Amran paparkan bentuk pelanggaran 25 merek beras fortifikasi

Pemerintah Temukan Tiga Pelanggaran pada 25 Merek Beras Fortifikasi

Atapkitadonasi.com – Pemerintah menemukan persoalan serius pada 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Produk-produk tersebut dinilai bermasalah setelah melalui pengawasan serta pengujian sampel di laboratorium, mulai dari administrasi peredaran, kesesuaian zat gizi, hingga mutu beras yang dijual kepada masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan penanganan kasus ini penting karena beras merupakan kebutuhan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Temuan itu telah dikomunikasikan langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Ini kami telepon Pak Kapolri. Langsung ditindak tegas. Tidak boleh ada ampun. Ini kalau perlu, ada hukuman terberat, kasih hukuman terberat. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan persoalan satu orang. Ini untuk 286 juta orang, kita harus jaga,” tegasnya.

Tiga kategori pelanggaran

Amran menjelaskan bahwa hasil pengawasan Bapanas membagi persoalan pada 25 merek tersebut ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berkaitan dengan kelengkapan dan kesesuaian administrasi produk.

Pelanggaran administratif mencakup dugaan penggunaan izin edar yang sudah tidak berlaku serta perbedaan informasi antara sertifikat izin edar dan label pada kemasan yang beredar. Pemerintah juga menemukan adanya klaim berlebihan pada kemasan produk.

“Terdapat pula overclaim atau klaim berlebihan pada label kemasan,” jelasnya.

Masalah kedua menyangkut kandungan gizi. Seluruh 25 merek yang diperiksa disebut tidak memiliki vitamin dan mineral sebagaimana dicantumkan dalam klaim labelnya. Padahal, unsur tambahan gizi merupakan dasar pembeda utama antara beras biasa dan beras fortifikasi.

Untuk memastikan hasil pemeriksaan, Bapanas melibatkan empat laboratorium, yakni Saraswanti Indo Genetech, Eurofins Angler Biochemlab, Laboratorium IPB Terpadu Bogor, serta Balai Riset dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian atau BRMP Kementan.

Kategori ketiga adalah ketidaksesuaian mutu beras. Ada produk yang dipasarkan dengan klaim beras premium, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan kualitasnya berada pada tingkat medium, bahkan submedium. Perbedaan mutu tersebut menjadi penting karena konsumen membayar harga yang lebih tinggi dengan harapan memperoleh produk yang sesuai keterangan kemasan.

Harga tinggi, kandungan tidak sesuai label

Produk beras fortifikasi yang masuk dalam temuan pemerintah dijual pada kisaran Rp19.270 hingga Rp57.600 per kilogram. Kemasan produk menawarkan tambahan vitamin dan mineral, tetapi hasil pengujian laboratorium justru memperlihatkan kondisi yang berlawanan dengan klaim tersebut.

Amran menyoroti adanya praktik pengambilan keuntungan yang dinilai tidak wajar. Ia memberi contoh produk yang dijual dengan selisih keuntungan hingga Rp40.000 per kilogram, sementara produk itu disebut tidak benar-benar merupakan beras fortifikasi.

“Jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Contoh, kemarin ada beras fortifikasi, mengambil keuntungan Rp40.000 satu kilo. Ini tidak benar dan itu pun bukan fortifikasi. Sudah palsu, dijual mahal,” tegas Amran.

Bagi konsumen, keberadaan label fortifikasi seharusnya memberi kepastian bahwa beras memiliki kandungan vitamin dan mineral tambahan sesuai standar. Karena itu, ketidaktepatan klaim tidak hanya menyangkut harga, melainkan juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi produk yang benar dan pangan yang memenuhi mutu yang dijanjikan.

Standar SNI dan merek yang diperiksa

Ke-25 merek tersebut dinyatakan tidak memenuhi kandungan maupun kualitas yang dipersyaratkan dalam SNI 9314:2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 tentang beras fortifikasi. Merek yang diduga melakukan pelanggaran meliputi WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.

Seluruh merek itu dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dalam koordinasi dengan Bapanas, telah menerbitkan surat peringatan kepada seluruh pihak terkait.

Wilayah OKKPD yang terlibat mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena peredaran pangan dapat berlangsung melalui berbagai jalur distribusi dan lokasi penjualan.

Produksi dihentikan dan stok mulai ditarik

Hingga pekan pertama September, semua merek beras fortifikasi yang masuk dalam temuan telah terpantau menghentikan kegiatan produksinya. Selain itu, 12 merek telah menarik stok dari peredaran, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Langkah penghentian produksi dan penarikan stok menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, terutama ketika terdapat dugaan bahwa isi produk tidak selaras dengan keterangan yang tertera pada kemasan. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri sebelumnya telah mengumumkan hasil temuan atas produk-produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tersebut.

Potensi kerugian konsumen Rp89 triliun

Pemerintah memperkirakan potensi kerugian konsumen dari selisih harga produk mencapai Rp89 triliun. Perhitungan ini menggunakan perbedaan antara rata-rata harga jual sebesar Rp23.385 per kilogram dan rata-rata harga yang dinilai wajar sebesar Rp13.689 per kilogram.

Selisihnya mencapai Rp9.695 per kilogram. Angka itu kemudian dikalikan dengan asumsi 30 persen dari kebutuhan konsumsi beras tahunan sebesar 9,2 juta ton. Estimasi tersebut menggambarkan besarnya dampak ekonomi apabila produk dengan klaim fortifikasi dan mutu yang tidak sesuai terus beredar secara luas.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi konsumen untuk memperhatikan informasi pada kemasan, termasuk izin edar, kategori mutu, dan klaim kandungan gizi. Namun, pengawasan tidak dapat dibebankan kepada pembeli semata. Produsen, distributor, lembaga pengujian, dan otoritas pengawas memiliki peran yang saling terkait agar pangan yang beredar benar-benar memenuhi standar serta informasi yang dijanjikan.