KPPPA: Evaluasi KLA penting guna ukur kemampuan pemda penuhi hak anak

Evaluasi KLA Dorong Pemerintah Daerah Papua Barat Daya Memperkuat Pemenuhan Hak Anak

Atapkitadonasi.com – KPPPA – Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong menjadikan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai alat untuk melihat secara jujur kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah masing-masing. Proses ini dipandang penting karena tidak semata berkaitan dengan pencapaian pengakuan dari pemerintah pusat, melainkan dengan kemampuan daerah memastikan kebutuhan anak benar-benar menjadi bagian dari pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endah Sri Rejeki, dalam kegiatan pendampingan evaluasi KLA Tahun 2026 di Sorong, Kamis.

Evaluasi KLA membuka ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menilai capaian yang telah diraih, sekaligus memeriksa bagian-bagian yang masih membutuhkan perhatian. Dengan cara ini, kebijakan untuk anak tidak berhenti pada dokumen, program, atau target administratif, tetapi dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar perlu ditangani.

Lebih dari Sekadar Predikat

Program Kabupaten/Kota Layak Anak dirancang sebagai kerangka yang membantu daerah membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Penilaian dalam KLA memiliki arti strategis karena mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan hak anak serta langkah perlindungan yang tersedia di masyarakat.

Endah Sri Rejeki menekankan bahwa makna utama evaluasi bukanlah mengejar status atau predikat. Pemerintah daerah perlu menggunakan hasilnya sebagai cermin untuk mengukur sejauh mana hak anak sudah dipenuhi dan perlindungan terhadap mereka telah berjalan.

“KLA ini adalah cara untuk bapak, ibu, nanti menilai diri sendiri, saya sudah sejauh mana memenuhi hak anak, melindungi anak-anak,” kata Endah.

Pendekatan evaluatif tersebut penting agar daerah dapat melihat kemampuan dan kesiapan yang dimiliki secara lebih menyeluruh. Ketika sebuah daerah mengetahui posisi awalnya, langkah perbaikan dapat disusun dengan prioritas yang lebih jelas serta sesuai kebutuhan setempat.

Memetakan Persoalan untuk Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi KLA juga dapat digunakan untuk mengenali kondisi pemenuhan hak anak di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Pemetaan itu membantu pemerintah daerah menemukan persoalan yang perlu didahulukan dalam agenda pembangunan.

Anak membutuhkan lingkungan yang aman, perhatian terhadap hak-haknya, serta perlindungan yang hadir dalam kebijakan publik. Karena itu, evaluasi tidak seharusnya dilihat sebagai kegiatan sesaat. Proses tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali efektivitas langkah yang telah dilakukan dan menyusun perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Papua Barat Daya, kegiatan pendampingan evaluasi KLA Tahun 2026 di Sorong menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang fungsi penilaian tersebut. Daerah dapat menjadikan evaluasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, khususnya ketika menentukan masalah mana yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Penetapan prioritas yang tepat akan membantu pemerintah daerah memusatkan perhatian pada upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dengan demikian, evaluasi KLA dapat memberi nilai praktis dalam pembangunan, bukan sekadar menghasilkan penilaian akhir.

Komitmen yang Perlu Diterjemahkan dalam Tindakan

Keberadaan program layak anak membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam menilai pelaksanaan kebijakannya sendiri. Penilaian internal memungkinkan pemda mengetahui apakah upaya yang dijalankan telah menjawab kebutuhan anak dan apakah masih ada hambatan yang harus diperbaiki.

Evaluasi juga menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab pembangunan yang perlu diperhatikan secara serius. Pemerintah daerah tidak hanya diharapkan memenuhi indikator, tetapi juga memahami alasan di balik setiap upaya yang dilakukan: menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak untuk hidup, bertumbuh, dan memperoleh perlindungan.

Melalui proses KLA, pemerintah kabupaten dan kota dapat membangun kebiasaan untuk mengukur capaian, membaca kebutuhan, lalu memperbaiki kebijakan. Siklus ini penting agar perhatian terhadap anak tidak bergantung pada momentum tertentu atau terbatas pada kegiatan penilaian tahunan.

Pesan Kementerian PPPA di Sorong menegaskan bahwa predikat bukan tujuan akhir. Nilai yang lebih penting terletak pada kemampuan daerah mengenali keadaan sebenarnya, menentukan persoalan yang harus diprioritaskan, dan memperkuat langkah pemenuhan hak anak di Papua Barat Daya.