ATR/BPN sebut tujuh layanan prioritas percepat pelayanan pertanahan
ATR BPN sebut tujuh layanan prioritas – Di Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menetapkan tujuh layanan utama yang dianggap krusial dalam meningkatkan efisiensi proses pengurusan pertanahan dan tata ruang. Menurut data terkini, layanan tersebut berhasil menyelesaikan 6.481.784 berkas atau sekitar 78 persen dari total permintaan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Rabu di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tujuh layanan ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan secara keseluruhan.
Tujuh Layanan Prioritas yang Diterapkan
Beberapa layanan prioritas yang ditetapkan meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan prosedur satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, serta Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) yang memerlukan waktu tujuh hari. Selain itu, terdapat pula layanan roya yang diselesaikan dalam lima hari kerja, peralihan hak dalam lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) yang memakan waktu sepuluh hari, dan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan kantor dalam waktu lima hari kerja.
Dalu Agung Darmawan menambahkan, keterlibatan teknologi dalam transformasi layanan ini telah memberikan hasil yang signifikan. Tiga kelompok layanan utama yang dijalankan secara elektronik, yakni HT-El, informasi pertanahan, dan peralihan hak elektronik, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan. Misalnya, dalam layanan informasi pertanahan, permohonan pengecekan elektronik telah mencapai angka 17.821.694, sedangkan SKPT elektronik sebanyak 936.063 berkas dan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 permintaan.
Manfaat Digitalisasi dalam Pelayanan Pertanahan
Seiring dengan penerapan sistem digital, pelayanan HT-El dianggap sebagai salah satu inisiatif yang paling berdampak. Dalam sektor ini, pemerintah mencatat bahwa pelaporan akta bisa dilakukan melalui platform elektronik Kementerian ATR/BPN dalam maksimal tujuh hari setelah akta dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari transaksi berulang yang berpotensi menimbulkan masalah dalam sistem kredit.
Dalam hal birokrasi, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa penyederhanaan proses bisnis pada layanan HT-El mampu mengurangi jumlah tahapan dan aktor yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien. Ia juga menyoroti bahwa sistem ini mempercepat pengurusan berkas, terutama di bidang informasi pertanahan, yang sebelumnya membutuhkan proses yang lebih lama.
Selain itu, data menunjukkan bahwa layanan digitalisasi HT-El telah memberikan hasil yang memuaskan. Sampai Juni 2026, total HT-El yang terbit mencapai 5.727.063 berkas dengan nilai mencapai Rp5.792 triliun. Jumlah ini didukung oleh sebanyak 4.540 mitra kreditur. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, karena pada tahun 2025, nilai HT-El tercatat sebesar Rp1.008,81 triliun, sementara hingga Juni 2026, nilai tersebut telah menembus Rp409,78 triliun.
Kontribusi HT-El terhadap Ekosistem Pembiayaan
Dalu Agung Darmawan menyoroti bahwa digitalisasi HT-El tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga menjaga konsistensi ekosistem kredit nasional. Dengan adanya skema ini, perbankan dan masyarakat mendapatkan kepastian mengenai jaminan yang diberikan oleh sertifikat tanah elektronik. Ini berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk pertanahan yang dijalankan secara digital.
Kementerian ATR/BPN menggarisbawahi bahwa layanan HT-El tetap menjadi pilar utama dalam transformasi digital. Implementasinya tidak hanya mempermudah pengurusan berkas, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sistem kredit serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah. Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa pelayanan ini menjadi bagian penting dari upaya menyelaraskan layanan pertanahan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Perkembangan Masa Depan dan Harapan
Kebijakan tujuh layanan prioritas tersebut dicanangkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memangkas waktu pengurusan, ATR/BPN berharap masyarakat bisa lebih cepat memperoleh layanan pertanahan yang diperlukan, baik untuk keperluan perumahan, usaha, maupun investasi. Menurut Dalu Agung Darmawan, peningkatan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Terlepas dari pencapaian yang telah dicatat, Kementerian ATR/BPN masih berupaya untuk memperluas cakupan layanan digital. Dalam jangka panjang, pihaknya berharap seluruh proses pelayanan pertanahan bisa dilakukan secara online, sehingga mengurangi hambatan fisik dan waktu. Ia juga menekankan bahwa pelayanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk sistem yang lebih inovatif dan responsif.
“Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ujarnya. “Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” katanya lagi.
Dalam konteks kebijakan nasional, ATR/BPN terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan lembaga keuangan, untuk memastikan proses pelayanan tetap berjalan lancar. Kementerian ini juga berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih cepat dan akurat, terutama dalam pengurusan sertifikat tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penerapan teknologi di sektor pertanahan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna serta mempercepat pemanfaatan lahan secara optimal.
Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ATR/BPN terus melakukan evaluasi terhadap setiap layanan prioritaskan. Tujuan utama dari tujuh layanan ini adalah memastikan bahwa setiap proses pengurusan tanah bisa diakses oleh masyarakat dengan cepat, tanpa mengorbankan kualitas dan keakuratan data. Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mencapai target 100 persen digitalisasi pelayanan pertanahan.
Sekjen ATR/BPN juga menekankan bahwa transformasi ini memerlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh stakeholder. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi mengenai kepemilikan tanah, sementara institusi pemerintah bisa mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang
