Lima Negara Perkuat Dialog Penegakan Hukum Maritim
Main Agenda – Kota Manado, Sulawesi Utara, menjadi tempat penyelenggaraan dialog penegakan hukum maritim yang diikuti oleh lima negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Kegiatan ini diadakan di Kantor Zona Tengah Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, dengan tema Maritime Law Enforcement Dialogue Delegates (MLED). Dialog ini bertujuan memperkuat kerja sama regional dalam menjaga keamanan perairan serta mengatasi berbagai tindak pidana lintas negara yang berkaitan dengan sektor maritim.
Kemitraan untuk Keamanan Bersama
Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksamana Pertama Teguh Prasetya, menjelaskan bahwa MLED merupakan wadah untuk mempererat hubungan antarnegara di kawasan. Ia menekankan bahwa dialog ini menciptakan peluang interaksi yang lebih intensif, khususnya dalam menghadapi ancaman keamanan perairan dan berbagai masalah pidana maritim yang terjadi di wilayah bersama. “Dengan adanya forum seperti ini, kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta memperkaya wawasan tentang tindak pidana tertentu,” kata Teguh Prasetya, Kamis.
“Maritime Law Enforcement Dialogue Delegates’ (MLED) memberikan kesempatan berinteraksi menguatkan kawasan dalam menjaga perairan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana tertentu,” ujarnya.
Teguh juga menyebutkan bahwa MLED tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga melibatkan aspek lingkungan, kemanusiaan, dan isu strategis lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat pengendalian kawasan secara holistik. “Kami melihat di wilayah kita di kawasan Asia Tenggara khususnya sangat baik, kondusif karena memang kerja sama kita sangat kuat dalam kawasan dan dengan organisasi ASEAN,” tambahnya.
Kemitraan Global dengan UNODC
Teguh Prasetya menegaskan bahwa keamanan laut dan perairan merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara di kawasan tersebut. “Kerja sama yang solid sangat penting untuk menjaga stabilitas wilayah, karena tidak ada satu negara yang bisa menangani masalah maritim sendirian,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa koordinasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan dorongan signifikan bagi kegiatan ini.
“Dialog ini membuka pikiran masing-masing negara dan berbagi dalam penanganan tindak pidana, penanganan dalam sisi kemanusiaan dan sebagainya, serta memperkaya wawasan kita semua termasuk di Zona Tengah Bakamla Republik Indonesia,” ujarnya.
Partisipasi dari negara-negara tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menghadapi tantangan maritim yang kompleks. Teguh menyebutkan bahwa kelima negara memiliki visi yang sejalan dalam menjaga kestabilan dan keamanan laut, baik dari segi lingkungan maupun sosial. “Kami harap dialog ini bisa memperkuat hubungan antarnegara, khususnya melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta pertemuan lanjutan untuk mencapai target keamanan maritim bersama,” imbuhnya.
Isu Strategis dan Koordinasi Internasional
Pelaksanaan MLED di Manado dianggap sebagai langkah penting dalam menghadapi isu strategis maritim. Dalam sesi diskusi, para delegasi dari masing-masing negara membahas berbagai topik, seperti pengendalian nelayan ilegal, penegakan hukum terkait penggunaan sumber daya laut, serta penanganan ancaman terorisme di laut. Teguh Prasetya menambahkan bahwa dialog ini juga membuka peluang untuk menggali potensi kerja sama dalam bidang keamanan data dan pencegahan kejahatan lintas batas.
“Kami melihat di wilayah kita di kawasan Asia Tenggara khususnya sangat baik, kondusif karena memang kerja sama kita sangat kuat dalam kawasan dan dengan organisasi ASEAN,” katanya.
Menurut Teguh, kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi negara-negara peserta, termasuk meningkatkan kesadaran tentang peran keamanan maritim dalam perekonomian nasional. “Selain itu, forum ini membantu membangun sinergi dalam menghadapi masalah seperti penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sah, penangkapan ikan secara berlebihan, dan kejahatan laut lainnya,” terangnya. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi UNODC dalam menunjang kegiatan ini.
Langkah Nyata untuk Stabilitas Regional
Kegiatan MLED di Manado diharapkan menjadi awal dari upaya lebih besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam wawancara dengan media, Teguh menyatakan bahwa dialog tersebut bukan hanya ajang pertukaran informasi, tetapi juga wadah untuk mengevaluasi kemajuan kerja sama maritim dan menetapkan rencana aksi bersama. “Kami ingin memastikan bahwa keamanan perairan terus ditingkatkan melalui kolaborasi yang lebih terstruktur,” ujarnya.
“Terima kasih kepada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang memberikan kesempatan kepada Bakamla Zona Tengah menjadi bagian dari kegiatan ini serta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah,” tambahnya.
Kerja sama maritim di kawasan Asia Tenggara dilihat sebagai kunci untuk mencegah konflik yang mungkin muncul dari kegiatan lintas negara, seperti perdagangan ilegal atau migrasi laut. Teguh menyatakan bahwa keberhasilan MLED akan bergantung pada komitmen masing-masing negara untuk memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan sektoral. “Kami ingin memastikan bahwa setiap negara bersedia memberikan kontribusi maksimal dalam menghadapi tantangan keamanan maritim,” ujarnya.
Potensi Kolaborasi di Masa Depan
Dialog yang diadakan di Manado diharapkan bisa menjadi pelopor dalam upaya mengembangkan kerja sama regional yang lebih luas. Teguh Prasetya menekankan bahwa MLED bertujuan menciptakan kerangka kerja yang fleksibel dan responsif terhadap berbagai ancaman. “Dengan pertemuan ini, kita bisa mencari solusi yang lebih efektif, serta membangun kepercayaan antarnegara dalam menangani masalah maritim,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan kegiatan seperti ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk lembaga internasional. “Kerja sama dengan UNODC akan membantu memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi tindak pidana maritim secara global,” lanjut Teguh. Ia menambahkan bahwa dialog ini juga menjadi ajang untuk mengeksplorasi potensi kerja sama di bidang teknologi dan operasional penegakan hukum.
