Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem standardisasi nasional

Komisi VII DPR Tekankan Pentingnya Ekosistem Standardisasi yang Merata

Atapkitadonasi.com – Penguatan sistem standardisasi nasional dipandang penting untuk menjaga mutu produk Indonesia, melindungi konsumen, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi usaha kecil dan menengah. Perhatian tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Timur, yang salah satu agendanya berupa focus group discussion bertajuk “Pemetaan Kesiapan Kegiatan Penilaian Kesesuaian” di Balikpapan pada Jumat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai standar tidak hanya berkaitan dengan persyaratan teknis atas sebuah barang. Sistem ini juga berperan sebagai benteng untuk memastikan produk yang beredar aman, memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu bersaing di pasar regional maupun internasional.

“Disiplin standardisasi nasional adalah kunci keberhasilan kita dalam menjaga kuantitas, kualitas, dan perlindungan konsumen. Kalau kita tidak mampu mengontrolnya, kita bisa menjadi tempat masuknya produk yang tidak memenuhi standar,” ujar Chusnunia.

Dalam konteks perdagangan yang semakin terbuka, penerapan standar menjadi kebutuhan bagi produk lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasarannya. Bagi pelaku UKM dan industri kecil menengah, sertifikasi dapat membantu menunjukkan bahwa produk mereka memenuhi ketentuan mutu yang diperlukan oleh pasar. Namun, proses tersebut perlu didukung layanan yang mudah diakses agar standar tidak berubah menjadi hambatan baru bagi usaha di daerah.

Akses Laboratorium dan Sertifikasi Masih Menjadi Tantangan

Komisi VII DPR RI menyoroti belum meratanya keberadaan laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian atau LPK di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat industri di luar pusat-pusat ekonomi menghadapi tantangan lebih besar saat membutuhkan layanan pengujian, kalibrasi, maupun sertifikasi.

Chusnunia menyampaikan bahwa ekosistem standardisasi membutuhkan kerja bersama dari banyak pihak. Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPK, laboratorium pengujian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu terhubung dalam sistem yang saling mendukung. Koordinasi ini diperlukan agar layanan penilaian kesesuaian dapat menjangkau kebutuhan industri secara lebih merata.

Beberapa hal yang menjadi perhatian mencakup kesiapan infrastruktur laboratorium, pengawasan terhadap produk ilegal, percepatan verifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, serta kemudahan akses standardisasi bagi industri di daerah. Seluruh unsur tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan produk domestik untuk tumbuh secara sehat dan memperoleh kepercayaan konsumen.

Standardisasi, pada akhirnya, perlu diposisikan sebagai sarana peningkatan daya saing. Pelaku usaha lokal membutuhkan pendampingan agar dapat memahami prosedur serta manfaat sertifikasi, terutama ketika mereka menggunakan bahan baku daerah atau memiliki peluang memasuki pasar ekspor.

Kondisi Geografis Kalimantan Timur

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rachmad, menjelaskan bahwa karakter geografis wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan sertifikasi. Jarak antardaerah dan akses yang belum selalu dekat dengan fasilitas pengujian membuat proses pemenuhan standar memerlukan dukungan yang lebih terpadu.

“Di Kaltim ada persoalan geografis yang berkaitan dengan laboratorium dan menjadi tantangan dalam konteks sertifikasi. Kami melihat pendampingan terhadap IKM dalam standardisasi perlu dilakukan secara terintegrasi,” jelas Ujang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan pendampingan dan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah, termasuk dalam proses sertifikasi. Meski demikian, langkah tersebut dinilai perlu diperkuat melalui kolaborasi yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Pendampingan yang terintegrasi penting karena pemenuhan standar sering kali melibatkan lebih dari satu tahap, mulai dari pemahaman persyaratan produk, pengujian, hingga pengurusan sertifikat. Jika layanan tersebut dapat dijalankan secara selaras, pelaku IKM dapat lebih fokus meningkatkan kualitas produksi dan mengembangkan pasar.

Dukungan SNI dan TKDN untuk Industri Lokal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan TKDN. Pendampingan TKDN terus dilakukan, sedangkan penguatan SNI diarahkan pula kepada pengembangan IKM yang memakai bahan baku lokal.

Arah tersebut selaras dengan karakter industri Kalimantan Timur yang masih banyak ditopang sektor nonmanufaktur. Pengembangan produk berbasis sumber daya dan bahan baku lokal tetap membutuhkan kepastian kualitas agar memiliki nilai tambah serta dapat diterima dalam rantai pasok yang lebih luas.

Kalimantan Timur telah memiliki fasilitas laboratorium daerah melalui Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Fasilitas ini dapat menunjang pengujian dan kalibrasi, termasuk bagi UMKM yang menargetkan pasar ekspor. Keberadaan laboratorium tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat layanan standardisasi di wilayah tersebut.

“Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan ruang lingkup sertifikasi, pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat SNI, serta belum optimalnya integrasi pendampingan antar-tingkat pemerintahan,” sebut Heni.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas saja belum cukup. Ruang lingkup layanan sertifikasi perlu sesuai dengan kebutuhan industri, sementara informasi mengenai manfaat SNI harus mudah dipahami oleh pelaku usaha. Integrasi program pendampingan juga dibutuhkan agar pelaku IKM tidak harus menavigasi proses yang terpisah-pisah di berbagai tingkatan pemerintahan.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI bersama BSN, PT Sucofindo, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun pemetaan kesiapan layanan penilaian kesesuaian. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan ekosistem standardisasi yang inklusif, sehingga perlindungan konsumen dan pertumbuhan produk dalam negeri dapat berjalan beriringan.