Selain itu, proyek karbon juga tidak dapat diperdagangkan sebelum target penurunan emisi gas rumah kaca atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada 2030 tercapai. Hadi mengatakan kondisi tersebut sempat memicu keberatan dari investor dan pengembang proyek karbon. Karena itu, revisi Perpres dinilai menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan pasar.
“Transformasi kebijakan tersebut dimotori oleh Menteri Kehutanan bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Komite Pengarah,”
Peran Strategis Kemenhut dalam Reformasi Karbon
Ia juga menyebut langkah Kemenhut menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai pengganti aturan sebelumnya berdampak positif. Tak hanya itu, Kementerian Kehutanan juga mengakui kembali unit kredit karbon dari proyek-proyek sektor kehutanan yang sebelumnya sempat dihentikan. Key Strategy ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif.
“Peran cukup krusial, mulai dari mengakselerasi perubahan Perpres 98 Tahun 2021 menjadi Perpres 110 Tahun 2025, menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, hingga mengakui kembali unit kredit karbon proyek-proyek kehutanan,” ujarnya.
Sinyal Positif untuk Pasar Internasional
Menurut Hadi, rangkaian kebijakan tersebut memberikan sinyal positif kepada pasar internasional, utamanya dalam mengembalikan kepercayaan dunia global terhadap Indonesia, karena kepastian hukum semakin jelas, tidak lagi abu-abu. Reformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek regulasi semata, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan proyek-proyek karbon di berbagai sektor. Dengan adanya sistem registri internasional yang dapat diakses, pengembang proyek kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendaftarkan dan memperdagangkan kredit karbon mereka. Selain itu, pengakuan kembali unit kredit karbon dari proyek-proyek kehutanan yang sebelumnya sempat dihentikan memberikan kepastian bagi para investor yang telah menanamkan modal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan pasar karbon nasional. Dengan demikian, reformasi karbon yang dilakukan oleh Kemenhut diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk menjadi pemain penting dalam pasar karbon global di masa depan. Key Strategy ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap bersaing di kancah internasional.
