China kecam wacana Jepang untuk buka diskusi soal senjata nuklir

China Menentang Kencang Rencana Jepang Membahas Senjata Nuklir

Kritik Tegas dari Beijing

Atapkitadonasi.com – Beijing telah menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang mengusulkan agar negaranya membuka diskusi publik mengenai kebijakan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Beijing pada hari Selasa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat jarang terjadi dan bersifat provokatif bagi seorang kepala pertahanan Jepang yang masih menjabat setelah Perang Dunia II.

Lin Jian menambahkan bahwa para pemimpin Jepang saat ini tampaknya tidak lagi menyembunyikan ambisi mereka untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir yang telah lama dianut negara tersebut. Langkah ini juga dinilai sebagai tantangan langsung terhadap tatanan internasional yang terbentuk pasca-perang. Menurut Lin, tindakan ini mencerminkan keinginan kuat untuk mengubah arah kebijakan pertahanan Jepang secara fundamental.

Perubahan Kebijakan dan Remiliterisasi

Pernyataan Koizumi pada hari Jumat, tanggal 18 Juli, datang seiring dengan tren di sejumlah negara Eropa yang mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir. Dalam sebuah program daring, Koizumi menegaskan bahwa Jepang “tidak dapat menghindari” pembahasan isu senjata nuklir lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan di tengah rencana pemerintah untuk merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun berjalan.

Lin Jian menyoroti bahwa pemimpin Jepang saat ini telah lama menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut bahkan ketika masih menjadi anggota Parlemen. Setelah menjabat, ia telah mempercepat proses remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah yang dianggap berbahaya dalam kebijakan senjata nuklir. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, juga disebutkan memperkuat kerja sama dalam apa yang disebut “pencegahan yang diperluas.”

“Sangat jarang, provokatif, dan berbahaya setelah Perang Dunia II bagi seorang kepala pertahanan Jepang yang sedang menjabat untuk membuat pernyataan seperti itu. Mereka yang menjalankan pemerintahan Jepang tidak lagi menyembunyikan ambisi liar untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir dan menantang tatanan internasional pasca-perang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.

Kemampuan Nuklir Tersembunyi Jepang

Salah satu poin penting yang diangkat oleh Lin Jian adalah kemampuan Jepang untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat. Negara itu telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan tersebut dengan menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan. Jumlah ini dinilai cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir jika diperlukan. Selain itu, Jepang juga mengupayakan “berbagi nuklir” dan memperkenalkan sistem rudal jarak menengah sebagai bagian dari strategi pertahanan baru.

Langkah-langkah ini diikuti dengan pernyataan dari berbagai pejabat Jepang yang menganjurkan revisi tiga prinsip non-nuklir. Kelompok sayap kanan Jepang, dengan alasan “ancaman eksternal” dan “pertahanan diri,” telah melepaskan diri dari Konstitusi Jepang, hukum internasional, dan hukum domestik. Mereka juga menantang tatanan internasional pascaperang serta rezim non-proliferasi nuklir internasional.

“Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat, menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan sehingga cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir,” ungkap Lin Jian.

Konteks Internasional dan Reaksi

Menteri Pertahanan Koizumi mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang kini mengadopsi kebijakan mendukung penguatan kemampuan pencegahan nuklir. Pada bulan Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Maret menyatakan bahwa negaranya akan menambah jumlah hulu ledak nuklir.

Meskipun Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu tetap menjadi satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir. Jepang juga tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya. Namun, Koizumi mengatakan bahwa lingkungan keamanan Jepang kini semakin kompleks, sehingga perlu mengubah situasi di mana sejumlah isu dianggap tidak layak untuk diperdebatkan.

Pada Desember 2025 lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi serta sejumlah negara. Mantan Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera, juga pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini dianut negara tersebut.

“Dengan melaju di jalan yang berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus sangat waspada dan dengan tegas menentangnya,” kata Lin Jian.