Komisi IX DPR dorong pemberian insentif nakes di lokasi bencana

Parlemen Desak Penghargaan Khusus bagi Nakes yang Terjebak Antara Melayani dan Menjadi Korban

Atapkitadonasi.com – Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 15 Agustus, meninggalkan luka ganda bagi masyarakat di kawasan terdampak. Di balik puing bangunan dan jaringan listrik yang terputus, terdapat satu kelompok pekerja yang menanggung beban paling berat: para tenaga kesehatan yang sekaligus menjadi korban bencana namun tetap dituntut menjalankan tugas pelayanan medis di lapangan. Kondisi inilah yang kini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI, yang secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk menyiapkan skema insentif khusus bagi nakes di lokasi bencana.

Insentif Bukan Sekadar Uang, Melainkan Pengakuan atas Pengorbanan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa langkah pemberian insentif bagi nakes terdampak bencana bukan semata-mata persoalan transfer finansial. Ia menekankan bahwa di balik angka-angka anggaran terdapat dimensi penghargaan moral terhadap dedikasi para pekerja kesehatan yang memilih tetap bertugas meskipun rumah mereka sendiri runtuh atau rusak akibat guncangan.

“Saya kira insentif buat para nakes yang menjadi korban gempa ini penting dan harus diperjuangkan. Mereka, di satu sisi, harus tetap melayani; di sisi yang lain, juga menjadi korban,” ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa. Ninik mengingatkan bahwa tanpa bentuk pengakuan yang konkret, semangat pengabdian para nakes di zona bencana berisiko terkikis oleh kelelahan fisik dan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dalam konteks pascabencana, ketika infrastruktur kesehatan rusak dan jumlah pasien melonjak, setiap jam kerja tambahan bagi seorang perawat atau dokter di tenda darurat merupakan jam yang seharusnya ia gunakan untuk pulih dari traumanya sendiri.

Kebutuhan Perawat: Celah yang Sering Terabaikan

Di samping isu insentif, Ninik menyoroti ketimpangan dalam distribusi bantuan tenaga medis ke lokasi bencana. Selama ini, perhatian cenderung terfokus pada pengiriman dokter spesialis, padahal kebutuhan riil di lapangan jauh lebih luas. Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan non-dokter merupakan tulang punggung operasional rumah sakit darurat maupun posko kesehatan keliling.

“Bantuan tenaga medis jangan hanya untuk dokter spesialis, tetapi juga untuk perawat. Bisa mengambil dari poltekes yang ada agar perawat di tempat bencana memiliki waktu untuk beristirahat dan tidak mengalami burnout,” kata Ninik.

Ia mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan jaringan politeknik kesehatan (poltekes) yang tersebar di berbagai daerah sebagai sumber cadangan tenaga perawat untuk rotasi di zona bencana. Dengan demikian, perawat lokal yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama gempa dapat memperoleh jeda yang diperlukan untuk pemulihan, sementara tenaga pengganti dari poltekes mengambil alih tugas di lapangan. Pendekatan rotasi semacam ini, menurut Ninik, menjadi semakin krusial mengingat sebagian besar nakes yang bertugas di lokasi bencana NTT sendiri merupakan korban gempa yang rumahnya rusak atau hancur.

Pendataan Kerusakan Rumah Nakes: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Selain isu tenaga kerja, Komisi IX juga menyoroti aspek perumahan. Ninik meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Data tersebut menjadi prasyarat agar bantuan perbaikan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tanpa birokrasi yang berlarut.

“Pemerintah daerah harus segera mendata rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang rusak karena bencana agar bisa segera mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat,” ujar Ninik.

Tanpa pendataan yang cepat dan akurat, banyak nakes yang kehilangan tempat tinggal berisiko tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan, sehingga mereka terpaksa bekerja dalam kondisi tanpa tempat tinggal yang layak. Hal ini pada gilirannya memperburuk risiko kelelahan kronis dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Manggarai

Pernyataan-pernyataan tersebut dilontarkan menyusul kunjungan langsung rombongan Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Manggarai, NTT, pada 21–22 Agustus. Ninik bersama sejumlah pimpinan dan anggota komisi meninjau kondisi fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu yang tersebar di wilayah yang dilanda gempa. Kunjungan itu bertujuan memperoleh gambaran faktual tentang tingkat kerusakan infrastruktur medis serta kapasitas layanan yang masih tersisa.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga membawa bantuan yang seluruhnya bersumber dari dana pribadi anggota Komisi IX DPR RI. Langkah ini, meskipun bersifat simbolik dan terbatas skalanya, dimaksudkan untuk menunjukkan solidaritas langsung sekaligus mengisi kekosongan bantuan di fase paling kritis pascagempa, ketika mekanisme resmi pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya beroperasi.

Gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang NTT pada 15 Agustus merupakan salah satu peristiwa seismik terbesar yang tercatat di kawasan tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Dampaknya terhadap infrastruktur kesehatan di Kabupaten Manggarai dan wilayah sekitarnya bersifat multidimensi: bangunan fasilitas medis rusak, pasokan listrik dan air terputuh, akses jalan terputus, serta jumlah pasien melonjak tajam. Dalam situasi semacam itu, keberlangsungan layanan kesehatan bergantung sepenuhnya pada ketahanan dan ketersediaan tenaga kesehatan di lapangan — kondisi yang membuat desakan Komisi IX agar negara hadir dengan insentif, rotasi tenaga, dan perbaikan perumahan bukan sekadar aspirasi politik, melainkan kebutuhan operasional yang mendesak.