Pengamat Kritik Usulan Pemindahan Gerbong Khusus Wanita di KRL
Latest Program – Jakarta, 27 April 2026 – Sejumlah ahli transportasi mulai mempertanyakan kebijakan yang diusulkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, terkait pengalihan posisi gerbong khusus wanita di rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Pengamat transportasi Deddy Herlambang, yang memberikan pernyataan terkait hal ini, menilai rekomendasi tersebut kurang tepat dalam menangani masalah keselamatan transportasi. Menurutnya, kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur justru menunjukkan kelemahan sistem keselamatan secara menyeluruh, bukan hanya dengan menggeser satu gerbong saja.
Perbedaan Pendekatan: Kesetaraan Nyawa dan Fokus pada Solusi
Dedy Herlambang, saat diwawancara Rabu di Jakarta, menekankan bahwa usulan memindahkan gerbong wanita ke ujung rel tidak membawa perbaikan signifikan. “Nyawa laki-laki atau perempuan sama berharga, jadi tidak perlu dibedakan secara eksklusif,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa dalam sistem transportasi modern, kebijakan seperti ini justru bisa diperkuat dengan pendekatan lebih strategis, seperti yang dilakukan Jepang dalam mengatur kereta khusus perempuan.
“Sama saja, nyawa laki-laki atau perempuan semua mahal. Justru lebih eksklusif bila KKW diletakkan di ujung-ujung, seperti di Jepang,”
Menurut Deddy, langkah tersebut bisa menjadi simbolisasi inisiatif, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah kecelakaan yang terjadi. Ia menyarankan bahwa kebijakan yang lebih efektif harus didasarkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem operasional, bukan hanya pergeseran posisi gerbong.
Analisis Kerentanan Sistem Transportasi Nasional
Dedy mengungkap bahwa kecelakaan di Bekasi Timur menjadi titik balik yang menggambarkan kerentanan lalu lintas di jalur padat. Pernyataannya menyoroti tiga aspek utama: pertama, penggunaan pola mixed traffic antara KRL dan kereta jarak jauh yang menyebabkan gesekan antar kendaraan; kedua, kelemahan sistem pengendalian perjalanan kereta (PPKT) yang masih memerlukan evaluasi menyeluruh; dan ketiga, risiko tabrakan dari belakang (rear-end collision) yang belum dikelola secara efektif.
Dedy menyebut bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 telah menetapkan keselamatan sebagai prinsip utama, implementasi di lapangan belum optimal. “Standar fail-safe system masih terabaikan, sehingga pengelolaan risiko tidak cukup mumpuni,” katanya. Kecelakaan tersebut, menurutnya, memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan transportasi massal dan pengendalian keamanan yang belum memadai.
Langkah Teknis: Perlu Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi
Dedy menegaskan bahwa pemecahan masalah harus dimulai dari perbaikan struktural. Ia menyarankan percepatan pembangunan jalur double-double track di lintas Bekasi-Cikarang, yang dapat memisahkan jalur KRL dari kereta antarkota. “Ini akan mengurangi interaksi langsung antar jenis kereta, sehingga mengurangi potensi tabrakan,” jelasnya.
Selain itu, Deddy juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem PPKT. Ia menilai keberadaan sistem ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan pengawasan lalu lintas tidak hanya reaktif, tetapi proaktif. “Dengan peningkatan efisiensi pengendalian perjalanan, risiko keselamatan bisa ditekan lebih baik,” tambahnya.
Dari segi teknologi, Deddy mengusulkan penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi. Untuk kereta jarak jauh, ia menyarankan penggunaan Automatic Train Protection (ATP) yang dapat mengurangi kesalahan manusia. Sementara untuk layanan perkotaan, sistem sinyal modern seperti ETCS atau CBTC perlu diadopsi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan respons dalam situasi darurat.
Faktor Manusia: Perkuat Manajemen Risiko dan Budaya Keselamatan
Dedy juga menyoroti peran manusia dalam kecelakaan tersebut. Ia mengusulkan peningkatan manajemen kelelahan masinis berbasis risiko, serta pelatihan simulasi darurat yang lebih intensif. “Masinis harus diberi penekanan pada keselamatan, bukan hanya ketepatan waktu,” tegasnya.
Di sisi lain, Deddy menyarankan penerapan mekanisme konfirmasi ganda pada sinyal kritis dan pengembangan budaya kerja yang mengutamakan keamanan. “Budaya ini perlu ditanamkan dalam seluruh lapisan operasional, termasuk pengendara dan penumpang,” katanya. Dengan kombinasi teknologi dan kebijakan manusia, sistem keselamatan bisa menjadi lebih resilien.
Integrasi Regulator dan Operator: Kunci Keandalan Sistem
Menurut Deddy, kolaborasi yang lebih kuat antara regulator dan operator perkeretaapian menjadi keharusan. Ia menilai integrasi ini penting untuk memastikan infrastruktur selalu dalam kondisi prima, termasuk perawatan rutin dan standarisasi keandalan layanan. “Koordinasi antara pihak yang mengatur dan pihak yang menjalankan perlu dijaga agar tidak ada celah,” katanya.
Dedy juga mengingatkan perlunya penyusunan standar operasional untuk menangani keadaan darurat seperti kendaraan mogok di atas rel. “Dengan adanya panduan yang jelas, risiko tabrakan atau kecelakaan bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya. Ia menilai kecelakaan di Bekasi Timur adalah titik awal untuk memicu reorientasi kebijakan keselamatan transportasi nasional.
Sistem Berbasis Pencegahan: Solusi Jangka Panjang
Dedy memperkuat argumennya dengan menekankan penerapan Railway Safety Management System (RSMS) secara menyeluruh. Ia berargumen bahwa sistem ini bisa menggantikan pendekatan reaktif dengan metode yang berbasis pencegahan. “RSMS tidak hanya meningkatkan respons, tetapi juga meminimalkan kejadian yang tidak terduga,” ujarnya.
Dengan memadukan teknologi, manajemen risiko, dan keterlibatan semua pihak, Deddy yakin kecelakaan serupa di masa depan dapat dihindari. Ia menilai pendekatan terpadu ini adalah jawaban atas tantangan keberlanjutan transportasi di Indonesia. “Kita harus berpikir jangka panjang, bukan hanya menyelamatkan situasi saat ini,” pungkasnya.
Kebutuhan Perbaikan Keseluruhan
Dedy berharap usulan pemindahan gerbong wanita bisa menjadi salah satu dari beberapa langkah dalam perbaikan keseluruhan. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya menambahkan satu elemen, tetapi seluruh sistem perlu direvitalisasi. “Keselamatan tidak bisa dipisahkan dari keandalan jaringan, pengendalian sinyal, dan kesadaran manusia,” tambahnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Deddy yakin perkeretaapian nasional bisa menjadi lebih aman bagi seluruh pengguna, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menilai waktu sudah tepat untuk mengambil keputusan strategis yang tidak hanya fokus pada tindakan simbolis, tetapi pada perubahan nyata dalam sistem transportasi. “Jika kita
