Komisi V DPR RI: Key Strategy Mengurangi Potongan Aplikator untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ojol
Key Strategy Jakarta – Langkah pemerintah menurunkan potongan pendapatan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dianggap sebagai strategi penting untuk mendorong kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan terhadap pekerja sektor digital yang selama ini tidak memiliki perlindungan maksimal.
Pengurangan Komisi Aplikator Sebagai Upaya Langkah Strategis
Kebijakan penurunan komisi aplikator yang diusulkan Komisi V diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan para driver. Dengan angka 8 persen, Ridwan mengatakan bahwa lebih banyak keuntungan akan dialokasikan ke tangan pekerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi keluarga. Ini dianggap sebagai Key Strategy dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam wawancara di Jakarta, Ridwan mengungkapkan bahwa Komisi V menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengurangan potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pekerja informalis. “Ini bukan hanya bermanfaat bagi driver ojol, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara aplikator dan mitra kerja,” imbuh Ridwan.
“Kebijakan penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen adalah Key Strategy yang tepat untuk melindungi hak para pekerja digital. Mereka berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dan perlu diberi kesempatan yang lebih adil,” papar Ridwan.
Presiden Prabowo: Langkah Key Strategy untuk Keberlanjutan Pekerja Ojol
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketidaksetujuannya terhadap tingkat potongan aplikator yang selama ini dianggap terlalu tinggi. “Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujarnya. Keputusan ini diambil sebagai Key Strategy untuk memastikan keberlanjutan usaha para pengemudi ojol.
“Penyesuaian skema komisioanal ini adalah bagian dari Key Strategy untuk melindungi hak pekerja gig. Dengan potongan aplikator yang lebih kecil, driver ojol dapat meraih pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan,” tutur Presiden.
Kebijakan penurunan komisi aplikator, menurut Ridwan, menjadi Key Strategy pemerintah dalam memperbaiki struktur ekonomi sektor digital. Ia menekankan bahwa implementasi kebijakan ini harus konsisten dan berkelanjutan, agar dampaknya dirasakan secara maksimal oleh seluruh pengemudi ojol. “Pemerintah telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pekerja,” tambahnya.
Ridwan juga menyoroti pentingnya pemerintah menjamin akses asuransi kesehatan dan program jaminan sosial bagi para pekerja gig. “Pengurangan potongan aplikator adalah salah satu Key Strategy dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan inklusif,” ujarnya. Dengan dukungan ini, driver ojol dapat mengembangkan usaha tanpa khawatir terhadap risiko finansial.
