RI berhasil dorong resolusi akses gizi anak di Dewan HAM PBB
Daftar Isi
Atapkitadonasi.com – RI berhasil dorong resolusi akses gizi anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa pada Selasa (6/10). Resolusi tersebut menekankan pentingnya akses yang setara bagi anak terhadap makanan yang cukup dan bergizi.
Resolusi berjudul Enhancing equal access of children to adequate nutritious food itu disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan memberikan dukungan terhadap inisiatif yang didorong Indonesia tersebut, berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis.
Resolusi akses gizi anak menjadi tonggak di Dewan HAM PBB
Kementerian Luar Negeri menyatakan adopsi resolusi ini merupakan tonggak penting. Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat persoalan akses anak terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Indonesia mengajukan resolusi tersebut bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda dalam kelompok pengusul atau core group. Kolaborasi ini menunjukkan dukungan lintas kawasan terhadap upaya memperkuat pemenuhan gizi anak di tingkat internasional.
RI berhasil dorong resolusi akses ini dengan menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai isu yang berkaitan langsung dengan hak anak. Kekurangan gizi masih dialami ratusan juta anak dan dapat memengaruhi pertumbuhan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak mereka yang lain.
Fokus pada makanan sekolah dan perlindungan kelompok rentan
Melalui resolusi tersebut, negara-negara didorong memperkuat kebijakan dan program agar semua anak memperoleh makanan bergizi secara setara. Salah satu perhatian utama adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang dinilai mendukung kesehatan anak sekaligus proses belajar dan perkembangan mereka.
Resolusi ini juga memberi perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Aspek tersebut dipandang penting karena kesehatan dan kecukupan gizi ibu berhubungan dengan tumbuh kembang anak sejak masa awal kehidupan.
Di samping itu, dokumen tersebut menggarisbawahi perlindungan anak dalam situasi konflik maupun keadaan darurat kemanusiaan. Dalam kondisi tersebut, akses terhadap pangan bergizi dapat semakin terbatas sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara dan komunitas internasional.
Kerja sama internasional untuk menangani malnutrisi
Resolusi yang berhasil didorong Indonesia turut menekankan penguatan kerja sama internasional. Dukungan ini terutama penting bagi negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.
“Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi,” kata Kementerian Luar Negeri RI.
Kemlu menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Indonesia mengedepankan dialog dan berupaya menjembatani berbagai pandangan negara anggota hingga resolusi dapat diterima seluruh anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.
RI berhasil dorong resolusi akses gizi ini juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam memajukan hak anak serta hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat global. Pencapaian itu sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak membutuhkan kerja sama antarnegara yang konsisten.
Kemlu menambahkan bahwa adopsi resolusi tersebut memperkuat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB. Indonesia saat ini dipercaya memegang Presidensi, sebuah amanah yang mencerminkan komitmen untuk mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan hak asasi manusia secara global.
Pertanyaan umum
Apa isi utama resolusi yang didorong Indonesia?
Resolusi itu mendorong negara-negara memperkuat kebijakan dan program agar setiap anak memiliki akses setara terhadap makanan yang cukup dan bergizi, termasuk melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.
Mengapa gizi anak dikaitkan dengan hak asasi manusia?
Pemenuhan gizi mendukung pertumbuhan, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak lainnya. Karena itu, kekurangan akses terhadap makanan bergizi dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.
Kelompok mana yang mendapat perhatian khusus?
Resolusi memberi perhatian pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak yang berada dalam situasi konflik atau keadaan darurat kemanusiaan.