OJK: Transisi Rendah Karbon sebagai Peluang Ekonomi di Tengah Tantangan Global
Latest Program – Jakarta, 20 Desember 2023 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peralihan ke ekonomi rendah karbon bukan hanya menjadi keharusan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan, terutama dalam kondisi tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam pidato di acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 yang berlangsung di ibu kota pada Selasa lalu. Menurut Friderica, pihak yang mampu berinovasi dan berinvestasi lebih dini akan berada di posisi unggul dalam menciptakan nilai ekonomi dan kestabilan jangka panjang.
Tantangan Global yang Membayangi Ekonomi
Friderica menjelaskan bahwa perekonomian dunia saat ini menghadapi berbagai ancaman yang beragam, mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok global, hingga risiko perubahan iklim dan fluktuasi pasar. “Kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini dengan pendekatan yang lebih proaktif,” tegasnya. Perubahan iklim, kata Friderica, tidak hanya menjadi isu lingkungan tetapi juga mengubah dinamika keuangan, arah investasi, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk masa depan. “Di tengah situasi seperti ini, perlu ada transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan serta mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan,” tambahnya.
“Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar,” kata Friderica.
Dalam wawancara terpisah, Friderica juga menyebutkan bahwa transisi ke ekonomi rendah karbon tidak bisa hanya dijalankan oleh regulator sendiri. “Ini memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para investor,” jelasnya. Keberhasilan upaya transisi, menurutnya, bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam menjaga konsistensi kebijakan serta memastikan adanya dukungan finansial yang optimal.
Ekosistem Keuangan Berkelanjutan yang Dibangun OJK
Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, OJK terus memperkuat sistem keuangan yang berkelanjutan. “Kita perlu memastikan adanya kerangka kebijakan yang jelas, kepercayaan pasar, dan kestabilan ekonomi dalam proses transisi,” kata Friderica. Hal ini menjadi fokus utama dalam kebijakan OJK, yang bertujuan mengarahkan alur dana ke sektor yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
OJK mengusung empat strategi utama untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan. Pertama, pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang berfungsi sebagai pedoman nasional untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan transisi, sejalan dengan prioritas nasional serta standar internasional. Kedua, OJK memperbaiki manajemen risiko iklim melalui penyempurnaan metode pengukuran, pengembangan database yang lebih lengkap, dan penguatan kemampuan analisis untuk meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan.
Ketiga, lembaga tersebut meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dengan menyesuaikan standar internasional secara bertahap. “Ini akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi yang berdampak lingkungan,” ujarnya. Keempat, OJK terus mendorong pengembangan pasar karbon Indonesia guna memobilisasi dana hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. “Melalui empat pilar ini, kita berupaya menciptakan kerangka yang komprehensif untuk mendukung proses transformasi ekonomi,” tambah Friderica.
Peran Regulator dalam Memastikan Ketahanan Ekonomi
Friderica menekankan bahwa keberhasilan transisi ke ekonomi berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang konsisten dan ekosistem yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. “Regulator harus menjadi penggerak utama dalam menjamin adanya akses modal dan kebijakan yang mendukung inovasi,” katanya. Selain itu, OJK juga berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, tata kelola, dan pengambilan keputusan oleh seluruh pelaku industri. “Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
“Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” kata Friderica.
Dalam konteks ini, OJK berharap dapat menjadi penyeimbang yang efektif antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” tambahnya. Untuk mencapai hal ini, OJK terus berupaya menyesuaikan regulasi dengan dinamika global serta memastikan bahwa pelaku pasar memiliki wawasan yang memadai tentang risiko dan peluang transisi rendah karbon.
Menurut Friderica, keberhasilan transisi ekonomi juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor. “Tidak bisa hanya OJK yang bergerak sendirian. Semua pihak harus bersatu dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan industri akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan adanya peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan. “Dengan sinergi ini, kita dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan responsif terhadap isu iklim,” lanjutnya.
Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris
Indonesia, sebagai ang
