Anggota DPR Usulkan Pembekalan SPPI Dengan Pendampingan Di Koperasi
Latest Program – Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas pemimpin koperasi di Indonesia, anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengusulkan program pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) agar lebih efektif dengan pendampingan langsung di koperasi. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan manajerial para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), menurut Rivqy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Dalam konteks ini, Rivqy menekankan perlunya pendekatan yang lebih berbasis pengalaman nyata, dengan fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, bukan hanya sekadar metode fisik.
Reformasi Metode Pendidikan Manajerial
Rivqy menjelaskan bahwa pelatihan SPPI yang saat ini dijalankan perlu diperbaiki agar lebih menyesuaikan kebutuhan industri koperasi. “Lebih baik kalau difokuskan ke skema manajerial saja,” kata dia dalam wawancara yang dilakukan pada 27 Juni 2026. Menurut Rivqy, praktik pendidikan manajerial yang telah terbukti sukses di negara lain bisa diadopsi untuk meningkatkan hasil program ini. Ia menilai, penguatan kemampuan manajerial peserta merupakan kunci dalam membangun koperasi yang tangguh dan berkelanjutan.
Usulan Rivqy didasarkan pada pengamatan atas keberhasilan koperasi di berbagai negara yang berbasis pada pelatihan terstruktur dan pendampingan profesional. Ia menyebutkan bahwa di Jepang, koperasi pertanian berkembang melalui pendidikan manajemen yang berkelanjutan, pelatihan bisnis, serta bimbingan dari ahli. “Dengan pendekatan ini, koperasi bisa memperoleh kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas,” tambah Rivqy.
Praktik Negara Lain Sebagai Referensi
Dalam konteks pembangunan koperasi, Rivqy menyebutkan bahwa Korea Selatan juga menjadi contoh yang menarik. Gerakan Saemaul Undong, yang berlangsung pada tahun 1950-an, diklaim berhasil memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan kepemimpinan lokal dan pelatihan kewirausahaan. “Koperasi di sana tidak hanya bergantung pada modal, tetapi pada keahlian manajerial dan partisipasi warga,” ujarnya. Selain itu, ia menyoroti pengalaman Belanda, di mana koperasi besar berkembang karena dikelola oleh manajer yang kompeten dalam tata kelola dan akuntabilitas.
Menurut Rivqy, praktik-praktik ini bisa menjadi acuan untuk menyesuaikan metode pelatihan di Indonesia. “Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan lebih sukses jika dikelola oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan terus diberi pembinaan,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara pelatihan teknis dan manajerial, agar peserta bisa menghadapi tantangan nyata di lapangan.
Langkah Evaluasi Setelah Kematian Peserta
Sementara itu, sebelumnya Kemenhan (Kementerian Pertahanan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) calon manajer KDKMP/KNMP setelah lima peserta meninggal dunia. Evaluasi ini dilakukan pada 27 Juni 2026, setelah muncul laporan tentang kecelakaan yang terjadi selama proses pelatihan. Pada 29 Juni 2026, Kemenhan menyatakan bahwa program latsarmil akan dihentikan sementara, sambil berfokus pada pembekalan bela negara dan manajerial.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan mengungkapkan bahwa evaluasi mencakup analisis kinerja peserta, metode pelatihan, serta kondisi lingkungan selama program berlangsung. “Kita perlu menyesuaikan program agar lebih aman dan relevan dengan tujuan pembangunan koperasi,” kata salah satu pejabat dalam pernyataan resmi. Langkah ini diambil sebagai respons atas kejadian fatal yang mengganggu reputasi program.
Dukungan Dalam Masa Kesedihan
Rivqy juga menyampaikan belasungkawa yang tulus atas kepergian lima calon manajer KDKMP/KNMP. “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia,” katanya. Ia berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan dukungan dalam masa kesedihan. Meski ada kerugian, Rivqy menilai kejadian ini justru memberikan momentum untuk mereformasi program pelatihan SPPI.
Dalam wawancara terpisah, Rivqy menjelaskan bahwa pendampingan di koperasi memberikan keuntungan karena peserta bisa belajar langsung dari pengalaman nyata para manajer profesional. “Mentor di koperasi bisa memberikan penjelasan tentang kebutuhan pasar, manajemen keuangan, hingga pengambilan keputusan di lapangan,” ujarnya. Ia menilai pendekatan ini lebih efektif dibandingkan metode latsarmil yang lebih fokus pada aspek kemiliteran.
Perspektif Pendidikan Manajerial Di Indonesia
Rivqy mengungkapkan bahwa program SPPI seharusnya tidak hanya menjadi wadah untuk menyiapkan calon manajer, tetapi juga sebagai jembatan antara pendidikan dan praktek bisnis. “Para peserta perlu diberikan kesempatan untuk menguji kemampuan mereka dalam lingkungan nyata,” katanya. Dalam konteks ini, koperasi dianggap sebagai tempat terbaik untuk pendampingan, karena memiliki struktur yang kompeten dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan koperasi di Indonesia bergantung pada pengelolaan yang profesional dan tanggung jawab. “Kalau para manajer SPPI dibina dengan baik, mereka bisa memimpin koperasi secara efektif dan berkelanjutan,” kata Rivqy. Usulan ini diharapkan bisa menjadi reformasi besar dalam pendidikan koperasi, yang sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis dan fisik.
Pendekatan baru ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar modern, di mana koperasi tidak hanya menjadi tempat penyimpanan modal, tetapi juga wadah untuk inovasi dan pelayanan yang lebih terarah. “Dengan pendampingan di koperasi, peserta bisa belajar bagaimana menghadapi dinamika ekonomi lokal dan nasional,” jelas Rivqy. Ia yakin metode ini akan memberikan dampak lebih luas, karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman langsung dalam manajemen.
Tantangan Dan Harapan Masa Depan
Sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Koperasi, Rivqy berharap usulan ini bisa segera diimplementasikan. “Saya percaya bahwa koperasi adalah salah satu bentuk kelembagaan yang paling potensial untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia,” katanya. Ia menilai pemerintah perlu lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum pelatihan SPPI, agar lebih relevan dengan tuntutan dunia usaha dan sosial.
Rivqy juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelatihan. “Para peserta perlu dianggap sebagai bagian dari komunitas, bukan hanya sebagai individu yang mengikuti program,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini akan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara koperasi dan warga sekitar. “Dengan demikian, program SPPI tidak hanya meningkatkan kapasitas manajerial, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi,” kata Rivqy.
Dalam konteks ini, Kemenhan dan Kementerian Koperasi diharapkan bisa bekerja sama untuk menyesuaikan kurikulum pelatihan SPPI. “Program ini harus menjadi salah satu bentuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan penekanan pada manajemen dan keterlibatan warga,” katanya. Rivqy berharap, kejadian yang terjadi selama latsarmil menjadi pelajaran berharga, agar ke depannya program ini lebih aman dan bermakna.
