Wagub Banten Ajak Masyarakat Bersama-sama Mendukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Key Discussion – Kamis, di Serang, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengungkapkan ajakan untuk seluruh warga provinsi tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Dimyati menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam memberikan data kepada petugas sensus, karena hal ini menjadi fondasi utama untuk memperoleh gambaran ekonomi yang akurat. Simulasi pelaksanaan sensus yang diikuti bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menjadi momentum untuk mengenalkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan tersebut.
Peran Masyarakat dalam Menjamin Kualitas Data
Dalam wawancara dengan antaranews.com, Dimyati menyatakan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bergantung pada respons masyarakat yang objektif. “Masyarakat Banten harus menjawab setiap pertanyaan secara jujur dan transparan, karena kerahasiaan data akan terjaga selama pelaksanaan sensus,” ujarnya. Menurut Dimyati, partisipasi aktif warga bukan hanya keharusan, tapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan data yang diperoleh dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Kami harapkan setiap warga memahami bahwa data yang diberikan akan digunakan untuk memetakan kondisi ekonomi riil dan menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” imbuh Dimyati.
Dimyati menegaskan bahwa hasil sensus ini akan menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi. Dengan data yang akurat, program-program pembangunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Sensus Ekonomi 2026 rencananya berlangsung selama empat bulan, mulai dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, dengan target menyusun laporan lengkap tentang dinamika ekonomi di wilayah Banten.
Kolaborasi Pemda dan BPS untuk Meningkatkan Akurasi Informasi
Menurut Dimyati, kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Banten dan BPS sangat penting untuk memastikan keandalan data. Ia menyarankan adanya pertemuan rutin setiap bulan antara OPD dengan BPS, agar bisa berdiskusi mengenai hasil sensus maupun data triwulanan. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan daerah yang berbasis data.
Dimyati juga menyoroti peran BPS sebagai institusi yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjadi penunjuk arah dalam pembangunan. “Saya ingin data yang diperoleh tidak hanya sekadar laporan, tapi juga bisa diakui sebagai bahan pertanggungjawaban,” tegasnya. Dengan demikian, data yang diberikan oleh masyarakat akan menjadi landasan yang kuat untuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten, termasuk dalam mendukung program-program strategis nasional seperti Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi dari Kepala BPS Provinsi Banten
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Ia menekankan bahwa BPS memiliki peran kunci sebagai pengumpul data yang menjadi acuan nasional. “Data dari BPS seperti kompas yang memberikan arah, karena secara rutin menyediakan informasi akurat dan terpercaya,” ujar Yusniar.
Yusniar menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menggali data mendalam tentang kondisi ekonomi masyarakat, termasuk tingkat pengangguran, produktivitas, serta kekuatan sektor-sektor vital. “Dengan kolaborasi yang lebih baik, kita bisa mencapai Satu Data Indonesia secara lebih efektif,” tambahnya. Yusniar mengatakan bahwa dukungan dari pemda akan membantu BPS dalam mengakses data di lapangan, sehingga hasil sensus bisa lebih representatif.
Kemudian, Dimyati menambahkan bahwa jadwal sensus yang diusulkan sudah dipertimbangkan secara matang. Selama empat bulan, petugas sensus akan mengumpulkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. “Ini adalah kesempatan untuk memetakan ekonomi secara menyeluruh, termasuk pergerakan pasar dan distribusi kekayaan,” jelas Dimyati. Ia berharap partisipasi warga tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga dengan bimbingan dari OPD setempat.
Yusniar menyatakan bahwa BPS akan berupaya keras untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standar nasional. “Kami akan memberikan pelatihan dan fasilitas teknis kepada petugas sensus, agar proses pendataan berjalan lancar dan terpercaya,” ujarnya. Selain itu, BPS juga berencana memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pengumpulan data, terutama di wilayah yang memiliki akses internet.
Target Sensus Ekonomi 2026 untuk Meningkatkan Efektivitas Pembangunan
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan bisa menjadi alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara realistis. Dimyati menjelaskan bahwa data yang diperoleh akan digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama ini, serta merancang strategi baru. “Saya yakin dengan data yang jujur, kita bisa membuat keputusan lebih bijak dalam pembangunan,” kata Dimyati.
Pemda Banten juga berharap sensus ekonomi ini bisa membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang kurang berkembang, sehingga dana alokasi bisa dialokasikan secara lebih optimal. Yusniar menegaskan bahwa data yang diperoleh akan menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter. “Sensusekonomi bukan hanya untuk Banten, tapi juga sebagai bagian dari upaya nasional menyukseskan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
“Masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses sensus, karena mereka yang terlibat langsung dalam memberikan informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan,” tambah Yusniar.
Menurut Yusniar, keberhasilan sensus juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mengungkap kondisi ekonomi mereka secara jujur. “Data yang akurat akan menjadi penjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan,” jelasnya. Ia berharap seluruh warga Banten bisa bekerja sama dengan petugas sensus, terlepas dari jenis usaha atau tingkat pendapatan mereka.
Sebagai tambahan, Dimyati menyebutkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilengkapi dengan metode pendataan yang lebih modern. Ini termasuk penggunaan teknologi seperti smartphone dan aplikasi digital untuk memudahkan warga dalam memberikan data. “Dengan metode ini, masyarakat bisa lebih mudah berpartisipasi, karena tidak perlu ke kantor atau tempat pelayanan langsung,” ujarnya. Ia berharap metode ini bisa meningkatkan partisipasi warga, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Yusniar menuturkan bahwa keterlibatan warga dalam sensus ekonomi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPS. “Kami berharap data yang diperoleh bisa diakui sebagai bahan perencanaan yang lebih baik,” ujarnya. Pemda Banten, menurut Yusniar, akan memastikan bahwa seluruh warga termasuk di daerah terpencil bisa berpartisipasi dalam sensus tersebut.
Langkah-Langkah untuk Mewujudkan Sensus Ekonomi yang Efektif
Untuk mewujudkan sensus ekonomi yang sukses, Dimyati mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, Pemda Banten akan memperkuat koordinasi dengan BPS melalui rapat rutin. Kedua, seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi diminta untuk memberikan dukungan maksimal dalam proses pendataan. Ketiga, masyarakat dianjurkan untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPS dan OPD setempat.
Dimyati menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berupa jawaban terhadap pertanyaan, tapi juga kesediaan untuk memahami tujuan sensus. “Kami ingin warga memahami bahwa data mereka akan digunakan untuk kepentingan bersama,” tambahnya. Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat,
