Basarnas Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,61 Triliun untuk Peremajaan Alat SAR yang Rusak
Topics Covered – Dari Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (Basarnas) mengusulkan penambahan anggaran belanja modal sebesar Rp1,61 triliun pada tahun anggaran 2027. Dana tambahan ini diharapkan bisa dialokasikan khusus untuk mengganti dan meremajakan perangkat utama operasional yang telah mengalami kerusakan di berbagai wilayah. Pengajuan ini dilakukan dalam konteks mendesak demi menjamin kinerja sarana, prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan penyelamatan (SAR) nasional yang optimal.
Prioritas Utama untuk Kinerja SAR Nasional
Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini menjadi fokus utama untuk memperbaiki infrastruktur SAR yang saat ini dalam kondisi kritis. Menurut Haris, alat-alat yang rusak mencemaskan karena bisa mengganggu respons cepat tim SAR di lapangan. “Dana tambahan Rp1,61 triliun ini diperlukan segera untuk memastikan operasional SAR berjalan tanpa hambatan, terutama di daerah-daerah yang rentan bencana,” ungkapnya.
Kebutuhan Dana Darurat untuk Tindakan Awal
Selain belanja modal, Basarnas juga sedang memperjuangkan alokasi khusus dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk keperluan darurat. Haris menyebut bahwa usulan ini diprediksi menyerap anggaran tambahan sekitar Rp85,90 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mendukung operasi penyelamatan awal, baik terhadap jemaah maupun masyarakat yang terkena musibah. “Sistem SAR nasional adalah inti dari layanan darurat yang kita berikan. Dengan adanya DSP, respons tim di lapangan bisa lebih responsif dan efisien,” jelasnya.
Koordinasi dengan Bappenas untuk Kepastian Anggaran
Untuk mewujudkan usulan tersebut, Basarnas telah berkoordinasi langsung dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana/Infrastruktur di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Koordinasi ini dilakukan awal pekan ini, dengan tujuan mengakomodir kebutuhan pengadaan baru dan pemeliharaan infrastruktur SAR. Haris menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari rangkaian usulan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi sebelumnya.
Proyeksi Anggaran yang Ketat dalam Tahun 2027
Basarnas menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran untuk tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah hanya mencapai Rp1,25 triliun. Dengan penambahan anggaran belanja modal dan DSP, total dana yang diusulkan mencapai Rp1,61 triliun plus Rp85,90 miliar, yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional SAR. “Kebutuhan belanja modal dan dana darurat ini saling melengkapi, karena dua aspek tersebut sangat kritis untuk menjaga konsistensi layanan dalam kondisi darurat,” tegas Haris.
Peran SAR dalam Keselamatan Masyarakat
Menurut Haris, penanggulangan bencana dan penyelamatan darurat merupakan bagian vital dari tugas Basarnas. Alat-alat yang rusak, seperti alat komunikasi, kendaraan, atau perangkat pemantauan, bisa menyebabkan keterlambatan respons yang berpotensi memperburuk situasi. “Kita perlu mengganti perangkat yang sudah usang, agar seluruh wilayah Indonesia bisa diakses secara efektif,” tambahnya. Ia menekankan bahwa dengan dana tambahan, Basarnas bisa memperkuat keberhasilan operasi SAR di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil.
Usulan untuk Penyesuaian Regulasi
Usulan penambahan anggaran juga terkait dengan upaya menyesuaikan regulasi yang berlaku. Basarnas mengatakan bahwa keberadaan Dana Siap Pakai diperlukan agar operasi tindakan awal bisa dilakukan tanpa menunggu proses pengajuan dana yang panjang. “DSP akan memastikan bahwa tim SAR langsung bergerak saat keadaan darurat terjadi, tanpa mengalami hambatan dari keterbatasan anggaran,” ujar Haris. Ia berharap lembaga-lembaga terkait, termasuk Komisi V DPR RI, bisa memberikan dukungan untuk menyegerakan proses penyesuaian ini.
Respons dari DPR RI
Dalam sesi rapat, Haris juga menyerahkan laporan lengkap tentang kebutuhan anggaran Basarnas ke Komisi V DPR RI. Ia menjelaskan bahwa dana tambahan ini tidak hanya untuk memperbaiki alat yang rusak, tetapi juga untuk memperkuat sistem SAR secara keseluruhan. “Kami ingin mengajukan revisi kebijakan anggaran agar Basarnas bisa lebih mandiri dalam menjalankan tugas utamanya,” katanya. Haris menambahkan bahwa usulan ini sudah disampaikan secara jelas kepada para pimpinan dan anggota komisi, serta berharap ada dukungan dalam bentuk kebijakan yang lebih fleksibel.
Kemungkinan Penggunaan Dana yang Lebih Efisien
Koordinasi dengan Bappenas, kata Haris, bertujuan memastikan bahwa anggaran dana tambahan digunakan secara optimal. “Kita sudah membahas bagaimana DSP bisa diintegrasikan dengan sistem SAR, agar tidak ada pemborosan dana. Dana ini akan dikonsentrasikan pada kebutuhan yang paling mendesak, seperti peralatan pemadam dan sistem komunikasi yang terintegrasi,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya peremajaan alat di wilayah-wilayah rawan bencana, seperti daerah pesisir dan pegunungan.
Kesimpulan dan Harapan
Dalam kesimpulannya, Haris mengingatkan bahwa pemenuhan anggaran ini adalah prioritas utama untuk menjaga kualitas layanan SAR nasional. “Dengan anggaran yang lebih besar, Basarnas bisa memperbaiki sistem operasional dan meminimalkan risiko kegagalan penanggulangan bencana. Kami berharap para anggota Komisi V bisa memperhatikan kebutuhan ini dan memberikan dukungan maksimal,” tutupnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan SAR bergantung pada ketersediaan dana dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
“Dana siap pakai sangat vital karena operasi SAR tidak bisa menunggu proses administratif yang lama. Kami perlu dana yang siap digunakan saat situasi darurat terjadi,” kata Haris.
Dengan penambahan anggaran sebesar Rp1,61 triliun, Basarnas berharap bisa mengatasi kekurangan dana yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Anggaran ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat keberlanjutan operasi SAR di tengah tantangan yang semakin kompleks. Haris menegaskan bahwa dana tambahan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan darurat tetap efektif, baik dalam skala kecil maupun besar.
