Arab Saudi dukung seruan DK PBB cegah Houthi dapat senjata

Arab Saudi Tegaskan Dukungan atas Seruan DK PBB untuk Membatasi Persenjataan Houthi

Atapkitadonasi.com – Arab Saudi menyatakan dukungannya terhadap sikap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan kelompok Houthi dan mendorong upaya bersama untuk menghalangi kelompok tersebut memperoleh senjata maupun perlengkapan terkait. Dukungan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap serangan yang menyasar wilayah kerajaan, termasuk fasilitas bandara dan infrastruktur energi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam pernyataan pada Jumat (16/10), menyambut pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB yang telah diadopsi pada awal pekan. Riyadh menilai kecaman internasional tersebut penting karena serangan Houthi terhadap Arab Saudi disebut terus terjadi dan menunjukkan peningkatan.

Selain serangan ke wilayah Arab Saudi, pernyataan Dewan Keamanan juga menyoroti ancaman berkelanjutan terhadap aktivitas pelayaran di Laut Merah serta Selat Bab al-Mandab. Jalur laut itu memiliki arti penting bagi pergerakan kapal di kawasan, sehingga gangguan keamanan di sekitarnya menjadi perhatian internasional.

Penekanan pada Resolusi 2216

Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan arti penting pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2216 tahun 2015, beserta keputusan-keputusan lanjutan yang berkaitan dengan konflik di Yaman. Resolusi tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam tuntutan internasional terhadap kelompok Houthi.

“Kerajaan menegaskan pentingnya ketentuan dalam pernyataan tersebut, termasuk penekanan pada pentingnya pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan 2216 (2015) dan resolusi-resolusi selanjutnya, serta seruan untuk kerja sama praktis guna mencegah kelompok teroris Houthi memperoleh senjata dan bentuk dukungan lainnya.”

Resolusi 2216 meminta Houthi untuk segera menghentikan kekerasan tanpa syarat. Kelompok itu juga diminta meninggalkan wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk Sanaa, ibu kota Yaman. Ketentuan tersebut turut mencakup kewajiban menyerahkan senjata yang diambil dari institusi militer dan keamanan.

Di dalam resolusi itu, Houthi juga dituntut menghentikan penggunaan kewenangan yang seharusnya dijalankan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Akses bantuan kemanusiaan dan layanan medis bagi warga sipil pun menjadi bagian penting dari tuntutan tersebut, mengingat konflik yang berkepanjangan telah membuat kebutuhan masyarakat sipil tetap mendesak.

Kerja Sama untuk Mencegah Dukungan Militer

Pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB menyerukan kerja sama praktis untuk mencegah Houthi mendapatkan senjata serta peralatan yang berhubungan dengan aktivitas militer. Upaya itu disebut perlu dilakukan bersama Pemerintah Yaman, di samping keterlibatan pihak-pihak lain yang relevan.

Bagi Arab Saudi, pembatasan akses terhadap senjata dipandang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan keselamatan penduduknya. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan bahwa kerajaan tetap memiliki hak yang melekat dalam hukum internasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mempertahankan keamanan negara, warga negara, dan seluruh penduduk di wilayahnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu persenjataan bukan hanya diposisikan sebagai persoalan konflik internal Yaman. Serangan lintas batas terhadap bandara dan fasilitas energi telah menempatkan persoalan tersebut dalam ruang keamanan regional yang lebih luas. Karena itu, seruan untuk mencegah aliran senjata juga dipandang sebagai bagian dari langkah mengurangi ancaman terhadap infrastruktur sipil dan jalur transportasi penting.

Eskalasi Setelah Masa Relatif Tenang

Yaman mengalami peningkatan ketegangan militer sejak Juli, setelah masa yang relatif lebih tenang terkait gencatan senjata yang dimulai pada April 2022. Konflik kembali melibatkan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi.

Situasi tersebut memperlihatkan rapuhnya periode penurunan kekerasan yang sebelumnya terjadi. Ketika serangan kembali meningkat, risiko terhadap warga sipil, fasilitas publik, penerbangan, dan kegiatan ekonomi juga ikut membesar. Dalam konteks ini, pelaksanaan resolusi-resolusi Dewan Keamanan menjadi salah satu unsur yang terus didorong untuk menekan kekerasan dan membuka ruang bagi perlindungan kemanusiaan.

Pada Kamis, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan serangan Houthi yang menyasar bandara-bandara di Arab Saudi telah menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 364 orang mengalami luka-luka. Angka tersebut menggambarkan dampak langsung serangan terhadap keselamatan manusia, di luar kerusakan maupun gangguan terhadap fasilitas yang menjadi sasaran.

Bandara dan infrastruktur energi memiliki fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari serta konektivitas kawasan. Serangan terhadap fasilitas semacam itu dapat berdampak luas karena menyentuh perjalanan masyarakat, arus logistik, pelayanan publik, dan keamanan operasional. Kecaman Dewan Keamanan PBB terhadap sasaran-sasaran tersebut menempatkan perlindungan infrastruktur sipil sebagai bagian penting dari perhatian internasional.

Tekanan Diplomatik dan Perlindungan Sipil

Dukungan Arab Saudi terhadap pernyataan Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali dorongan agar tekanan diplomatik dan kerja sama keamanan berjalan bersamaan. Di satu sisi, terdapat tuntutan agar Houthi menghentikan kekerasan, menarik diri dari wilayah yang dikuasai, serta menyerahkan persenjataan yang diperoleh dari lembaga negara. Di sisi lain, akses bantuan kemanusiaan dan medis bagi warga sipil tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan konflik.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa stabilitas Yaman dan keamanan kawasan saling berkaitan. Ancaman terhadap Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, serangan terhadap wilayah Arab Saudi, serta konflik di dalam Yaman membentuk rangkaian persoalan yang memerlukan kerja sama internasional. Seruan untuk mencegah Houthi memperoleh senjata menjadi salah satu langkah yang ditekankan guna membatasi kemampuan serangan dan mendorong situasi yang lebih aman bagi penduduk sipil.