Kemenhut: Ekosistem Mangrove Jadi Atensi Pemerintah dan Dunia
Topics Covered – Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, ekosistem mangrove di Indonesia kini mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun komunitas internasional. Hal ini diungkapkan oleh Nikolas Nugroho Surjobasuindro, Direktur Rehabilitasi Mangrove di Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), saat menghadiri Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa. Menurutnya, isu mangrove tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menarik perhatian global, terutama mengingat tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim.
Mangrove Sebagai Pelindung Batas Negara
Nikolas menjelaskan bahwa kawasan mangrove memiliki fungsi kritis dalam melindungi wilayah pesisir dan menjaga kedaulatan negara. “Mangrove tidak hanya menjadi tempat hidup berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga berperan dalam mengurangi risiko abrasi pantai dan gelombang laut,” katanya. Dalam konteks perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman serius yang dapat mengurangi luas daratan, terutama di daerah kepulauan seperti Indonesia. “Perluasan air laut bisa menyebabkan beberapa pulau kecil terendam, sehingga mangrove menjadi jembatan antara lingkungan alam dan stabilitas geopolitik,” tambahnya.
“Karena inilah posisi mangrove menjadi penting tidak hanya di Provinsi Kaltara, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Dalam sebuah rapat di Jakarta, Kementerian Pertahanan telah memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya mangrove dalam menegakkan batas wilayah. Nikolas menjelaskan bahwa pengelolaan mangrove secara optimal dapat menjaga keberadaan pulau-pulau terluar yang menjadi batas negara. “Kedaulatan bangsa tidak hanya tergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan wilayah pesisir,” kata Nikolas. Selain itu, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia juga bergantung pada keberadaan pantai dan daratan yang stabil.
Luas Mangrove dan Pemanfaatan Keberagaman Lokal
Mangrove Indonesia memiliki luas sekitar 3,4 juta hektare, yang merupakan 23 persen dari total mangrove di seluruh dunia. Angka ini menjadikan negara ini sebagai salah satu pengelola ekosistem mangrove terluas. “Kita memiliki berbagai kearifan lokal yang berbeda di tiap daerah, dan itu menjadi keunggulan dalam mengelola hutan mangrove,” ujarnya. Nikolas menekankan bahwa pengelolaan ini tidak sama antar kabupaten, bahkan bisa berbeda dalam satu desa.
“Nah inilah yang menjadikan kekayaan kita di Indonesia yang perlu kita jaga dan perlu kita gaungkan ke dunia internasional,” ujarnya.
Keanekaragaman pengelolaan mangrove di Indonesia menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar. “Dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan kebijakan nasional, kita bisa menciptakan sistem yang efektif dan berkelanjutan,” tambah Nikolas. Ia juga menyebutkan bahwa banyak negara lain mengunjungi Indonesia untuk mempelajari metode pengelolaan mangrove berbasis kearifan tradisional. “Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga pusat pembelajaran dalam menjaga ekosistem pesisir,” katanya.
Kemitraan Global dalam Menghadapi Tantangan Iklim
Pengelolaan mangrove di Indonesia dinilai sebagai contoh sukses dalam menghadapi perubahan iklim. “Ekosistem ini mampu menyerap karbon secara efisien dan melindungi keanekaragaman hayati, sehingga menjadi solusi global,” ujarnya. Nikolas menyoroti bahwa program Forest Programme (FP) VI akan menjadi platform untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. “Dengan adanya program ini, Indonesia bisa berperan aktif dalam menyebarkan pengalaman lokal ke tingkat internasional,” katanya.
“Dengan luasan hutan mangrove itulah, yang menjadi atensi besar bagi negara-negara lain kepada Indonesia dalam mendukung pengelolaan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Kemenhut menargetkan pengembangan program FP VI sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem mangrove. Program ini diharapkan mendorong pengelolaan berbasis masyarakat dan inisiatif partisipatif. Nikolas menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat setempat. “Kita perlu membangun kepercayaan yang sama dalam menjaga keberlanjutan mangrove, yang merupakan kekayaan alam tak tergantikan,” ujarnya.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Dalam pidatonya, Nikolas juga menyoroti tantangan yang masih ada, seperti ketidakseimbangan antara pembangunan dan perlindungan mangrove. “Meski memiliki potensi besar, kita harus tetap waspada terhadap eksploitasi berlebihan yang bisa merusak ekosistem,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan edukasi kepada masyarakat. “Mangrove adalah bagian dari identitas nasional, jadi perlindungan ekosistem ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, konservasi mangrove menjadi isu utama dalam forum lingkungan global. Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk menjadi model pengelolaan ekosistem pesisir. Nikolas berharap program FP VI bisa memperkuat komitmen ini dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal. “Kita harus memastikan bahwa mangrove tidak hanya dijaga secara teknis, tetapi juga dihargai secara budaya,” katanya.
Selain itu, Nikolas juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan mangrove. “Keberhasilan pengelolaan ekosistem ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat setempat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki keahlian unik dalam mengelola lahan mangrove secara berkelanjutan. “Dengan memperkuat komunikasi dan kebijakan yang inklusif, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” tambahnya.
Program FP VI diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Selain itu, program ini juga akan mendorong pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain. “Dengan mengakui keunggulan Indonesia dalam pengelolaan mangrove, kita bisa menarik investasi dan dukungan global untuk proyek-proyek lingkungan,” katanya. Nikolas mengatakan bahwa keberadaan mangrove tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dan sosial di daerah pesisir.
Sebagai penutup, Nikolas menegaskan bahwa ekosistem mangrove adalah aset berharga yang perlu dijaga. “Mangrove adalah salah satu pertahanan alami kita di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks,” ujarnya. Dengan program yang terstruktur dan kolaborasi yang kuat, Indonesia berpotensi menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global.
