Bupati Mimika Beberkan Alasan Penyerapan Anggaran 2026 Masih Rendah
Important News – Timika, Kamis – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa realisasi anggaran APBD 2026 yang masih tergolong rendah terkait dengan kondisi pekerjaan fisik yang belum rampung. Menurutnya, penundaan pelaksanaan proyek fisik menjadi penyebab utama dari situasi tersebut. Pihaknya menilai kenaikan harga barang di berbagai daerah berkontribusi signifikan pada stagnansi anggaran, yang hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi.
Pengaruh Kenaikan Harga Material dan Biaya Transportasi
Kenaikan biaya bahan baku dan transportasi saat ini menjadi kendala utama dalam menggerakkan proyek fisik. Johannes Rettob menyebutkan, hal ini berdampak pada kenaikan harga satuan barang, sehingga mengurangi daya beli pihak penerima tender. “Beberapa faktor utama yang menghambat progres pembangunan infrastruktur dijelaskan, termasuk kenaikan harga bahan baku seperti material yang diimpor dari Surabaya. Di sana sendiri terjadi fluktuasi harga, dan biaya transportasi ke daerah ini juga naik karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” ujar Johannes dalam wawancara terpisah.
“Misalnya, saat kita merencanakan pembangunan jalan satu kilometer dengan anggaran tertentu, kini harga satuan per unit naik. Jika anggaran tetap dipertahankan, kontraktor mungkin enggan mengikuti tender karena merasa rugi,” tambahnya.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Mimika sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga satuan pekerjaan. Johannes Rettob menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan untuk menyesuaikan volume proyek agar total nilai kontrak tidak melebihi anggaran yang telah dialokasikan. “Kita tidak bisa menambah anggaran, jadi yang dilakukan adalah mengurangi volume pekerjaan. Saat ini, kami sedang merancang strategi penyesuaian tersebut,” terangnya.
Perbedaan Proyek Multiyears dan Tahunan
Menurut Johannes, sebagian besar proyek fisik yang sedang berjalan di beberapa wilayah kabupaten memiliki sifat multiyears, artinya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk selesai. Sementara itu, proyek fisik tahunan hampir seluruhnya masih dalam tahap perencanaan atau belum dimulai. “Situasi ini saya sampaikan karena sebagai Wakil Ketua APKASI, saya memiliki wawasan luas tentang dinamika anggaran di berbagai daerah,” katanya.
Kenaikan biaya bahan baku dan transportasi juga memengaruhi mekanisme pengadaan barang dan jasa. Johannes Rettob menekankan bahwa dalam sistem pengadaan, pemerintah bisa menggunakan Contract Change Order (CCO) untuk mengatasi perubahan biaya. Namun, ia menyatakan tidak semua proyek dapat dilakukan melalui mekanisme ini. “Beberapa proyek bisa ditenderkan lebih dulu, lalu diatur ulang biaya selama pelaksanaan. Tapi, ada juga proyek yang tidak bisa diubah melalui CCO, dan ini perlu dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.
Kondisi Anggaran hingga Pertengahan Mei
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mellisa, realisasi penyerapan APBD 2026 hingga pertengahan Mei masih mencapai 11,38 persen, atau sekitar Rp637 miliar dari total anggaran Rp5,6 triliun. Realisasi terbesar berasal dari belanja operasional, seperti pengeluaran pegawai, belanja barang, dan jasa. Sementara belanja modal, yang berupa pembangunan infrastruktur dan proyek fisik, masih tergolong rendah.
“Saat ini, belanja modal belum optimal karena proyek pemerintah belum terealisasi secara signifikan. Kami sedang berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mempercepat progres fisik,” kata Marthen.
Mellisa menambahkan, keterlambatan dalam pelaksanaan proyek fisik menyebabkan anggaran terkuras lebih lambat. “Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan kenaikan harga bahan baku membuat pengeluaran lebih mahal dari estimasi awal,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek dalam waktu singkat.
Strategi Mengatasi Kenaikan Biaya
Dalam upaya menekan biaya, Pemerintah Mimika sedang melakukan evaluasi terhadap harga satuan pekerjaan. Menurut Johannes Rettob, pihaknya berencana mengurangi volume proyek yang dianggarkan, terutama untuk proyek yang memiliki anggaran tetap. “Jika biaya naik, anggaran tetap dihargai sama. Kontraktor bisa saja memilih untuk menghentikan tender atau menunda pelaksanaan hingga harga stabil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan anggaran. “Kami harus memperkirakan dengan akurat kenaikan biaya, agar tidak ada kejutan di masa depan,” kata Johannes. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya fokus pada realisasi anggaran, tetapi juga keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.
Marthen Tappi Mellisa menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. “Pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan dana, karena anggaran yang tersisa terbatas dan harus digunakan secara optimal,” tuturnya. Dengan belanja operasional yang menjadi porsi dominan, pihaknya berharap bisa mempercepat proses penyerapan anggaran dengan memastikan bahwa proyek fisik tidak tertunda terlalu lama.
Penyerapan APBD yang rendah juga menimbulkan pertanyaan terkait kinerja pemerintah dalam mempercepat proyek. Johannes Rettob mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian volume pekerjaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mengutamakan proyek yang memiliki prioritas tinggi. “ Kami sedang berdiskusi untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya dihabiskan, tetapi juga digunakan secara produktif,” pungkasnya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah kabupaten untuk menjaga k
