Keraton Yogyakarta pastikan food truck di Alkid kantongi izin resmi

Keraton Tegaskan Izin Food Truck di Alun-Alun Kidul Sudah Resmi

Atapkitadonasi.com – Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menegaskan bahwa salah satu pelaku usaha makanan yang menggunakan food truck di kawasan Alun-Alun Kidul atau Alkid, Kota Yogyakarta, telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan kegiatannya. Penegasan ini disampaikan setelah pemilik usaha mengumumkan penghentian aktivitas berjualan akibat sejumlah permintaan biaya yang disebut muncul di luar proses perizinan.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, menyatakan izin tersebut telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, biaya parkir maupun permintaan tambahan lain yang diceritakan pemilik usaha melalui media sosial bukanlah pungutan yang ditetapkan pihak Keraton Yogyakarta.

“Pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata GKR Condrokirono dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.

Alun-Alun Kidul merupakan salah satu ruang publik yang dikenal luas di Yogyakarta. Aktivitas usaha makanan di kawasan tersebut membutuhkan kepastian tata kelola agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan secara tertib, sementara pengunjung tetap memperoleh kenyamanan saat berada di lokasi. Dalam konteks itu, kejelasan antara biaya resmi dan permintaan yang berada di luar mekanisme perizinan menjadi hal penting bagi semua pihak.

Permintaan di Luar Mekanisme Izin

Pemilik food truck sebelumnya menyampaikan keberatannya melalui media sosial. Ia mengungkap adanya sejumlah permintaan di luar biaya perizinan, termasuk biaya parkir sebesar Rp1 juta setiap hari. Selain itu, terdapat permintaan penyediaan makanan untuk sejumlah orang, di antaranya tiga orang yang disebut sebagai anggota kepolisian, serta tambahan biaya listrik.

Permintaan tersebut dinilai pemilik usaha sebagai pungutan liar. Karena itu, ia memilih untuk tidak meneruskan kegiatan berjualan selama lima hari sebagaimana rencana awal. Usaha tersebut akhirnya hanya mengikuti kegiatan selama satu hari.

Keraton Yogyakarta menekankan bahwa hal-hal yang disampaikan pemilik usaha itu tidak termasuk dalam tahapan pemberian izin maupun pungutan resmi dari lembaga tersebut. Pernyataan ini sekaligus membedakan prosedur administratif yang berlaku dengan berbagai permintaan yang muncul di luar jalur resmi.

“Terkait adanya pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan yang bersangkutan melalui media sosial, kami tegaskan itu bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” ujar GKR Condrokirono.

Keterangan tersebut memberi penjelasan bagi pelaku UMKM yang beraktivitas atau hendak mengikuti kegiatan usaha di area terkait. Izin resmi yang telah diperoleh tidak semestinya dipahami sebagai dasar untuk munculnya beban tambahan yang tidak tercantum dalam proses perizinan. Pelaku usaha juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai pihak berwenang, jenis pembayaran, serta dasar ketentuan atas setiap biaya yang diminta.

Harapan Ada Tindak Lanjut

Keraton Yogyakarta menyayangkan situasi yang dialami pemilik food truck hingga persoalan itu disampaikan secara terbuka melalui media sosial. GKR Condrokirono berharap kejadian tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan, agar persoalan serupa tidak kembali dialami pelaku usaha lain di masa mendatang.

“Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Bagi usaha kecil dan menengah, biaya operasional yang tidak terduga dapat memengaruhi keputusan untuk tetap berjualan. Food truck, seperti bentuk usaha kuliner lainnya, perlu menghitung pengeluaran harian, kebutuhan bahan makanan, tenaga kerja, listrik, serta biaya pendukung lain agar kegiatan usaha dapat berjalan. Ketika terdapat permintaan yang tidak tercantum dalam mekanisme resmi, pelaku usaha berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan rencana bisnisnya.

Penegasan dari Keraton Yogyakarta juga menempatkan perhatian pada pentingnya jalur komunikasi resmi. Pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan saat mengurus izin maupun ketika mendapat permintaan pembayaran di lapangan. Di sisi lain, penanganan oleh pihak berwenang diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan di kawasan publik berjalan sesuai ketentuan.

Kasus ini berawal dari keputusan pemilik food truck untuk menghentikan keikutsertaannya setelah hanya satu hari berjualan. Keraton memastikan bahwa izin kegiatan food truck itu memang telah diberikan secara resmi. Sementara itu, persoalan tentang biaya parkir Rp1 juta per hari, permintaan makanan untuk sejumlah orang, dan biaya listrik disebut berada di luar pungutan yang ditetapkan Keraton Yogyakarta.

Dengan adanya penjelasan tersebut, pemisahan antara proses perizinan resmi dan dugaan permintaan di luar mekanisme menjadi titik utama dalam persoalan ini. Tindak lanjut dari pihak yang berwenang diharapkan dapat memberi kepastian, melindungi pelaku UMKM, serta mencegah terulangnya kejadian yang membuat kegiatan usaha harus dihentikan.