Komisi VII DPR Usulkan KEK Pariwisata di Lampung Usai Evaluasi Kawasan
Topics Covered – Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Chusnunia Chalim, mengajukan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan. Langkah ini diambil setelah Komisi VII meminta pemerintah melakukan evaluasi kinerja KEK Pariwisata yang sudah berjalan, dengan tujuan menentukan efektivitasnya sebagai dasar pengembangan kawasan baru. Evaluasi tersebut dianggap penting untuk memastikan setiap KEK dapat mencapai target investasi, pengembangan destinasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Evaluasi Sebagai Landasan Pengembangan
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Jakarta pada Rabu (1/7), Chusnunia mengatakan bahwa kawasan KEK yang ada perlu dievaluasi secara mendalam. “Evaluasi diperlukan agar kita bisa memahami apakah KEK saat ini masih relevan dengan tujuan awalnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurut dia, hasil evaluasi akan menjadi referensi bagi pemerintah dalam menetapkan keberlanjutan atau pengembangan KEK lainnya, terutama di Lampung yang dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata.
“Jika KEK yang sudah ada tidak mampu mencapai target, maka perlu ada tindakan untuk memperbaikinya atau menggantinya dengan skema yang lebih efektif,” tambah Chusnunia.
Penurunan Wisatawan dan Dampak Ekonomi
Chusnunia juga menyoroti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung, yang menjadi alasan utama usulan KEK baru. Berdasarkan data yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, jumlah wisatawan domestik dan asing mencapai 24.702.664 orang pada 2025, dengan peningkatan sebesar 53,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mendorong perputaran ekonomi sebesar Rp53,11 triliun, dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai Rp2,15 juta per orang.
“Kunjungan wisatawan nasional ke Lampung masuk lima besar secara nasional. Tren peningkatan yang signifikan ini membuat pemerintah provinsi mengharapkan perhatian lebih dalam mengembangkan KEK pariwisata,” jelasnya. Chusnunia menekankan bahwa peningkatan jumlah wisatawan bukan hanya mencerminkan popularitas Lampung, tetapi juga kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan yang mendukung sektor ini.
Kawasan KEK yang Sudah Beroperasi
Sebelumnya, Komisi VII telah mempertemukan Bupati Pesawaran dengan Kementerian Pariwisata untuk memastikan pemerintah daerah bisa berkomunikasi efektif dan memenuhi persyaratan pengajuan KEK Pariwisata. Dalam evaluasi tersebut, beberapa KEK sudah terbukti sukses, sementara yang lain masih perlu penyesuaian. Sampai saat ini, pemerintah memiliki delapan KEK utama di bidang pariwisata, seperti KEK Mandalika, Kura-Kura Bali, Tanjung Lesung, Sanur, Tanjung Kelayang, Lido, Likupang, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.
Di samping itu, empat KEK lainnya juga mengembangkan sektor pariwisata, yaitu Nongsa, Singhasari, Morotai, dan Industropolis Batang. Chusnunia menjelaskan bahwa kawasan-kawasan ini memiliki peran strategis dalam menarik investasi dan mendorong pengembangan destinasi wisata di daerah masing-masing. Namun, ia menegaskan bahwa Lampung tetap menjadi prioritas karena potensinya yang unik.
Potensi Lampung dan Tantangan yang Dihadapi
Lampung, sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang melimpah, dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pariwisata nasional. Chusnunia menyoroti bahwa beberapa daerah di Lampung belum memperoleh skema pengembangan khusus, sehingga usulan KEK baru diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. “KEK Pariwisata di Pesawaran dan Lampung Selatan bisa menjadi langkah penting untuk memperluas akses ke berbagai destinasi di provinsi ini,” katanya.
Usulan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerataan investasi pariwisata di seluruh wilayah Lampung, bukan hanya di daerah yang sudah terkenal. Chusnunia menegaskan bahwa kawasan yang ditargetkan harus dirancang agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat, baik melalui pembukaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan lokal.
Kesiapan Pemerintah Daerah
Menurut Chusnunia, pemerintah daerah sudah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan KEK Pariwisata. Ia menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur, kebijakan lokal, dan kolaborasi dengan pihak terkait adalah faktor kunci dalam keberhasilan kawasan baru. “Dengan adanya KEK, Lampung bisa menjadi destinasi utama yang tidak hanya mengutamakan atraksi wisata, tetapi juga ekonomi inklusif,” imbuhnya.
Chusnunia juga menekankan bahwa proses evaluasi sebelumnya akan menjadi dasar untuk memastikan KEK baru tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga sesuai dengan kondisi lokal. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah, ia yakin pengembangan KEK Pariwisata di Lampung bisa menjadi model yang sukses. “Ini adalah langkah awal, tetapi kita perlu terus memantau dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan jangka panjang,” pungkasnya.
Perbandingan dengan KEK Lain
Kawasan KEK pariwisata di Indonesia sudah terbukti mampu meningkatkan kinerja sektor ekonomi. Namun, Chusnunia menyoroti bahwa Lampung memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan provinsi lain. “Lampung memiliki keunikan budaya dan alam yang bisa dikelola secara berkelanjutan,” katanya. Ia menyebutkan bahwa KEK di Pesawaran dan Lampung Selatan akan fokus pada pengembangan destinasi yang belum tergarap secara maksimal, seperti kawasan pantai, wisata alam, dan budaya lokal.
Chusnunia menambahkan bahwa selain pariwisata, Lampung juga memiliki peluang dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan membangun KEK yang menyelaraskan berbagai industri, pemerintah daerah bisa menciptakan kawasan ekonomi yang lebih holistik. “KEK Pariwisata di Lampung tidak hanya mendorong sektor wisata, tetapi juga bisa menjadi penggerak untuk sektor lain,” ujarnya.
