AMPG Lumajang Mengusulkan Perbaikan Tata Kelola MBG untuk Tetap Berdampak Luas
Aksi Damai Diadakan di DPRD Lumajang untuk Menyampaikan Aspirasi Masyarakat
Special Plan – Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Peduli Gizi (AMPG) Kabupaten Lumajang menggelar aksi damai di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin, sebagai bentuk permintaan agar Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan dengan manajemen yang lebih baik. Aksi ini dilakukan dalam upaya menyampaikan saran dan kritik terkait pelaksanaan program yang sejauh ini dianggap berhasil memberikan dampak positif, tetapi masih perlu ditingkatkan dari segi tata kelola.
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, mengatakan bahwa MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, menurutnya, ada beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki agar program ini bisa lebih efektif dan terukur. “MBG telah membawa perubahan signifikan, tetapi masih ada masalah dalam pengelolaan di lapangan yang mesti diperhatikan,” ujarnya.
“Perlu ada standar nasional yang konsisten dalam penyusunan menu agar semua daerah dapat menerjemahkan kebutuhan gizi secara sama. Saat ini, masing-masing wilayah memiliki interpretasi sendiri, sehingga terkadang terjadi ketidakseimbangan dalam pemberian nutrisi,” tambah Novi.
Novi menjelaskan, program ini juga memiliki dampak ekonomi yang nyata. Ia menyebutkan bahwa setiap Satuan Pelaksanaan Program Gizi (SPPG) mempekerjakan sekitar 50 orang, yang berdampak pada lebih dari 4.000 keluarga yang menggantungkan penghasilan dari MBG. “Selain anak-anak, banyak keluarga lainnya yang hidup karena adanya program ini, termasuk petani, pedagang, distributor, dan pengusaha kecil,” katanya.
Novi menegaskan bahwa MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga menjadi pendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola tanpa menghentikan manfaat yang sudah dirasakan oleh banyak pihak. “Dengan tata kelola yang lebih baik, kita bisa memastikan distribusi bahan pangan tetap adil dan efisien, sekaligus memperkuat dampak ekonomi yang telah tercipta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang Oktafiyani menyambut aspirasi masyarakat tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan dan mengirimkan usulan dari AMPG kepada pemerintah serta Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai prosedur yang berlaku. “Evaluasi terhadap MBG sangat penting untuk memastikan program ini tetap relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Oktafiyani.
“Tuntutan masyarakat ini wajar, bahkan diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan program MBG. Sejauh ini, kita melihat banyak manfaat yang dihasilkan, termasuk peningkatan kesehatan dan pengurangan stunting di daerah ini,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai diawasi oleh aparat keamanan setempat. Massa aksi mengajukan sejumlah rekomendasi, termasuk permintaan adanya bank menu nasional yang terstandarisasi. Selain itu, mereka juga menyerahkan dokumen pakta integritas kepada DPRD Lumajang sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan program tersebut.
Novi menyoroti bahwa MBG telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Lumajang. Ia mengatakan bahwa selama ini, program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga mendukung sektor-sektor lain seperti pertanian dan distribusi pangan. “Para petani yang menyuplai bahan baku, distributor buah, hingga usaha kecil, semuanya saling terkait dalam sistem distribusi MBG. Jika tata kelola tidak baik, dampak ekonominya bisa terganggu,” katanya.
Pakta integritas yang diserahkan dalam aksi tersebut menjadi simbol komitmen masyarakat untuk menjaga kepercayaan dalam pelaksanaan program. Dokumen ini akan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Novi juga menekankan pentingnya keterlibatan BGN dalam mengembangkan standar nasional agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi makanan bergizi.
Di sisi lain, Oktafiyani mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk memastikan bahwa usulan yang disampaikan akan diproses secara transparan. “Kita perlu kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, BGN, dan masyarakat agar program ini bisa berkelanjutan dan tidak hanya bertahan di satu daerah saja,” ujarnya.
Sebagai bagian dari aksi, massa mengajukan beberapa rekomendasi khusus, seperti penerapan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan pengawasan berkala terhadap kualitas menu. Mereka juga berharap pemerintah bisa memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran agar dana yang dialokasikan tidak terbuang percuma. “MBG harus menjadi program yang terukur dan berdampak jangka panjang, bukan sekadar kegiatan sementara,” kata Novi.
Oktafiyani menambahkan bahwa DPRD telah melakukan beberapa langkah untuk meninjau kembali kebijakan MBG, termasuk mengundang perwakilan dari berbagai sektor untuk mendiskusikan perbaikan. “Kita sedang berupaya memperbaiki proses distribusi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, karena mereka adalah bagian dari sistem ini,” tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan, partisipan aksi juga menyampaikan aspirasi tertulis yang berisi penilaian terhadap program MBG. Dokumen ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan program. “Kita ingin MBG terus berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang lebih baik agar semua pihak mendapatkan manfaat maksimal,” ujarnya.
Aksi damai tersebut berlangsung selama beberapa jam, dengan peserta yang membagikan informasi dan berdiskusi mengenai keberlanjutan program. Setelah menyerahkan dokumen rekomendasi, massa membubarkan diri secara tertib, menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga keterbukaan dan kolaborasi. “Kita yakin dengan perbaikan tata kelola, MBG bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan,” pungkas Novi.
Dalam konteks ini, AMPG Lumajang tidak hanya menyoroti aspek gizi, tetapi juga menekankan peran MBG dalam membangun ekonomi lokal. Dengan memperbaiki pengelolaan, mereka percaya program ini bisa menjadi penggerak utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. “MBG bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang rentan ekonomi,” tegas Oktafiyani.
Sebagai bagian dari program nasional, MBG di Lumajang dianggap sebagai contoh sukses dalam menggabungkan kepedulian sosial dengan pendorong ekonomi. Aksi yang diadakan hari itu diharapkan bisa menjadi awal dari dialog yang lebih intensif antara pihak pemerintah, BGN, dan masyarakat. “Kita berharap pemerintah bisa segera merespons usulan ini, karena dampak yang diras
