DPR: Pertumbuhan Layar Bioskop Harus Disertai Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Lokal
Main Agenda – Jakarta, Senin – Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Panja Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, salah satu anggota komisi tersebut, menyoroti pentingnya memastikan bahwa peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia selaras dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa meskipun pertumbuhan industri film nasional menunjukkan hasil yang positif, langkah pengembangan infrastruktur layar bioskop harus diperiksa kembali dari sudut pandang dampak ekonomi yang dirasakan oleh komunitas lokal.
Perlu Keseimbangan antara Pertumbuhan Industri dan Kondisi Ekonomi
Novita menegaskan bahwa keberadaan lebih banyak layar bioskop tidak boleh hanya dilihat dari aspek jumlah film yang ditayangkan, tetapi juga dari bagaimana mereka berkontribusi pada perekonomian sekitar. “Jangan sampai kita melakukan kesalahan, hanya mendengar satu suara keberhasilan tetapi mengabaikan keluhan masyarakat yang lain,” ujarnya. Menurutnya, pengembangan bioskop atau penyediaan layar di berbagai daerah harus diiringi dengan penjelasan yang jelas tentang manfaat ekonomi bagi warga sekitar, bukan hanya bagi para pelaku industri film.
“Jumlah layar bioskop penting, tetapi setelah dibangun, kita perlu tahu apakah ada peningkatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Jika tidak, maka penambahan layar justru bisa menjadi masalah baru,” kata Novita.
Legislator dari Fraksi PDI-P ini juga mengingatkan bahwa investor sering kali lebih memilih proyek yang menawarkan keuntungan ekonomi langsung. Hal ini menyebabkan pembangunan layar bioskop lebih berfokus pada wilayah dengan permintaan tinggi, seperti Jakarta dan pulau Jawa, sementara daerah lain kesulitan mendapatkan akses penayangan film lokal.
Data Kementerian Ekonomi Kreatif Menunjukkan Pertumbuhan Positif, Namun Akses Masih Terbatas
Novita memaparkan bahwa data dari Kementerian Ekonomi Kreatif menunjukkan peningkatan signifikan dalam industri film nasional. Pada 2025, jumlah penonton film lokal mencapai sekitar 65 juta orang, dengan total 178 judul film yang dirilis di bioskop. Namun, meskipun pertumbuhan ini menggembirakan, ia menyoroti bahwa akses layar untuk menampilkan film Indonesia masih terbatas.
Meski jumlah film yang tayang meningkat, persebaran layar bioskop belum merata. Di sisi lain, Novita menyoroti bahwa film asing masih mendominasi pangsa pasar, terutama karena investor lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. “Investor yang membangun bioskop pasti memikirkan return on investment. Mereka memilih film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi, sehingga film lokal sering kali dibiarkan terpinggirkan,” tuturnya.
“Jika akar masalah ini belum bisa diatasi, maka penambahan layar bukan solusi yang sempurna. Kita perlu mengetahui bagaimana layar itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, bukan hanya sektor film,” ujarnya.
Distribusi Film Daerah Terancam karena Konsentrasi Layar di Pulau Jawa
Novita menambahkan bahwa konsentrasi layar bioskop di pulau Jawa menjadi hambatan utama bagi distribusi film dari daerah-daerah lain. Dalam RDPU yang dihadiri oleh berbagai platform digital, ia memperlihatkan bahwa meski jumlah film Indonesia yang tayang di bioskop mencapai 244 judul pada 2025, jumlah layar hanya sekitar 2.500, yang terpusat di wilayah utama. Hal ini memperkuat argumennya bahwa kebijakan pembangunan bioskop harus lebih merata untuk menghindari ketimpangan.
“Kita perlu memperjelas roadmap pembangunan layar bioskop agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Tidak cukup hanya menyasar industri film, tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar bioskop,” jelas Novita. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus hadir dalam menetapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem perfilman, termasuk memberikan insentif bagi layar di daerah yang kurang terlayani.
Persaingan Film Lokal dan Asing Perlu Diperhatikan
Novita berharap pemerintah bisa mengambil langkah afirmatif untuk memperkuat persaingan film lokal dan asing. Dalam beberapa tahun terakhir, penonton film nasional terus tumbuh, tetapi perlu diimbangi dengan upaya mengurangi dominasi film luar negeri di layar bioskop. “Kita harus memastikan bahwa film Indonesia tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga memiliki peluang yang adil untuk tayang,” katanya.
Novita menekankan bahwa ekosistem perfilman yang sehat tidak hanya ditentukan oleh jumlah layar, tetapi juga oleh kemampuan industri lokal untuk bertahan dan berkembang. Untuk itu, ia mengajak pelaku platform digital, seperti Cinema Poetica, untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan kultur film Indonesia dan mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang lebih inklusif. “Platform digital bisa menjadi jembatan untuk memperluas akses film lokal ke berbagai wilayah, terutama di luar Jawa,” imbuhnya.
Menurut Novita, keberhasilan industri film nasional tidak bisa dipisahkan dari kesadaran masyarakat akan nilai ekonomi dan sosial dari film lokal. Ia mengingatkan bahwa jika layar bioskop hanya menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan maksimal, maka pertumbuhan film Indonesia bisa terhambat. “Kita perlu memastikan bahwa setiap layar yang dibangun memiliki dampak nyata bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun budaya,” pungkas Novita.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah diharapkan bisa menjadi pengarah yang memperkuat keberlanjutan industri film. Dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan masyarakat sekitar, pembangunan bioskop tidak hanya menjadi investasi, tetapi juga kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Novita menilai bahwa ekosistem perfilman yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan, baik untuk industri maupun masyarakat luas.
Dengan hadirnya platform digital, Novita percaya bahwa ada peluang untuk memperluas akses film lokal, terutama di wilayah yang kurang terlayani. Ia menegaskan bahwa perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, investor, dan pelaku industri untuk menciptakan solusi yang lebih berimbang. “Kita tidak boleh melupakan bahwa setiap layar bioskop adalah bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya alat bisnis,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, penambahan layar bioskop harus diiringi dengan peningkatan peluang kerja, pendapatan, dan pengembangan usaha kecil menengah di sekitar bioskop. Novita menilai bahwa keberhasilan ekosistem perfilman nasional tidak hanya bergantung pada jumlah layar, tetapi juga pada bagaimana layar tersebut mampu menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Ia berharap, dengan adanya kebijakan yang jelas, layar bioskop bisa menjadi pilihan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya penggemar film.
Dengan demikian, Novita menegaskan bahwa setiap keputusan terkait penambahan layar bioskop harus diukur secara menyeluruh. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya menguntungkan industri film, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar bioskop. “Kita perlu membangun sistem yang mengakui kebutuhan ekonomi masyarakat, karena mereka yang benar-benar menjadi penonton film,” tutupnya.
